Opung Raja

Kebencian

2010-10-13T10:21:00.002+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Rasa benci adalah manusiawi.

Artinya banyak hal yang membuat seseorang tidak suka terhadap sesuatu. Yang biasa dibenci itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif seperti kejahatan, penipuan, penindasan, dll sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran.

Terhadap hal-hal tersebut diatas semestinya semua orang harus membencinya, jangan menyukainya terlebih lagi jangan sampai ikut melakukannya.

Rasa benci seperti itu adalah positif.

Tetapi kenapa ada gerakan dari sebagian masyarakat yang memusuhi kebencian ?

Itu adalah kebencian yang mengakibatkan pelakunya melampiaskan kebenciannya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, sehingga menimbulkan rasa kebencian yang lebih mendalam lagi dari masyarakat yang menyaksikannya, terlebih lagi yang menjadi korban langsung akibat dari kebencian tersebut.

Inilah yang menjadikan kebencian itu menjadi sangat negatif.

Kenapa itu terjadi, karena disini rasa kebencian itu sudah tidak objektif lagi tetapi sudah memasuki subjektifitas.

Yang dibenci bukan perbuatan lagi, tetapi orang, kelompok, suku, ras, negara bahkan agama.

Sehingga yang lebih kental adalah apriori, phobia, dll.

Maka tidak heran banyak terjadi terorisme, anti Barat, Islamiphobia, anti imigran, diskriminasi dll penyakit masyarakat yang sangat membahayakan perdamaian dunia.

Padahal Allah SWT telah memerintahkan agar kita tetap berlaku adil terhadap satu kaum, meskipun kita membenci perbuatan mereka.

Jika saja kita tetap konsisten melaksanakan perintah ini maka kebencian yang negatif tersebut diatas akan terkikis dari perilaku manusia.

Oleh karena itu mari tetap kita bersatu membasmi sifat-sifat negatif yang bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, termasuk kebencian subjektif yang membabi buta, demi keamanan dan kedamaian dunia.

Menghindari timbulnya bibit-bibit kebencian secara prefentif jauh lebih baik daripada menghentikan pertikaian antar umat akibat timbulnya kebencian masing-masing.

"Tanpa Redenominasi Rupiah Jadi Mainan"

2010-08-09T11:34:00.002+07:00

Hadi Suprapto, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - The Indonesian Economic Intelligence (IEI) menilai bahwa kebijakan menyederhanakan nominal rupiah atau redenominasi yang baru-baru ini diwacanakan oleh Bank Indonesia, perlu untuk diambil.

"Redenominasi penting dilakukan karena nilai tukar rupiah terus menurun," ujar Ekonom Kepala IEI Sunarsip, di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 8 Agustus 2010.

Nilai tukar rupiah terus menurun, baik karena depresiasi (penurunan secara natural) maupun devaluasi (penurunan akibat kebijakan). Dengan demikian, mata uang rupiah relatif kurang memiliki kemampuan untuk melakukan apresiasi.

Nilai tukar rupiah, menurut Sunarsip, tidak kompetitif dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan rupiah mudah dikalahkan oleh kekuatan mata uang negara lain. Rupiah bahkan kerapkali dimanfaatkan oleh para spekulator untuk melakukan transaksi carry trade.

"Artinya, spekulator seringkali memanfaatkan selisih atau disparitas nilai mata uang antara valas dengan rupiah, untuk mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan valas. Dengan kata lain, mata uang kita jadi mainan," terang Sunarsip.

Ia mengingatkan, tren yang berlangsung selama ini adalah, apabila nilai suatu mata uang semakin melemah, maka ia cenderung akan terus melemah. "Lihat saja di Zimbabwe, sampai-sampai ada selembar uang berniat 1 triliun," kata Sunarsip.

Sunarsip juga menyatakan, selain bertujuan untuk penyederhanaan dalam pencatatan, redenominasi secara psikologis ekonomi juga dapat meningkatkan bargaining position (posisi tawar) nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya.

IEI berpendapat, masyarakat tidak perlu khawatir dengan redenominasi karena kebijakan itu tidak menaikkan atau menurunkan pendapatan maupun harga barang. "Redenominasi adalah kebijakan penyesuaian, baik dari sisi moneter (mata uang) maupun dari sisi riil (harga barang). Jadi, penyesuaian tidak hanya dari satu sisi, sehingga tidak ada yang dirugikan di sini," jelas Sunarsip.

"Redenominasi bukan sanering seperti yang dilakukan Indonesia pada masa Orde Lama tahun 1960-an," tandasnya. Sanering berbeda dengan redenominasi, karena sanering adalah pemotongan nilai mata uang tanpa diimbangi penyesuaian nilai riil (harga barang).

"Jadi uang Rp1.000 menjadi senilai Rp1, padahal harga barang tetap dan tidak ikut diturunkan. Iitulah sanering," ujar Sunarsip. Oleh karena itu, katanya, tak heran apabila saat itu banyak orang Indonesia yang mendadak kaya dan mendadak miskin. "Dalam sanering, mereka yang mempunyai banyak simpanan di bank akan miskin mendadak, sedangkan mereka yang memiliki banyak simpanan emas, akan kaya mendadak," jelasnya.

Sementara redenominasi tidak demikian, karena perubahan nilai mata uang diikuti dengan perubahan harga barang. "Intinya, tidak ada perubahan apapun dalam redenominasi. Tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan atau penurunan harga barang, maupun penurunan tingkat pendapatan," tutur Sunarsip. (hs)
• VIVAnews

BI Melaju dengan Redenominasi

2010-08-04T10:48:00.000+07:00

Oleh Palupi Annisa Auliani

Bank Indonesia (BI) ternyata serius dengan wacana penyederhanaan penulisan mata uang (redenominasi) yang pernah disampaikan dua bulan lalu. Usulan untuk menghapus tiga angka nol dari uang rupiah itu segera disampaikan ke Presiden dan DPR. Hasil kajian yang telah dilakukan selama enam tahun terakhir ini dijadwalkan mulai diimplementasikan pada 2013 dan rampung 2020.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan, usulan ini akan diajukan ke Presiden dalam dua bulan ke depan. Bisa saja usulan ini disandingkan dengan pembahasan RUU Mata Uang yang kini bergulir di DPR. Keputusan redenominasi memang bukan hanya keputusan ekonomi, melainkan sudah masuk ranah politik. "Tugas BI adalah menyiapkan programnya. Keputusannya tak hanya di BI, tapi juga di Presiden dan harus dilengkapi peraturan perundang-undangan (melibatkan DPR)," kata Budi, Selasa (3/8).

Bagi negara yang berkembang, inflasi yang tinggi membuat nilai uang terhadap barang semakin luntur dalam waktu cepat. Akibatnya, dibutuhkan transaksi dengan uang kertas yang nilainya semakin besar. Bila 25 tahun lalu nilai terbesar uang rupiah masih Rp 10 ribu, kini sudah Rp 100 ribu. Dikhawatirkan tak lama lagi bank sentral harus mengeluarkan uang rupiah berdenominasi Rp 200 ribu dan Rp 500 ribu.

Saat ini, mata uang dengan denominasi terbesar dipegang Dong Vietnam dengan nilai 500 ribu. Semakin besarnya angka yang dituliskan dalam uang rupiah dinilai tak praktis dan membingungkan. Karena itu, BI pun memunculkan wacana agar tiga angka nol dihapus sehingga Rp 1.000 uang sekarang nantinya cukup dituliskan Rp 1 uang baru dengan nilai dan daya beli yang sama.

Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, redenominasi harus dilakukan untuk mengatasi inefisiensi dalam transaksi dan pencatatannya, baik untuk pembayaran tunai maupun nontunai. "Sebenarnya soal teknis, soal digit angka transaksi berlangsung, semakin lama semakin merepotkan di kegiatan ekonomi kita," kata Darmin.

Pencatatan pembukuan semakin mahal biayanya dan semakin lama aplikasi maupun infrastrukturnya. Darmin mencontohkan, pencatatan pendapatan domestik bruto akan bermasalah jika sudah tembus Rp 10 ribu triliun dengan denominasi saat ini. Peralatan hitung akan kesulitan mengakomodasi jumlah digit sebanyak itu.

Makanya, mumpung belum terlalu repot BI berpendapat saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggulirkan rencana redenominasi. "BI melihat ini sudah momennya untuk dibicarakan, karena ini proses sangat panjang. (Dan sekarang) pertumbuhan ekonomi sangat baik, walau inflasi sedang naik tapi masih terkendali," kata Darmin.

Wacana redenominasi sudah berada di tahap finalisasi riset dan studi yang diharapkan rampung tahun ini. Menurut Darmin, redenominasi ini untuk mengantisipasi kondisi tujuh sampai 10 tahun ke depan. Prosesnya butuh waktu lama. Turki, misalnya, berhasil melakukan redenominasi dalam waktu 10 tahun.

BI pun sudah menyiapkan rancangan penjadwalan rangkaian proses redenominasi ini. Setelah selesai persiapan dan studi, tahun 2011 dan 2012 adalah masa sosialisasi, serta persiapan sistem akuntansi dan pencatatan. Darmin optimistis dua tahun mencukupi untuk ketiga hal itu. Setelah itu, mulai 2013 masa transisi redenominasi dimulai.

Dalam fase transisi ini, uang baru dengan denominasi yang lebih sederhana akan mulai beredar bersama uang lama. Transaksi bisa dilakukan dengan dua jenis uang atau bahkan campuran keduanya. Maka, setiap toko harus membuat dua label harga untuk setiap barang, dengan denominasi uang lama dan uang baru. Misalnya, harga suatu barang Rp 10 ribu harus dituliskan label Rp 10 untuk uang baru dan Rp 10 ribu untuk uang lama.

BI memperkirakan, masa transisi akan berlangsung tiga tahun dari 2013-2015. Kemudian, selama dua tahun dari 2016 sampai menjelang 2018 akan dilakukan penarikan uang lama. "Penarikan selesai 2018. Tahap terakhir 2019-2021, tapi saya pikir 2020 cukup, mulai dihilangkan tulisan 'rupiah baru'. Langsung ditulis rupiah, tapi dengan nilai yang lebih tinggi," kata Darmin.

Penarikan uang akan dilakukan secara alamiah karena BI juga tak ingin jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar. Uang rusak masuk ke BI diganti dengan uang baru sampai lama-lama uang lama habis.

Rencana BI ini tak pelak membuat pemerintah langsung bereaksi untuk meredam dampaknya, khawatir masyarakat akan resah karena teringat praktik sanering (pemotongan uang) tahun 1952, 1959, dan 1966. Ketika itu sanering tak hanya sekadar menyederhanakan penulisan mata uang, tapi juga sekaligus memangkas nilainya. Dua sanering pertama memangkas nilai uang menjadi setengahnya, sanering terakhir menyunat nilai uang tinggal seperseribu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah belum mempunyai rencana untuk redenominasi seperti diwacanakan oleh BI. Menurut Hatta, ada pandangan di mata masyarakat kebijakan ini serupa dengan sanering. Padahal, redenominasi sangat berbeda dengan sanering. "Kalau ini menjadi wacana di BI bisa saja, tapi wacana yang dikembangkan bukan berarti segera akan dijalankan, karena pemerintah tidak mempunyai rencana seperti itu," ujar Hatta.

Wakil Presiden Boediono meminta masyarakat tidak perlu panik dan terpengaruh oleh hasil studi BI tersebut. "Karena statusnya hanyalah sebagai studi, dan tadi studi itu saya cek lagi. Memang berlanjut tapi belum selesai," kata Boediono seusai bertemu Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Seluruh hasil studi tersebut akan dibahas pemerintah dengan mengambil masukan dari publik sampai ada hasil definitif. Boediono juga mengingatkan, redenominasi memang dilakukan ketika ekonomi sedang baik seperti saat ini, bukan saat ekonomi memburuk seperti peristiwa sanering di masa lalu. "Tetapi sekali lagi statusnya adalah studi. Sekarang yang penting jaga suasana kestabilan dan ketenangan, tidak usah terpengaruh oleh hasil studi. Prosesnya akan panjang untuk menjadi sebuah kebijakan," tegas Boediono.
teguh firmansyah/yasmina hasni ed: rahmad budi harto
(www.republika.co.id)

Dapatkah Kita Menjadi Lebih Sabar?

2010-07-15T11:26:00.000+07:00

Ternyata dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat. Bukan hanya adanya kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, tetapi juga merosot tingkat daya beli masyarakat, serta inflasi yang menggerogoti kemampuan masyarakat secara luas. Rakyat tidak banyak mempunyai pilihan atas keputusan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ini.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, kenaikan TDL, sangat memukul para pengusaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Di mana awalnya antara pengusaha dan pemerintah menyepakati kenaikan TDL kisarannya hanyalah 10-15 persen, tetapi kenyataannya antara 11-80 persen. Dampak kenaikan TDL ini akan semakin membebani kehidupan para pekerja, petani, nelayan, dan masyarakat dengan penghasilan yang kecil (marginal). Mereka akan semakin terpuruk dengan kenaikan TDL ini.

Penghasilan buruh, yang rata dibawah Rp 1, 500.000 itu, pasti tidak akan dapat menghadapi berbagai kenaikan harga, yang merupakan akibat dari kenaikan TDL. Rata-rata para pekerja di pabrik, para buruh tani, nelayan, dan masyarakat marginal, hidupnya akan semakin tergerus dengan adanya keputusan pemerintah yang menaikkan TDL. Keputusan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR. Inilah sebuah malapetaka bagi kehidupan rakyat, yang terus menerus di dera dengan kenaikan-kenaikan.

Selain adanya kenaikan TDL ini, sebentar lagi, pemerintah juga akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang tujuannya untukmengurangi subsidi. Pemerintah bertujuan mengurangi subsidi secara drastis. Karena, subsidi bertentangan dengan konsep ekonomi kapitalis. Dengan kenaikan BBM ini, lebih-lebih akan semakin terpuruknya kehidupan rakyat secara luas. Mereka akan semakin tidak mampu menghadapi tingkat hidup dengan beban, yang semakin berat.

Tentu, skenario yang paling buruk adalah kemungkinan banyaknya perusahaan yang bangkrut, akibat dari kenaikan TDL dan BBM,yang dampaknya akan terjadi PHK terhadap jutaan kaum buruh, yang sekarang ini menggantungkan hidup mereka bekerja di sektor perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang ada terpukul akibat kenaikan TDL yang sudah berlangsung sejak 12 Juli lalu.

Pemerintah belum dapat mengurangi pengangguran yang setiap tahunnya, angka-angka pengangguran terus bertambah, dan ditambah dengan adanya kondisi perusahaan yang ada mengalami kebangkrutan dan kemudian menutup usaha mereka. Pasti ini akan mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan perusahaan. Sebuah skenario yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa Indonesia dan masa depan mereka.

Di bulan Juli dan Agustus ini, para orang tua, juga dihadapkan tahun ajaran baru di semua tingkatan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu, para orang tua, yang dari kalangan marginal, jangankan memikirkan biaya sekolah, menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan hidup sehari-hari mereka sudah sangat pahit. Tidak mungkin mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Termasuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dengan kondisi ini. Mereka akan semakin jauh dari harapan untuk dapat hidup layak, dan dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, karena kondisi yang mereka hadapi akibat kebijakan pemerintah terus mereduksi (menggeroroti) kemampuan mereka untuk dapat bertahan hidup. Semakin hari seperti seakan-akan pemerintah ini sudah tidak mampu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Jumlah orang miskin yang berhasil diangkat menjadi nol, karena munculnya orang miskin baru, yang jumlahnya jauh lebih besar lagi. Semuanya itu karena adanya kenaikan harga-harga, yang pemerintah tindak dapat mengendalikannya. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, dan pemerintah tidak mampu melakukan interv ensi. Inilah hukum pasar,yang menjadi ‘credo’ (aqidah) ekonomi kapitalis. Semuanya diserahkan kepada pasar. Karena itu, yang akan menikmati dari kebangkrutan rakyat miskin, tak lain kaum pemilik modal, yang semakin kaya,karena mereka menguasai jaringan ekonomi, yang sudah menjadi sebuah kartel.

Seharusnya Indonesia sudah memiliki sistem jaminan sosial yang dapat melindungi kelompok masyarakat miskin. Seperti bantuan bagi kaum miskin, para penganggur, pensiunan, dan jaminan kesehatan.

Dan, berdasarkan konstitusi mengeyahkan kemiskinan itu, merupakan tujuan dari kemerdekaan. Kenyataannya sejak Indonesia merdeka, tahun 1945, hingga kini, bukan semakin baik, hakikat kehidupan rakyat Indonesia, tetapi semakin jauh dari cita-cita yang ingin diwujudkan sebagai sebuah entitas bangsa yang merdeka dan berdaulat. Masih dapatkah kita bersabar? Wallahu’alam.
(www.eramuslim.com)

Bumi Alami Kepunahan Tiap 27 Juta Tahun

2010-07-15T10:40:00.002+07:00

Ellyzar Zachra PB

INILAH.COM, Jakarta- Perhitungan terbaru ilmuwan mendapati kehidupan di bumi mengalami kepunahan setiap 27 juta tahun. Lalu kapan kepunahan itu akan terjadi lagi?

Selama kurun waktu 500 juta tahun terakhir, menurut Adrian Melott, seorang astrofisikawan di University of Kansas, bersama dengan Richard Bambach, seorang ahli paleontologi di Smithsonian Institute, kepunahan terjadi tiap 27 juta tahun.

Matahari memiliki tetangga yang besar dan gelap di mana mengorbit setiap 27 juta tahun. Hujan komet bisa keluar dari awan Oort di pinggiran sistem matahari dan akan menabrak Bumi.

Hipotetis ini disebut "Nemesis". Namun, periode kepunahan dan skala waktu yang mereka ukur bisa jadi berlebihan karena hampir 2 kali jumlah yang disebutkan studi sebelumnya.

Hal ini disebabkan dalam lingkup 500 juta tahun terakhir, matahari telah berada di posisi yang begitu dekat dengan bintang lainnya.

Sistem gravitasi telah menekan bintang untuk terkena dampak dari orbit Nemesis, sehingga menjadi siklus 27 juta tahun. Titik puncak ini bisa melambat sekitar 20% jika terjadi perubahan dengan aeon atau puncak siklus.

Bagaimanapun, tidak ada alasan untuk panik terlalu dini. Dengan jangka waktu persiapan 10 juta tahun, maka kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan.[ito]

Survei BI Ungkap Bank Tebang Pilih Salurkan Kredit

2010-07-13T10:27:00.002+07:00

Senin, 12 Juli 2010 18:03

Rilis survey Bank Indonesia (BI) pada Jumat (9/7) mengungkapkan bahwa, kalangan perbankan masih tebang pilih dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Terdapat sector-sektor tertentu yang dihindari oleh bank dalam menyalurkan kredit mereka, misalnya pada sektor industri tekstil dan garmen atau produk teksti (TPT).

Para bankir beralasan permintaan asing terhadap TPT dari Indonesia yang masih lemah. Persaingan yang tinggi dengan produk tekstil impor juga membuat risiko pembiayaan ikut melonjak.

Padahal survei kuartal itu bilang, bankir optimistis penyaluran kredit di kuartal III 2010 ini bakal terus meningkat meski sedikit melambat dari kuartal sebelumnya. Ini diperkuat oleh BI dalam pernyataannya bahwa, Mayoritas responden, yakni 13 bank dengan bobot 45,6% memperkirakan pertumbuhan kredit baru di kuartal tiga 2010 berkisar 4%-6%.

Optimisme tersebut dilandasi oleh beberapa hal yaitu, pertama, sampai saat ini rasio kecukupan modal bank masih baik. Kedua, peningkatan kualitas portofolio kredit dan likuiditas perbankan yang berlebih juga menjadi alasan utama. Juga, Kemampuan nasabah membayar meningkat dan informasi keuangan dari debitur baru serta jenis usaha feasible menjadi alasan eksternal utama yang mendukung ekspektasi tersebut.

Untuk jenis kredit, bankir memperkirakan penyumbang terbesar masih kredit investasi. Sayangnya, beberapa sektor masih masuk daftar yang dihindari. Salah satunya, sektor TPT. Toh, bankir menjamin itu bukan harga mati.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sofyan Basir menuturkan, sektor tekstil tidak sepenuhnya dicoret dari daftar. Hanya saja, pihaknya akan lebih selektif memilih debitur. Serta menurutnya itu berlaku untuk semua sector.

BI mengatakan, kredit konsumsi masih akan menjadi yang tertinggi untuk permintaan kredit baru. Penyumbang terbesar kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA), lalu diikuti kredit multiguna.

Secara ringkas, survei tersebut menyebutkan, bank dengan penguasaan pasar kredit mencapai 91,8% memperkirakan kredit kuartal III 2010 bakal bertumbuh 5,2% hingga 5,6% (quarter to quarter). Sedangkan perkiraan pertumbuhan kredit di tahun 2010, menurut hasil survei tersebut bisa mencapai 19,7% hingga 21,4%.

Suryo Saputro (suryo@wartaekonomi.com)

Saham Sektor CPO Masih Gurih?

2010-06-29T12:22:00.002+07:00

9/06/2010 - 09:51
Susan Silaban

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia memiliki delapan perusahaan CPO yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerjanya pun terus melejit. Namun apakah saham CPO ini masih ‘gurih’?

Kedelapan emiten CPO kini bisa menjadi pilihan pelaku pasar modal. Seperti PT Astra Agro Lestari (AALI), PT Gozco Plantations (GZCO), PT London Sumatera (LSIP), PT Sampoerna Agro (SGRO), PT Smart (SMAR), PT Tunas Baru Lampung (TBLA), PT Bakrie Sumatra (UNSP), dan PT BW Plantation (BWPT).

Analis saham independen, Teguh Hidayat menguraikan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut hanya merupakan ‘pekerjaan sambilan’ dari grup-grup konglomerasi yang memang bergerak di banyak bidang dan sektor.

Meski bukan merupakan perusahaan yang ‘serius’, diakuinya CPO merupakan salah satu sektor paling penting di Indonesia. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan CPO tersebut memiliki nilai aset yang cukup besar.

Pada laporan keuangan kuartal pertama 2010, rata-rata aset mereka adalah Rp5,5 triliun. UNSP menjadi perusahaan paling besar dengan aset Rp12,5 trilun, dan yang terkecil adalah BWPT dengan aset Rp1,6 triliun. Nilai aset UNSP pada kuartal pertama 2009 sebenarnya cuma Rp4,8 triliun.

“Penambahan aset dari utang obligasi dan tambahan modal membuat UNSP menggeser SMAR sebagai perusahaan CPO terbesar di Indonesia jika dilihat dari asetnya,” telisik Teguh kepada INILAH.COM, Senin (28/6).

Pada kuartal I 2010, SMAR mencatat nilai aset Rp9,7 triliun, turun 5,1% dari periode yang sama 2009 sebesar Rp10,2 triliun. Kenaikan laba operasi terbesar adalah SMAR dengan 164,0% sekaligus mencetak kenaikan laba bersih terbesar sekitar 5947,4% atau hampir 60 kali lipat.

Perusahaan yang mencatat kenaikan penjualan terbesar adalah SGRO dengan 93,7%. Jika dilihat dari kenaikan kinerjanya, SGRO adalah yang paling pesat dengan mencatat kenaikan penjualan 93,7%, laba operasional menguat 116,8%, dan laba bersih melonjak 219,4%.

AALI mencatat price earning ratio (PER) 31,6 kali atau terbesar di sektor CPO dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp34,3 triliun. “Harga wajarnya kalau dilihat dari fundamentalnya sebenarnya cuma Rp15.000-17.000, meski kalau dilihat dari sisi teknis, AALI layak berada pada posisi di atas Rp20.000,” prediksinya.

“Beberapa perusahaan seperti GZCO, TBLA, dan BWPT, sebenarnya mengalami penurunan penjualan, termasuk laba operasional mereka juga turun,” imbuhnya.

Namun, pendapatan di luar operasional seperti dari bagian perusahaan asosiasi, keuntungan kurs, hingga penurunan bunga pinjaman, membuat ketiga perusahaan tersebut tetap mencatat kenaikan laba bersih yang signifikan.

UNSP adalah satu-satunya perusahaan CPO yang mencatat kerugian pada kuartal I 2009 silam sebesar Rp130 miliar. Namun pada kuartal I tahun ini, mereka berhasil mencatat laba bersih meski cuma Rp64 miliar.

Jika dilihat dari perbandingan laba bersih dengan nilai aset dan ekuitasnya, SMAR yang mencatat laba bersih Rp439 miliar merupakan perusahaan CPO yang paling menguntungkan dengan return on assets (RoA) 18,1%, dan return on equity (RoE) 33,6%. Sedangkan UNSP adalah yang paling tidak menguntungkan dengan RoA 2,1%, dan RoE 3,4%.

Sedangkan saham TBLA adalah pilihan terakhir. Mempertimbangkan nilai PER-nya yang baru 9,2 kali, kapitalisasi pasar hanya 1,7 kali nilai ekuitasnya, dan kenaikan laba bersih sebesar 96,7%.

Secara keseluruhan, penjualan kedelapan perusahaan CPO pada kuartal I-2010 naik 21,8% dibandingkan kuartal yang sama 2009. Laba operasional naik 63,1%, dan laba bersih naik 287,3%.

“Kesimpulannya, pada kuartal I-2010 ini sektor CPO menunjukkan kenaikan kinerja yang lumayan. Semua perusahaan mencatat kenaikan laba bersih dan juga kenaikan nilai ekuitas,” urainya. [mdr]

SWOT Nuklir Indonesia

2010-06-21T13:29:00.001+07:00

Sabtu, 19 Juni 2010 pukul 12:50:00

Oleh: Hanafi Rais
(Direktur Institute of International Studies)

Sejatinya, perkenalan Indonesia dengan nuklir bukanlah hal yang baru. Sejak adanya program 'Atoms for Peace' yang disponsori Amerika Serikat (AS) di tahun 1950-1960, Indonesia relatif berhasil mengembangkan penguasaan teknis dan profesionalnya atas teknologi nuklir. Sampai dengan sekarang, Indonesia memiliki berbagai jenis reaktor nuklir di beberapa kota (Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta) yang telah dikembangkan untuk riset dan kepentingan sipil.

Namun, pencanangan program nuklir sebagai sumber energi alternatif di masa pemerintahan pertama Yudhoyono telah berubah menjadi kebijakan yang sangat kontroversial. Di tahun 2007, berbagai elemen masyarakat dari ormas, LSM, hingga partai politik memprotes rencana pemerintah membangun PLTN di Muria, Jepara, Jawa Tengah. Ribuan demonstran tersebut berhasil memaksa pemerintah untuk menghentikan sosialisasi nuklir. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tampaknya tetap akan terus berjalan - pelan tapi pasti. Bagaimana sebaiknya kita menilai kebijakan energi nuklir di Indonesia?

Jika kita ingin melihatnya secara lebih komprehensif dan objektif, salah satu cara untuk mengukur keberlanjutan energi nuklir di Indonesia adalah dengan melakukan analisis SWOT: Apa saja yang menjadi variabel kekuatan, kelemahan pengembangan energi nuklir tersebut? Apa saja kesempatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia? Dengan analisis ini maka akan terlihat langkah strategis apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jika benar-benar akan 'go nuclear.'

Program 'Atoms for Peace' Presiden AS Eisenhower lima dekade lalu telah membawa keunggulan kompetitif bagi pengembangan nuklir Indonesia dibandingkan negara lain, seperti Singapura atau Malaysia. Demi tujuan damai, AS menyuplai peralatan untuk reaktor nuklir, berikut bahan bakunya, untuk Indonesia. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan ke luar negeri juga diberikan untuk para teknisi dan ilmuwan Indonesia. Sekarang, bermodal pengetahuan dan keterampilan profesional tersebut, reaktor riset nuklir Indonesia pun terbukti telah banyak membantu pengembangan sektor nonenergi, seperti pangan, pertanian, peternakan, kedokteran, dan sumber daya air.

Sementara itu, untuk inovasi sektor energi (listrik), penggunaan nuklir juga sudah mendapat legitimasi yang kuat karena tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional 2006: nuklir menjadi bagian dari komposisi energi alternatif. Inilah variabel kekuatan nuklir Indonesia: Indonesia memiliki kapasitas penguasaan teknologi nuklir dan sudah menjadi bagian dari mandat negara.

Walaupun demikian, pembangunan energi nuklir ini masih menghadapi kendala sosial yang tidak sederhana. Sosialisasi PLTN kepada masyarakat sudah sering dilakukan oleh BATAN, Kemenristek/BPPT, dan ESDM, tetapi menemui jalan buntu. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar situs nuklir, menolak keras keberadaan PLTN. Alasannya beragam, dari soal geoteknis karena rawan gempa, kesehatan akibat radiasi, lingkungan berupa limbah nuklir, hingga alasan ekonomis karena industri yang takut kehilangan tenaga kerjanya.

Namun, jika dirunut lebih jelas, alasan fundamental sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Kasus Lapindo dan ledakan berbagai tabung gas akhir-akhir ini seakan menjadi bukti bahwa pemerintah belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apalagi kelak membangun energi nuklir yang tentu jauh lebih rumit.

Di sinilah kelemahan utama nuklir Indonesia: pemerintah belum berhasil membangun postur yang kredibel. Padahal, kepercayaan publik sangat diperlukan untuk membangun energi nuklir.

'Situasi eksternal'
Terlepas dari plus minus di atas, Indonesia pada dasarnya memiliki kesempatan struktural-internasional yang terbuka lebar. Berbeda dengan Iran, walaupun sama-sama mayoritas penduduknya Muslim, dunia internasional mendukung penuh Indonesia untuk membangun energi nuklirnya. 'International Atomic Energy Agency' telah memberi persetujuannya sejak 2006 bahwa Indonesia layak dan mampu melakukan proliferasi nuklir untuk tujuan damai.

Negara-negara nuklir lainnya pun sama. Prancis, Italia, Rusia, Jepang, dan Korea saling bergantian menawarkan diri untuk membantu Indonesia. Bukan tidak mungkin, rencana kerja sama AS-Indonesia dalam bidang teknologi yang akan disepakati kelak dalam kunjungan Obama ke Indonesia juga mengarah pada kerja sama nuklir.

Namun begitu, Indonesia perlu mempertimbangkan situasi keamanan di Asia Tenggara secara lebih saksama. Walaupun kecil kemungkinannya, ancaman keamanan berupa penyelundupan bahan nuklir harus tetap diwaspadai. Kasus AQ Khan di Pakistan beberapa waktu lalu bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yang cenderung ceroboh, untuk lebih meningkatkan kecermatan dan rigiditas dalam mengelola nuklirnya kelak. Paling tidak, tantangan keamanan tersebut memberi benefits of the doubts bagi Indonesia agar selalu waspada.

Berangkat dari analisis S-W dan O-T di atas, dua rekomendasi kebijakan bisa ditawarkan secara berurutan. Pertama, pemerintah beserta agen-agen yang berkepentingan (BATAN, Bapeten, Ristek, ESDM) perlu melengkapi diri dengan keahlian melakukan resolusi konflik dalam sosialisasi nuklirnya. Sikap akomodatif dan konsensual harus lebih diutamakan. Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus berimbang dalam menampilkan risiko ataupun keuntungan pemanfaatan nuklir.

Kedua, sebagai negara yang paling advanced membangun reaktor riset nuklirnya, Indonesia bisa memainkan peran diplomatik sebagai norm entrepreneur di Asia Tenggara untuk mendorong terbentuknya komunitas nuklir untuk perdamaian. Dengan demikian, Indonesia bisa tampil sebagai negara nuklir yang disegani di kawasan ini karena soft power-nya.
(www.republika.co.id)

Kekalahan Donggi Senoro

2010-06-21T13:25:00.000+07:00

Sabtu, 19 Juni 2010 pukul 12:47:00

Akhirnya setelah mengalami ketidakpastian dan kebimbangan, pemerintah memutuskan alokasi gas Donggi Senoro. Keputusan finalnya adalah: 70 persen diekspor dan sisanya 30 persen untuk lokal.

Keputusan akhir tersebut didasarkan pada rekomendasi tim teknis ESDM, kajian tim independen yang ditugasi oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan yang tak kalah penting arahan dari Wakil Presiden Boediono. Aspek tekno-ekonomi menjadi dasar pertimbangan utama dalam pembagian alokasi tersebut.

Sebuah keputusan yang memprihatinkan. Keputusan yang hanya berdasarkan orientasi jangka pendek yang sekaligus menunjukkan bahwa kapitalisme telah begitu menguasai para birokrat kita. Kenapa? Karena yang diincar hanyalah keuntungan sesaat, keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan masa depan perekonomian bangsa ini.

Kita masih ingat beberapa waktu lalu ketika perusahaan dalam negeri, yang notabene juga sahamnya dikuasai pemerintah, hidup termegap-megap karena tidak mendapatkan pasokan gas. Bahkan, PT ASEAN Aceh Fertilizer sampai harus ditutup untuk alasan tersebut.

Di sisi lain, harga listrik di negeri ini terbilang tinggi, karena sebagian besar pembangkit berbahan bakar minyak (BBM). Harga listrik akan bisa turun (atau setidaknya tidak perlu dinaikkan) jika kita efisien dalam memilih pembangkit, dan salah satu pilihan yang efisien adalah gas.

Bukan itu saja, kita masih butuh banyak lagi pembangkit listrik, selain untuk mengikuti permintaan akibat pertumbuhan ekonomi, juga karena masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik. Belum lagi sampai sekarang masih terdapat beberapa wilayah yang listriknya byar-pet.

Jika kita lihat ke depan, semakin tahun kebutuhan terhadap gas juga terus naik. Saat ini saja terdapat 19 sektor industri yang membutuhkan pasokan gas, di antaranya adalah petrokimia berbasis olefin, pupuk logam dasar, besi baja, keramik, dan lampu ballast. Diperkirakan pada 2025 kebutuhan akan mencapai 3,1 juta million metrik standar cubic feet per hari. Selama ini kita terninabobokkan dengan nilai ekspor yang tinggi, yang sebetulnya itu nilai semu. Kesemuanya itu bisa terlihat pada masalah gas ini, yakni sementara kita di dalam negeri kekurangan pasokan gas, tapi gas yang kita eksploitasi dari wilayah kita sendiri justru diekspor.

Belum lagi sumber energi lain seperti batu bara. Semestinya sumber energi seperti itu diprioritaskan untuk dalam negeri, sehingga mampu menggerakkan perekonomian dalam negeri sekaligus memberi nilai tambah. Jika kita mengekspor barang-barang yang memiliki nilai tambah, harganya pun tidak akan berfluktuasi sebagaimana komoditas bahan mentah.

Sebetulnya oleh wakil presiden peride sebelumnya, masalah Donggi Senoro ini sudah diputuskan yakni untuk memenuhi kebutuhan nasional, dan keputusan itu sudah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhono. Kini oleh wakil presiden yang baru, keputusan itu dianulir, sehingga akhirnya sebagian besar gas akan diekspor. Dan lucunya, keputusan ini juga disetujui presiden yang sama. Inilah bukti bahwa sumber daya alam kita masih dikuasai asing atau lebih tepatnya adalah untuk kepentingan asing.

Semestinya kita bisa menjadi bangsa besar jika kita memiliki keberpihakan kepada bangsa sendiri. Bukan hanya tunduk pada kepentingan asing dan pemilik modal. Keputusan Donggi Senoro ini nyaris sama ironisnya dengan keputusan pemerintah ketika memilih Exxon untuk mengelola Cepu dengan menyingkirkan Pertamina. Barangkali kedua keputusan tersebut adalah kemenangan pemerintah, tapi pada hakikatnya keputusan itu adalah kekalahan rakyat.
(www.republika.co.id)

Pendidikan Karakter

2010-06-14T12:28:00.000+07:00

Oleh: Dr Adian Husaini
Konsultan Pendidikan Pesantren

Mohammad Natsir, salah satu pahlawan nasional, tampaknya percaya betul dengan ungkapan Dr GJ Nieuwenhuis: "Suatu bangsa tidak akan maju, sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya."

Menurut rumus ini, dua kata kunci kemajuan bangsa adalah 'guru' dan 'pengorbanan'. Maka itu, awal kebangkitan bangsa harus dimulai dengan mencetak 'guru-guru yang suka berkorban'. Guru yang dimaksud Natsir bukan sekadar 'guru pengajar dalam kelas formal'. Guru adalah para pemimpin, orang tua, dan juga pendidik. Guru adalah teladan. 'Guru' adalah 'digugu' (didengar) dan 'ditiru' (dicontoh). Guru bukan sekadar terampil mengajar bagaimana menjawab soal Ujian Nasional, tetapi diri dan hidupnya harus menjadi contoh bagi murid-muridnya.

Mohammad Natsir adalah contoh guru sejati, meski tidak pernah mengenyam pendidikan di fakultas keguruan dan pendidikan. Hidupnya dipenuhi dengan idealisme tinggi untuk memajukan dunia pendidikan dan bangsanya. Setamat AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung, dia memilih terjun langsung ke dalam perjuangan dan pendidikan. Ia mendirikan Pendis (Pendidikan Islam) di Bandung. Di sini, Natsir memimpin, mengajar, mencari guru dan dana. Terkadang, ia keliling ke sejumlah kota mencari dana untuk keberlangsungan pendidikannya. Kadangkala, perhiasan istrinya pun digadaikan untuk menutup uang kontrak tempat sekolahnya.

Di samping itu, Natsir juga melakukan terobosan dengan memberikan pelajaran agama kepada murid-murid HIS, MULO, dan Kweekschool (Sekolah Guru). Ia mulai mengajar agama dalam bahasa Belanda. Kumpulan naskah pengajarannya kemudian dibukukan atas permintaan Sukarno saat dibuang ke Endeh, dan diberi judul Komt tot Gebeid (Marilah Shalat).

Pada 17 Agustus 1951, hanya enam tahun setelah kemerdekaan RI, M Natsir melalui sebuah artikelnya yang berjudul Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut, Natsir mengingatkan bahaya besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu mulai memudarnya semangat pengorbanan. Melalui artikelnya ini, Natsir menggambarkan betapa jauhnya kondisi manusia Indonesia setelah kemerdekaan dengan prakemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, kata Natsir, bangsa Indonesia sangat mencintai pengorbanan. Hanya enam tahun sesudah kemerdekaan, segalanya mulai berubah. Natsir menulis: "Dahulu, mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar, dan anaknya tewas di medan pertempuran, kini mereka muram dan kecewa sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka, yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau… Semua orang menghitung pengorbanannya, dan minta dihargai…Sekarang timbul penyakit bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalela sifat serakah… Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri, bukan mencari cita-cita yang diluar dirinya..."

Peringatan Natsir hampir 60 tahun lalu itu perlu dicermati oleh para elite bangsa, khususnya para pejabat dan para pendidik. Jika ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa besar yang disegani di dunia, wujudkanlah guru-guru yang mencintai pengorbanan dan bisa menjadi teladan bagi bangsanya. Beberapa tahun menjelang wafatnya, Natsir juga menitipkan pesan kepada sejumlah cendekiawan yang mewawancarainya, "Salah satu penyakit bangsa Indonesia, termasuk umat Islamnya, adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia.

" Lebih jauh, kata Natsir: "Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang 'baru', tidak kita jumpai pada masa revolusi, dan bahkan pada masa Orde Lama (kecuali pada sebagian kecil elite masyarakat). Tetapi, gejala yang 'baru' ini, akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, melainkan bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius."

Seorang dosen fakultas kedokteran pernah menyampaikan keprihatinan kepada saya. Berdasarkan survei, separuh lebih mahasiswa kedokteran di kampusnya mengaku, masuk fakultas kedokteran untuk mengejar materi. Menjadi dokter adalah baik. Menjadi ekonom, ahli teknik, dan berbagai profesi lain, memang baik. Tetapi, jika tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan, dia akan melihat biaya kuliah yang dikeluarkan sebagai investasi yang harus kembali bila lulus kuliah. Ia kuliah bukan karena mencintai ilmu dan pekerjaannya, melainkan karena berburu uang!

Dunia Pendidikan di Indonesia kini sedang memasuki masa-masa yang sangat pelik. Kucuran dana besar disertai berbagai program terobosan sepertinya belum mampu memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni bagaimana mencetak alumni pendidikan yang unggul, beriman, bertakwa, profesional, dan berkarakter. Dr Ratna Megawangi dalam bukunya, Semua Berakar pada Karakter (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007), mencontohkan, bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurut dia, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good. Yakni, suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and hands.

Banyak program pendidikan - PPKN, PMP, dsb - yang gagal, karena memang tidak serius untuk diamalkan. Dan lebih penting, tidak ada contoh!

Harap maklum, konon orang Indonesia dikenal piawai dalam menyiasati kebijakan dan peraturan. Ide UAN, mungkin bagus! Tapi, di lapangan, banyak yang bisa menyiasati bagaimana siswanya lulus semua. Sebab, itu tuntutan pejabat dan orang tua. Guru tidak berdaya. Kebijakan sertifikasi guru, bagus! Tapi, karena mental materialis dan malas sudah bercokol, kebijakan itu memunculkan tradisi berburu sertifikat, bukan berburu ilmu! Bukan tidak mungkin, gagasan Pendidikan Karakter ini nantinya juga menyuburkan bangku-bangku seminar demi meraih sertifikat pendidikan karakter, untuk meraih posisi dan jabatan tertentu.

Kini, sebagaimana dikatakan Natsir, yang dibutuhkan bangsa ini adalah 'guru-guru sejati' yang cinta berkorban untuk bangsanya. Bagaimana murid akan berkarakter; jika setiap hari dia melihat pejabat mengumbar kata-kata, tanpa amal nyata. Bagaimana anak didik akan mencintai gurunya, sedangkan mata kepala mereka menonton guru dan sekolahnya materialis, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui lembaga pendidikan.

Pendidikan karakter adalah perkara besar. Ini masalah bangsa yang sangat serius. Bukan urusan Kementerian Pendidikan semata. Presiden, menteri, anggota DPR, dan para pejabat lainnya harus memberi teladan. Jangan minta rakyat hidup sederhana, hemat BBM, tapi rakyat dan anak didik dengan jelas melihat, para pejabat sama sekali tidak hidup sederhana dan mobil-mobil mereka - yang dibiayai oleh rakyat - adalah mobil impor dan sama sekali tidak hemat.
(www.republika.co.id)

DPR Kebablasan

2010-06-05T11:24:00.000+07:00

Entah apa yang sesungguhnya ada dalam pikiran para wakil rakyat kita, terutama yang mengusulkan dana pembangunan daerah pemilihan (dapil) Rp 15 miliar per dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan macam ini sudah sepantasnya ditolak, tak perlu melalui pembahasan apa pun.

Boleh jadi, anggota DPR tidak menerima dana aspirasi secara tunai, hanya mengusulkan proyek di dapil masing-masing, yang selama ini mungkin belum terakomodasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bisa saja, usulan disampaikan lewat Badan Anggaran DPR dengan kementerian terkait tetap sebagai pelaksananya.

Bisa saja cara-cara seperti itu diterapkan. Tapi, siapa yang menjamin tak akan ada penyimpangan? Siapa pula yang berani memastikan bahwa dana itu tidak beralih wujud menjadi politik uang untuk pemilihan-pemilihan berikutnya? Pembangunan infrastruktur di setiap dapil sangat mungkin diklaim sebagai keberhasilan dan dijadikan alat untuk keterpilihan kembali. Belum lagi kita mempertimbangkan sisi keadilan. Bukankah dengan begitu dapil yang cukup kaya bakal terima dana lebih besar ketimbang dapil lain yang lebih miskin?

Maka, sekali lagi, sudah sepantasnya pemerintah sebagai lembaga eksekutif menolak wacana atau usulan macam ini. Belum meratanya pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah rasanya bukan alasan untuk membenarkan pengucuran dana tambahan atau apa pun bentuk dan namanya melalui wakil rakyat. Tugas para wakil rakyat adalah melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah. Usulan pembangunan daerah, termasuk proyek-proyek daerah, sebenarnya bisa disampaikan setiap komisi untuk menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait. Tugas dan fungsi para wakil rakyat hanya mengawasi, yang ini pun semestinya tanpa biaya atau tunjangan ini-itu.

Terkait aspirasi dan pembangunan dapil, setiap kali memasuki masa reses, sesungguhnya para wakil rakyat diberikan kesempatan untuk menyambangi dapil masing-masing, menampung aspirasi yang muncul serta proyek-proyek yang dibutuhkan segera di dapil bersangkutan. Apa hasil dari perjalanan para wakil rakyat selama ini ke dapil masing-masing saat reses? Nyaris tak terdengar! Padahal, saat reses tersebut, setiap anggota dibekali anggaran Rp 31,5 juta per orang.

Pertanggungjawaban atas masa reses ini mestinya bukan sekadar bukti pengeluaran, melainkan dalam bentuk yang lebih riil. Misalnya, proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk diteruskan ke pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait. Parahnya, kita justru lebih sering mendengar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masa reses hanya melibatkan pengurus parpol tempat para wakil rakyat bernaung.

Entah sampai kapan para wakil rakyat kita bisa benar-benar berbenah diri. Kita masih sering mendengar kepentingan-kepentingan politis terkait partai politik malah didahulukan ketimbang kepentingan rakyat (dapil) yang diwakili. Betul, ada juga wakil-wakil rakyat yang mungkin tak seburuk citra umum wakil rakyat. Tapi, harus pula diakui, masih ada sejumlah wakil rakyat yang justru memperburuk citra mereka sendiri di mata publik.

Mencuatnya isu-isu kontroversial di kalangan wakil rakyat, yang umumnya melibatkan uang, boleh jadi mencerminkan itu. Mulai dari pembangunan gedung baru senilai Rp 1,2 triliun, pengadaan komputer baru, pengadaan TV LCD yang ditaruh di lift, dan sebagainya. Jangan-jangan DPR sudah kebablasan. Kehadiran para wakil rakyat di Senayan mestinya mampu mengangkat rakyat pada kedaulatan yang sesungguhnya. Untuk itulah, mereka dipilih. Bukan mengusung kepentingan partai, apalagi sekadar mengejar penghasilan tambahan.
(www.republika.co.id)

Nasionalisme Melalui Ritel

2010-05-10T12:45:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta – Pengusaha Chairul Tanjung kembali melebarkan sayap bisnisnya. Tak tanggung-tanggung, ia mengambil alih bisnis ritel perusahaan multinasional. Indikasi bangkitnya kesadaran nasionalisme?

"Saya berharap akuisisi ini dapat membangkitkan semangat perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi kebanggaan bangsa," ujar Chairul kepada wartawan, baru-baru ini.

Pimpinan jaringan bisnis Para Group ini tampaknya gerah dengan sikap perusahaan dalam negri yang justru gemar menjual aset-asetnya kepada investor asing. Tak heran bila dalam jumpa persnya di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta, beberapa waktu lalu, ornamen serba merah putih nampak memenuhi ruangan.

Chairul kini sudah mulai merambah sektor ritel, meski bisnis sebelumnya sudah menggurita di bidang media, lifestyle dan entertainment. Sebanyak 40% saham jaringan ritel terbesar di Indonesia, PT Carrefour Indonesia, yang notabene anak perusahaan raksasa ritel asal Prancis, Carrefour SA, dibeli dengan merogoh kocek US$300 juta.

Trans Corp resmi menjadi pemegang saham tunggal terbesar di Carrefour, dengan akuisisi melalui PT Trans Ritel, anak perusahaan barunya. Pascaakusisi saham, Chairul akan menjabat Presiden Komisaris PT Carrefour Indonesia.

Untuk anggota komisarisnya, ia mengangkat dua jenderal purnawirawan, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) S Bimantoro. Hal ini semakin menegaskan pasar modern ritel Carrefour adalah milik anak bangsa.

Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1962 silam ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Carrefour berpengaruh besar dalam distribusi barang dan komoditas di Indonesia. Selain itu bisa memuaskan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. ''Saya ingin memastikan bahwa sembako dijual dengan harga terbaik di Carrefour,'' ucapnya.

Chairul pun bertekad segera merampungkan kasus monopoli dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang masih mendera Carrefour. ''Sebagai pemilik baru Carrefour, saya akan minta waktu pada KPPU untuk menyampaikan tentang kondisi Carrefour sekarang,'' jelasnya.

Dengan pembelian tersebut, bisnis Chairul kini semakin lengkap, mulai bank, televisi dan hiburan, sampai waralaba. Kerajaan bisnisnya pun membuatnya hidup bergelimang harta. Lihat saja awal bulan lalu, dimana dengan kekayaannya, nama Chairul berhasil masuk dalam daftar 1.000 orang terkaya dunia versi majalah Forbes.

Di sini, ia menempati posisi 937 dengan materi sebesar US$1 miliar atau Rp9 triliun. Sedangkan pada 2009 lalu, Ia juga sempat dinobatkan sebagai 40 orang terkaya di Indonesia.

Chairul bukan tergolong pengusaha "mendadak sukses”. Ia mengaku saat memulai membangun kerajaan bisnisnya, ia sudah terbiasa bekerja lebih dari 18 jam per hari. "Dengan bekerja keras dan kemampuan entreprenuer serta manajerial yang baik, Anda dapat menjadi seperti saya. Tidak lagi semata-mata modal," ujarnya.

Mengawali kiprah bisnis semasa kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Chairul muda merintis bisnisnya. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman dan mengganti namanya menjadi Bank Mega. Kini bank tersebut menjadi salah satu bank papan atas.

Chairul juga memiliki perusahaan sekuritas dan mulai merambah bisnis asuransi jiwa dan kerugian. Di bisnis properti, Chairul mempunyai kompleks pertokoan Bandung Supermal.

Mal seluas tiga hektar ini menghabiskan dana sekitar Rp 99 miliar. Rencananya, di sisa lahan seluas delapan hektar ia akan membangun hotel, restoran, dan bangunan pendukung lainnya.

Bisnis Chairul yang paling berhasil adalah Trans TV dengan 21 menara yang mencakup seluruh Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Terakhir, melalui Para Group, Chairul melebarkan bisnisnya di media pertelevisian dengan membeli TV7 dan mengubah namanya menjadi Trans7.

Tak hanya bisnis, Chairul pun sempat aktif di dunia olahraga. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI). [mdr]

Buah

2010-05-07T10:03:00.001+07:00

Segerombolan murid-murid sekolah dasar berjalan menapaki tepian parit di persawahan dan ladang nan luas. Mereka mengikuti langkah guru mereka yang sesekali menunjuki mana jenis pohon yang mungkin belum mereka ketahui.

“Anak-anakku, inilah pepohonan yang mungkin sering kamu sebut, tapi baru kali ini kamu jumpai,” ujar sang guru ketika mereka berhenti di tanah kosong di sebuah ladang. “Di sini ada pohon cabai, tomat, terung, mentimun, pepaya, jagung,” tambah sang guru sambil menunjuk ke ladang-ladang yang telah mereka lewati.

Seorang anak mengangkat tangan sambil berdiri di sebuah kumpulan pohon jangkung yang berdaun seperti telapak tangan terbuka. “Pak guru, kalau ini pohon apa?” ucapnya kemudian.

Sambil berjalan pelan, Pak Guru mendekati sang penanya. “Anak-anakku, ini pohon singkong,” jawab sang guru.

“Kenapa ia tidak berbuah, seperti pohon-pohon lain di ladang ini, Pak?” tanya yang lain.

“Kamu salah, anak-anakku. Tidak semua buah bisa ditampilkan ke permukaan. Karena sesuatu hal, ia disembunyikan,” jawab sang guru.

“Disembunyikan?” tanya murid yang lain.

“Ya. Karena pohon singkong bertubuh kurus dan jangkung, ia menyembunyikan buahnya di akar. Perhatikanlah!” jelas sang guru sambil bersusah payah mengangkat pohon singkong hingga akarnya tercerabut.

Tampaklah sebuah pemandangan yang mungkin baru untuk anak-anak. Mereka mendapati sebuah pohon dengan akar yang begitu besar. Itulah yang disebut guru mereka sebagai buah yang disembunyikan.
**

Dinamika hidup dengan berbagai variasinya, hampir selalu berujung pada satu tujuan: mendapatkan hasil atau buah. Berbagai variasi buah pun menjadi target mereka. Ada yang berkerja untuk mendapatkan gaji, keuntungan usaha bagi para pebisnis, kehidupan berumah tangga yang kemudian menghasilkan berbagai aset keluarga, kehidupan berorganisasi yang membuahkan berbagai keuntungan, dan lain-lain.

Sayangnya, kepicikan daya pandang sebagian kita kadang menutup adanya keberadaan buah-buah lain yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan boleh jadi, buah yang tidak tampak itu, sebenarnya jauh lebih bernilai dari apa yang bisa dilihat, dipegang, dan kemudian habis dimakan. (muhammadnuh@eramuslim.com)

Ketika Gaji Hanya Seribuan

2010-05-07T09:30:00.000+07:00

Kamis, 06 Mei 2010 pukul 08:11:00
(www.republika.co.id)

Oleh Palupi Annisa Auliani

Berapakah gaji Anda sekarang dalam denominasi rupiah? Katakanlah Rp 1 juta per bulan. Pernahkan Anda bayangkan, gaji Anda itu 'berubah' menjadi seribu rupiah, tetapi dengan nilai yang sama? Jangan tertawa atau panik. Ini salah satu wacana yang sedang dikaji Bank Indonesia (BI) sebagai langkah penyederhanaan penulisan mata uang.

Ya, wacana itu bernama redenominasi. Dengan langkah ini, nilai mata uang tidak berubah. Hanya penulisan nominalnya disederhanakan. Salah satu kemungkinannya adalah menghilangkan tiga angka nol terakhir dari nominal mata uang saat ini. Apa sebabnya? Uang rupiah saat ini tercatat mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, yaitu Rp 100 ribu. Terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500 ribu dong.

Namun, tak bisa dimungkiri, wacana ini bisa jadi akan mengusik kisah kelam sanering alias pemotongan nilai mata uang yang pernah terjadi di Indonesia pada 1952, 1959, dan 1966. Pada tahun 1952 yang lebih dikenal dengan gunting Syafruddin, mata uang keluaran NICA (Belanda) dibelah dua dan hanya sebelah kiri yang berlaku dengan nilai setengahnya.

Tahun 1959, sebulan setelah Dekrit Presiden, juga dilakukan pemotongan nilai uang setengahnya. Tahun 1966, ketika inflasi sangat tinggi, uang seribu perak dipotong menjadi tinggal seperak. Ketika itu, harga rokok kretek yang semula Rp 10 ribu sempat menjadi Rp 10. Namun, situasi ekonomi yang masih kacau membuat harga barang kembali melonjak gila-gilaan, terutama bahan pokok, seperti beras yang masih banyak diimpor.

''Redenominasi berbeda dengan sanering . Ini nilainya tidak berubah, hanya penulisannya disederhanakan,'' kata Kepala Biro Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Iskandar Simorangkir, Selasa (4/5). Menurutnya, saat ini sudah banyak pertokoan besar yang juga sudah mempraktikkan 'redenominasi' dalam pelabelan harga.

Untuk menyederhanakan perbedaan redenominasi dengan sanering , Iskandar memberikan contoh harga beras. Misalnya, harga beras satu kilogram Rp 5.000. Dengan redenominasi, tiga digit nol dihilangkan, maka harga beras menjadi Rp 5. Harga beras tetap, hanya nominalnya disederhanakan. Daya beli uang yang terkena redenominasi pun tetap. Uang Rp 5 tetap bisa membeli satu kilogram beras.

Jika sanering yang berlaku, harga beras yang semula Rp 5.000 itu tidak serta-merta ikut menjadi Rp 5. Bisa jadi harga beras tetap Rp 5.000 atau Rp 50. ''Dengan sanering , yang berubah adalah nilai uangnya, bukan penulisan nominalnya. Ini yang merugikan rakyat,'' kata Iskandar.

Praktik redenominasi sudah ada contoh gagal dan sukses. Zimbabwe adalah contoh gagal karena redenominasi justru memicu inflasi ribuan persen. Pemotongan enam digit nominal mata uang tak diikuti dengan penyesuaian harga berdasarkan nominal baru. ''Jadi, harga barang dari sejuta bukan menjadi satu, tetapi menjadi seribu. Ini yang memicu inflasi besar-besaran di Zimbabwe,'' kata Iskandar. Kasus di Zimbabwe sebenarnya adalah redenominasi, tetapi dalam praktiknya adalah sanering . ''Ulah pedagang juga,'' kata dia.

Namun, ekonomi Zimbabwe memang tidak stabil karena sebelumnya pemerintah secara sembarangan mencetak uang tanpa mempertimbangkan faktor produksi barang dan jasa. Banyak pihak juga memilih menggunakan berbagai mata uang asing. Akibatnya, hiperinflasi. Denominasi mata uang mengalami peningkatan, barisan angka nol pada mata uang semakin banyak.

Bulan Juli 2008, Bank Sentral Zimbabwe menerbitkan mata uang senilai 100 miliar dolar Zimbabwe setelah inflasi mencapai dua juta persen. Padahal, tiga bulan sebelumnya, baru dicetak mata uang 50 juta dolar Zimbabwe. Menurut Reuters , ketika itu, 100 miliar dolar Zimbabwe hanya bisa membeli tiga butir telur.

Karena lonjakan inflasi semakin menggila, pada Januari 2009 bank sentral negeri Afrika itu kembali mencetak rekor dengan menerbitkan mata uang berdenominasi terbesar sepanjang sejarah manusia, 100 triliun dolar. Nilainya di pasar gelap hanya setimpal dengan 33 dolar AS. Baru pada Agustus 2008, dilakukan pemangkasan 10 digit angka nol. Uang 10 miliar dolar menjadi 1 dolar.

Februari 2009, bank sentral kembali melakukan redenominasi memangkas 12 digit angka nol. Mata uang 1 triliun dolar tinggal menjadi 1 dolar Zimbabwe. Pecahan mata uang terbesar hanya 500 dolar Zimbabwe.

Sementara itu, Rumania menjadi contoh sukses redenominasi yang tak menimbulkan gejolak pasar. Negara ini memotong empat digit angka nol. Kuncinya, sebelum pemberlakuan redenominasi pemerintah sudah menggiatkan sosialisasi tentang penulisan nominal uang lama dan baru. Sanksinya juga tegas bagi mereka yang bermain-main dengan redenominasi, terutama para pedagang.

Turki juga sukses menerapkan redenominasi dengan menghilangkan enam angka nol. ''Persiapan Turki sudah dilakukan sejak 1994,'' kata Kepala Biro Humas BI, Difi A Johansyah, yang baru saja menyambangi negara tersebut.

Ketika Republika mengunjungi Istanbul 2005 lalu, mata uang lira baru dipakai bersama-sama dengan lira lama. Saat menukar uang di money changer , lira yang diberikan juga campuran antara yang lama dan baru. Keduanya berlaku sebagai alat tukar yang sah.

Harga barang di toko juga masih ditulis dengan dua nominal berbeda. Misalnya, daftar menu makanan dan minuman. Kita akan terkaget-kaget dengan harga minuman jus 4.000.000 lira. Namun, kalau kita baca daftar harga di sisi yang lainnya, tertulis harga dengan nilai nominal baru, yakni 4 lira.

Menurut Difi, keinginan Turki untuk masuk ke Uni Eropa menjadi salah satu faktor kesiapan negara itu melakukan redenominasi. Sementara itu, kebijakan fiskal ketat dan defisit anggaran juga tak lebih dari dua persen produk domestik bruto.

Situasi ekonomi Indonesia, kata Difi, sebenarnya sudah cukup kondusif untuk redenominasi. Inflasi, stabilitas ekonomi, dan kondisi keuangan makro terjaga. ''Pendidikan masyarakat sangat urgen. Jangan sampai muncul gejolak karena salah pengertian. Jangan sampai ada anggapan penyederhanaan nominal ini berarti mengubah nilai barang,'' kata Difi.

Ekspektasi inflasi yang salah juga akan menjadi bola liar yang sulit dikendalikan dan pada akhirnya bisa memicu hiperinflasi. Mungkin, dampak psikologis juga harus diperhatikan karena Indonesia akan kehilangan banyak orang yang biasa dipanggil 'jutawan' dan 'miliarder'. alwi shahab, subroto, ed: rahmad bh

Hak Buruh

2010-04-30T10:15:00.000+07:00

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan, berupa pendapatan, baik secara jasmani maupun rohani. Ada yang bekerja lebih mengandalkan otak (profesional), sering disebut buruh 'kerah putih'. Ada pula yang mengandalkan tenaga otot, disebut 'kerah biru'.

Esok hari, setiap 1 Mei, dunia menyebutnya sebagai 'May Day' atau Hari Buruh. Pada hari itu merupakan hari libur bagi buruh di sebagian besar negara di dunia. Alasannya, 1 Mei menjadi fondasi usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial.

Di negeri ini, sejak pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati.

Rezim Orde Baru menganggap gerakan buruh identik dengan paham komunis, khususnya sejak peristiwa 30 September 1965. Bahkan, peringatan Hari Buruh dianggap sebagai aktivitas subversif. Padahal, 'Labour Day' justru lebih banyak dirayakan di negara-negara yang antikomunis.

Sejak era reformasi, Hari Buruh kembali diperingati di Indonesia. Di sejumlah daerah marak aksi buruh yang menuntut hak-hak normatifnya terhadap pemilik modal. Kendati begitu, pemerintah belum menjadikan Hari Buruh sebagai hari libur nasional, seperti di negara lainnya.

Kita berharap peringatan Hari Buruh Sedunia esok hari, akan berjalan tertib, aman, dan lancar, seperti yang selama ini dilakukan sejak 1999. Memang, selalu ada kekhawatiran aksi buruh akan berakhir dengan rusuh dan anarkistis.

Kita berharap pemerintah dan pengusaha mendukung buruh untuk menuntut pemenuhan haknya. Namun, tidak perlu harus dengan aksi buruh yang menimbulkan kerusuhan. Ada beberapa yang patut disuarakan, seperti hak buruh dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), penghapusan sistem kerja kontrak, dan pemenuhan upah yang layak.

Selain itu, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah desakan menunda pemberlakuan CAFTA (perdagangan bebas dengan ASEAN dan Cina). Beberapa industri kecil dan tradisional sudah 'melempar handuk', tanda menyerah. Nyata, kita belum siap bersaing dalam perdagangan bebas. Karena itu, pemerintah harus mencermati perkembangan kritis ini.

Yang tak kalah penting, pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, khususnya pasal yang mewajibkan setiap perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pekerja yang diberikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan apa pun. Pasal pesangon ini menjadi salah satu pemicu perusahaan melaksanakan sistem kontrak kepada sebagian besar pekerjanya.

Kasus kerusuhan Batam, baru-baru ini, tentu saja dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Buruh harus diperlakukan dengan adil, bukan berdasarkan identitas asal-usul seseorang, apakah tenaga asing atau tenaga yang berasal dari dalam negeri. Termasuk status sebagai buruh kontrak dan bukan sebagai tenaga tetap.

Apa pun, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kebijakannya yang seringkali tidak berpihak kepada buruh. Juga harus bertanggung jawab terhadap ketidakadilan dalam hubungan tripartit (pengusaha, buruh/karyawan dan pemerintah).
(www.republika.co.id)

Rahasia Rezeki

2010-04-20T10:23:00.002+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Manakala kita membicarakan soal rezeki, seringkali terjadi perbedaan pendapat apakah rezeki itu merupakan takdir dari Allah, atau merupakan hasil usaha dan kerja keras manusia ?

Pada hari Jumat yang lalu, saya shalat Jumat di masjid agung Al Azhar, tofik Khutbah adalah membahas misteri rezeki. Pertama sekali sang khatib menceritakan suatu kisah tentang dua orang bersahabat yang sedang duduk-duduk dan terlibat dalam satu perdebatan tentang rezeki. Salah seorang berpendapat bahwa bagimanapun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, mau kerja keras atau tidak Allah sudah menentukan takaran rezeki masing-masing insan ciptaan Nya,sedangkan temannya juga tetap bersikeras pada pendapatnya bahwa rezeki itu harus diusahakan, makin keras usaha makin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

Ditengah perdebatan tersebut tiba-tiba lewat seorang pedagang jeruk, dimana karena sesuatu hal gerobak jeruknya oleng dan hampir jatuh terbalik, untung saja salah satu dari dua orang itu segera membantu menahan gerobak tersebut hingga tidak sampai jatuh dan terbalik. Sebagai ucapan terima kasih, si pedagang membarikan 5 buah jeruk kepada teman yang menolong tersebut, dan kedua orang bersahabat itu memakan jeruk sampai habis.

Sehabis makan jeruk, perdebatan dilanjutkan lagi. "Coba kalau saya tidak berusaha membantu orang tadi apakah mungkin kita bisa makan jeruk hari ini ?" kata sipenolong dengan rasa penuh kemenangan. Namun tanpa disangka temannya yang satu lagi lebih merasa menang lagi dengan mengatakan "Buktinya saya yang tidak berusaha ikut menolong, malah menghabiskan 3 buah sedang anda hanya 2 buah jeruk saja " katanya sambil tersenyum.

Dari kisah diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua orang yang berdebat tersebut sama-sama benar.

Sesungguhnya misteri rezeki itu adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa Allah telah menjamin bahwa semua insan ciptaannya termasuk manusia, akan memperoleh rezeki untuk menopang kehidupannya. Tidak ada makhluk hidup yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah selama dia masih hidup. Jaminan rezeki berakhir setelah dia meninggal atau mati.Rezeki janis ini disebut dengan rezeki yang dijamin.

Kedua, rezeki yang dibagikan. Allah akan membagikan tambahan rezeki bagi orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kerja kerasnya. Barang siapa yang lebih mampu, lebih ahli dan lebih kerja keras akan memperoleh bagian yang lebih banyak, tanpa melihat apakah dia itu orang baik atau orang jahat, Allah tetap memberikan bagiannya masing-masing.Jika cara untuk mendapatkan bagian rezeki tersebut diridhoi Allah maka rezeki tersebut adalah halal, sedangkakn kalau caranya menyimpang dan tidak diridhoi oleh Allah, seperti curang, menipu, membohongi, mencuri, korupsi, dll, maka rezeki yang diperolehnya adalah haram.

Ketiga, rezeki yang dijanjikan. Allah telah menjanjikan rezeki bagi orang-orang baik dan suka menolong sesama makhluk, orang dermawan dan orang-orang yang membelanjakan hartanya dijalan Allah, dengan ikhlas. Mereka ini akan memperoleh imbalan berlipat ganda, berupa rezeki yang datang dari sumber yang tidak diduga sebelumnya. Rezeki semacam ini tidak dijanjikan kepada orang jahat, rakus, suka menipu, dll perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.

Akhirnya marilah kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, kemudian jangan segan untuk membelanjakannya dijalan Allah, Insya Allah akan dibalas dengan imbalan yang setimpal.

Jangan lupa setiap harta atau rezeki yang kita peroleh selama didunia, kelak diakhirat akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT, dari mana asalnya dan dipergunakan untuk apa saja, jika semuanya sesuai dengan ketentuan dan ridho Allah, maka Alhamdulillah kita akan selamat, jika tidak, Naudzu billah..., siksa Allah sangatlah pedih.

Impor Kedelai Bulog

2010-04-08T10:00:00.000+07:00

Masih ingat ketika di awal-awal 2008 banyak industri tahu tempe limbung dihantam melambungnya harga kedelai dunia? Industri yang kebanyakan industri kecil itu tak bisa berbuat apa-apa ketika harga kedelai impor meroket, kecuali merumahkan karyawannya.

Harus diakui, ketergantungan kita terhadap kedelai impor masih sangat tinggi. Sampai saat ini produksi kedelai dalam negeri tercatat berada di kisaran satu juta ton per tahun. Sedangkan, kebutuhan domestik mencapai dua juta ton. Kekurangan pasokan kedelai itulah yang harus dipenuhi dari impor.

Tingginya ketergantungan itulah yang agaknya mendorong Perum Bulog untuk kembali menerjuni kegiatan impor beras, setelah terhenti sejak sebelas tahun lalu. Kembalinya Bulog mengimpor kedelai kemungkinan besar tak cuma lantaran ketergantungan impor yang makin tinggi, tapi juga karena dampaknya terhadap kestabilan harga kedelai di dalam negeri.

Dugaan kuat yang muncul terkait dengan ketergantungan impor tadi adalah adanya permainan jaringan perdagangan importir kedelai, yang menyebabkan harga domestik tidak stabil. Panen kedelai yang seharusnya bisa dinikmati petani sendiri, diduga selalu berbarengan membanjirnya kedelai impor di pasaran. Ini tentu mengganggu stabilitas harga dalam negeri, yang ujung-ujungnya merugikan petani.

Kembalinya Bulog mengimpor kedelai diharapkan mampu menstabilkan harga di pasaran sehingga petani dalam negeri dapat menikmati harga yang lebih baik. Bulog diharapkan mampu mengendalikan impor sekaligus mengawal agar kedelai bisa menjadi komoditas yang mencapai swasembada pada 2014. Wajar kalau kemudian kalangan legislatif pun melontarkan dukungan terhadap impor kedelai Bulog.

Hanya saja, kita juga perlu mengingatkan, impor kedelai sebagai instrumen stabilisasi harga, bukan satu-satunya cara. Bulog tetap perlu mengendalikan impor dengan cara mendorong peningkatan produksi kedelai di dalam negeri. Sehingga, keseimbangan harga dan pasokan bisa terjaga. Bersamaan dengan itu, Bulog dan instansi terkait lainnya, perlu menggencarkan sosialisasi demi mengangkat kembali kepercayaan petani untuk intensif menanam kedelai.

Di lain pihak, para pelaku industri agro yang menggunakan kedelai sebagai bahan, sudah saatnya menjadikan kedelai nonimpor pilihan utama produknya. Ini akan membantu menyerap kedelai petani negeri sendiri sekaligus meningkatkan kualitas panennya. Sudah saatnya pula ilmuwan pertanian bangkit; meneliti dan mengembangkan varietas kedelai unggul.

Kesiapan Bulog untuk kembali terjun ke kancah impor kedelai semestinya dipahami positif. Tapi, pengawasannya juga mesti sangat ketat. Jangan sampai Bulog justru terbawa arus permainan jaringan perdagangan importir kedelai. Kita tak ingin tujuan impor kedelai Bulog jadi melenceng lantaran tergiur keuntungan. Sebaliknya, Bulog harus mampu memotong habis jaringan perdagangan importir kedelai nakal, yang sering kali mengorbankan petani dan konsumen.

Kembalinya Bulog mengimpor kedelai sebagai upaya mengendalikan impor, bukan mencari keuntungan selayaknya menjadi momentum awal membangun kembali benteng ketahanan pangan negara agraris ini. Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, keberadaan benteng tersebut jelas mendesak. Kita ingin bangga mengonsumsi tahu dan tempe berbahan kedelai sendiri. Bukan kedelai bule.
(www.republika.co.id)

Secercah Harapan Mulai Terbit

2010-03-31T09:24:00.004+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Indonesia terpuruk, korupsi meraja lela, penegakan hukum lemah, birokrasi bertele-tele, perizinan sulit, kenaikan harga-harga tak terkendali, dan lain-lain kebobrokan yang terus menimpa, sehingga rakyat Indonesia dari hari- kehari masih terus semakin menderita dalam mengharungi kehidupan yang terasa sangat berat.

Reformasi telah berjalan lebih dari 1 dasawarsa, namun KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dulu mau ditumpas, masih belum juga berkurang meskipun harus diakui bahwa telah ada beberapa koruptor yang dihukum, tetapi belum ada tanda-tanda KKN akan berkurang.

Kalau hanya berharap dari kemauan dan kemampuan pemerintah dan pejabat negara lainnya saja, sepertinya jauh api dari panggang. Mereka bergerak lamban, ragu dan takut.

Mau tidak mau social control dari masyarakat sipil sangat dibutuhkan, terutama dari golongan menengah, yang hidup dilingkungan swasta. Kelompok ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk memaksa pemerintah dan para pejabatnya, membuka mata melihat kenyataan bahwa sesungguhnya sangat banyak kejanggalan yang mereka lakukan melalui rekayasa keji demi melanggengkan kekuasaan dan menambah kekayaan.

Kita ingat betapa dahsyatnya kekuatan 1 juta face booker yang memaksa pemerintah untuk menghentikan rekayasa hukum yang menjerat Bibit & Chandra sehingga keduanya bisa bebas dan kembali bertugas sebagai wakil ketua KPK.

Tak kalah dahsyat gerakan coin untuk Prita yang dapat mengumpulkan hampir Rp.1 milyar untuk membantu membayar denda kepada RS Omni International, yang akhirnya secara terpaksa RS Omni harus mencabut gugatannya dan kemudian Prita bebas dari jeratan hukum maupun denda, yang memang seharusnya tidak pantas dia alami.

Masih kelanjutan dari kasus Bibit & Chndra, yang memaksa Polri melengserkan Komjen Susno Duaji dari jabatannya sebagai Kabareskrim, buntutnya entah karena Susno tidak mau jadi pecundang sendirian, atau dengan kesyadaran sendiri demi membantu polri untuk mereformasi diri, maka beliaupun melaporkan kepada Satgas Pemberantasan Makelar Hukum, bahwa ditubuh polri ada praktek-praktek mafia dan makelar hukum, akibatnya dua jendral yang inisialnya disebutkan oleh Susno, meradang, kemudian balik mengadukan Susno sebagai pencemar nama baik, maka polri pun cepat bergerak menetapkan Susno sebagai tersengka pencemaran nama baik, padahal seharusnya yang perlu lebih cepat ditanggapi oleh polri adalah menyelidiki kebenaran adanya makelar kasus tersebut, kalau memang terbukti tidak ada, barulah urusan pencemaran nama baik dilakukan.

Dari nyanyian pak Susno itu terbukalah kepada umum bahwa bau tak sedap makelar hukum ditubuh polri kelihatannya benar-benar ada, dimana seorang Gayus Tambunan pegawai pajak golongan rendah yang memiliki Rp.25 m direkeningnya itu, akhirnya bebas dari tuntutan penggelapan.

Nah semakin melebar, ternyata sosok Gayus yang kini sudah kabur ke Singapura, akan menguak cerita lain tentang makelar-makelar hukum yang ada di polri, kejaksaan dan kehakiman, dan besar kemungkinan di tubuh Ditjan pajak sendiri atau Depkeu secara keseluruhan.

Kalau saja Gayus mau mengikuti cara Susno untuk bekerja sama membongkar praktek mafia pajak, karena publik yakin bahwa Gayus tidaklah bekerja sendiri, maka sedikit banyaknya dia akan tercatat oleh masyarakat, bukan semata sebagai koruptor tetapi bisa jadi sebagai "pahlawan" pembongkar korupsi pajak.

Rentetan kejadian seperti diatas, menurut saya akan membawa perubahan-perubahan perilaku masyarakat untuk lebih berani melawan kesewenangan para aparat yamg coba merekayasa hukum dan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Jika keberanian ini semakin meluas keseluruh pelosok nusantara, saya yakin secara pelan dan pasti, pemerintah dan aparatnya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan perbuatan terkutuk mereka.

Kita harus bersyukur bahwa salah satu hasil dari gerakan reformasi kita adalah kebebasan pers, masyarakat tahu ada praktek mafia hukum adalah berkat jasa media, baik cetak terlebih lagi elektronik.

Keberanian masyarakat dan media telah membawa secercah harapan untuk perubahan, menuju Indonesia maju dan jaya..........!!!

Dorong Industri Hilir Sawit

2010-03-30T11:27:00.004+07:00

EH Ismail

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit. Visi pembangunan industri hilir sawit itu tertuang dalam cetak biru pembangunan sawit nasional sampai 2020.

Pada tahun ini, pemerintah setidaknya bakal mendorong terwujudnya pembangunan industri hilir sawit di tiga lokasi khusus, yaitu di Semangke (Sumatra Utara), Kuala Enok dan Dumai (Riau), serta Malowi (Kalimantan Timur).

''Pembangunan industri hilir yang bahan bakunya sawit itu untuk meningkatkan pemakaian sawit di dalam negeri,'' kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ahmad Mangga Barani, usai melakukan pertemuan dengan 18 perusahaan sawit nasional di Jakarta, Senin (29/3).

Industri hilir sawit, lanjut Mangga Barani, meliputi pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan serta distribusi kelapa sawit berupa pelabuhan, pembangunan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, dan pembangunan industri biodiesel.

Pada 2020, pemerintah menargetkan produksi sawit nasional mencapai 40 juta ton per tahun. Dengan pengembangan industri hilir sawit, diharapkan terjadi keseimbangan pemanfaatan sawit dalam negeri dengan ekspor. Lonjakan pemanfaatan sawit nasional berpotensi membuka lapangan kerja baru pada dunia industri sawit.

Selama ini, kata dia, pemakaian sawit nasional relatif masih kecil. Dari sekitar 19 juta ton produksi total sawit per tahun, baru enam juta ton sawit yang digunakan di dalam negeri.

Mengenai pertemuan dengan 18 perusahaan sawit, Mangga Barani menerangkan, kegiatan itu dipicu kampanye Greenpeace terkait proses produksi sawit nasional. Greenpeace menyeru negara-negara Eropa untuk tidak membeli produk sawit Indonesia lantaran proses produksinya tidak memerhatikan konservasi lingkungan.

Secara khusus Greenpeace menyoroti lahan-lahan sawit milik PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart) di Kalimantan Tengah. Produksi sawit PT Smart di Kalimantan Tengah selama ini dibeli oleh grup perusahaan Nestle dan Unilever.

Akibat kampanye Greenpeace, kata Mangga Barani, Unilever dan Nestle mengevaluasi kontrak dagang mereka dengan PT Smart. Perusahaan-perusahaan itu sedang membicarakan solusi bersama guna menjawab tudingan Greenpeace.

''Mereka sepakat membentuk tim independen yang bertugas memverifikasi lahan-lahan milik Smart. Tim ini yang akan menilai apakah tuduhan Greenpeace benar atau tidak.'' Pembentukan tim independen itu diharapkan selesai pada pekan ini.

Mangga Barani menambahkan, kasus yang menimpa PT Smart menjadi pelajaran bagi produsen sawit skala besar nasional untuk melakukan langkah sistematis bila terjadi masalah serupa. ''Pemerintah dan pengusaha-pengusaha sawit nasional telah menyamakan pandangan, produksi sawit akan terus kita genjot walaupun Greenpeace melakukan kampanye negatif.''

Indonesia dan Malaysia menjadi pemain utama produksi CPO di pasar global. ed: wachidah

Masih Ungguli Malaysia

Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada 2010 diprediksi masih bisa mengalahkan Malaysia.
Indonesia diprediksi akan mampu memproduksi CPO hingga 23,2 juta ton pada 2010 atau naik 2,5 juta ton (10,7 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi Minyak Sawit Indonesia (Ton)

Tahun Volume

2006 15 juta
2007 17,27 juta
2008 19,33 juta
2009 20,2 juta
2010 21 juta *

Ket : *) prediksi

(www.republika.co.id)

Maka Teruslah Bermimpi

2010-03-24T09:31:00.004+07:00

Karena tidak ada perubahan,
tanpa ada mimpi-mimpi.

Maka jangan pernah bosan,
untuk selalu bermimpi.

Jika anda yakin bahwa mimpi,
akan tercapai,
maka akan ada usaha serius,
dan terus menerus,
hingga mimpipun,
jadi kenyataan................!!!

Jakarta, 24 Maret 2010

Mahiruddin Siregar.

Diplomasi Sapi

2010-03-13T07:45:00.000+07:00

Jangan anggap remeh sapi. Hubungan dua negara, jika tak hati-hati mengelola sapi, bukan mustahil terganggu. Begitulah gambaran hubungan Indonesia dan Australia saat ini, setidaknya hubungan perdagangan kedua negara.

Menyusul swasembada beras, Kementerian Pertanian Indonesia meluncurkan Program Swasembada Sapi 2014. Melalui program ini, diharapkan Indonesia mampu memenuhi sendiri kebutuhan sapi potong dan daging domestik. Bersamaan dengan itu, impor sapi juga diperketat. Meski tak mudah, program ini diyakini bisa tercapai dan tentunya bakal menguntungkan peternak domestik.

Persoalan muncul ketika program tersebut tersiar sampai ke peternak-peternak sapi di Australia. Mereka menilai, Program Swasembada Sapi 2014 menjadi masalah besar. Pasalnya, Indonesia, sampai saat ini, tercatat sebagai pasar ekspor sapi terbesar Australia. Data Kementerian Pertanian menyebutkan, setiap tahunnya Indonesia mengimpor sekitar 650 ribu sapi hidup. Diperkirakan, sekitar 60 persen sampai 70 persen dari jumlah itu diimpor dari Australia.

Berdasarkan data tersebut, hampir bisa dipastikan pengetatan impor menuju Swasembada Sapi 2014 bakal merugikan peternak (pengekspor sapi) Australia. Wajar kalau kemudian perwakilan pemerintahan Negeri Kanguru itu intensif menemui pejabat di Kementerian Pertanian Indonesia. Tujuannya mudah ditebak, yaitu menyampaikan keberatan atas program tadi sekaligus melobi dan berdiplomasi agar upaya menuju swasembada sapi bisa ditekan.

Kita tentu saja berharap pemerintah tak mudah ditekan pihak luar. Potensi peternakan kita sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan negeri sendiri. Tak perlu impor. Swasembada sapi bukan hanya menguntungkan peternak negeri sendiri, tapi juga lebih terjangkau dari sisi harga. Dan, lantaran daging sudah menjadi kebutuhan pokok, swasembada sapi jelas tak bisa ditawar-tawar lagi.

Bagaimana dengan hubungan perdagangan sapi dengan Australia? Langkah Kementerian Pertanian Indonesia adalah menawarkan peternak sapi Australia berinvestasi di sini. Investasi tersebut cukup menguntungkan kedua negara. Peternak Australia tak perlu khawatir kehilangan banyak pangsa pasar karena tetap bisa mengekspor sapi-sapi dengan persyaratan tertentu.

Sebaliknya, petani domestik, selain bisa menyerap ahli teknologi pembibitan sapi, juga memenuhi sendiri kebutuhan sapi (daging) dalam negeri. Bisa diharapkan pula ada penyerapan tenaga kerja. Apa pun penawarannya, investasi tersebut harus menguntungkan Indonesia. Jangan sampai investasi justru melemahkan peternak sapi domestik.

Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia kita harapkan dimanfaatkan antara lain untuk memainkan diplomasi demi membela kepentingan peternak sapi domestik. Melalui lawatan kali ini, pemerintah diharapkan bisa mendorong Pemerintah Australia agar mendorong para peternaknya memanfaatkan tawaran investasi tersebut. Apalagi, sampai saat ini, memang belum ada peternak negara tetangga itu untuk menanamkan modalnya di bidang pembibitan sapi.

Masa depan dan kesejahteraan peternak sapi domestik boleh jadi sangat bergantung pada 'diplomasi sapi' yang digencarkan ke Australia. Kita sudah seharusnya berkata dengan tegas kepada pemerintah dan peternak Australia bahwa kewajiban Pemerintah Indonesia adalah menyejahterakan para peternak domestiknya. Ditegaskan pula, negara mana pun tak punya alasan keberatan dengan program pemerintah untuk menjadikan peternak domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
(www.republika.co.id)

Gas untuk Lokal

2010-03-09T12:27:00.000+07:00

Bagai ayam mati di lumbung padi. Perumpamaan itu tepat jika diterapkan pada kasus gas di Tanah Air kita ini. Potensi gas begitu besar, tetapi justru industri dalam negeri kekurangan pasokan, sampai ada yang tutup gara-gara tak kebagian, persis ayam mati di lumbung padi.

Persoalan ini pernah mencuat ketika pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh tidak memperoleh pasokan gas dua tahun silam. Padahal, tidak jauh dari beroperasinya pabrik itu, masih di provinsi yang sama, ada lapangan gas yang produksinya jauh melampaui kebutuhan pabrik. Tapi, kemudian persoalan ini terlupakan begitu saja.

Kini, kita diingatkan lagi dengan perumpamaan ayam tersebut. Mulai 1 April 2010 nanti, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan mengurangi pasok gas untuk industri lokal sebesar 20 persen. Berbagai alasan dikemukakan, seperti menurunnya pasokan dari hulu, pemenuhan permintaan ekspor, dan tidak terserapnya pasokan gas tahun lalu.

Tak pelak, keputusan tersebut merupakan pukulan berat bagi industri yang selama ini mengandalkan gas sebagai sumber energi. Bagaimanapun pengurangan pasokan tersebut akan berimbas pada kelangsungan hidup industri yang hidup mengandalkan gas, seperti pabrik baja, keramik, semen, dan pupuk.

Secara logika, pengurangan pasokan gas akan memaksa industri mengurangi utilisasi peralatan sehingga kapasitas pabrik tidak optimal. Ujung-ujungnya, pada kondisi terakhir, industri tersebut bisa-bisa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Ini memang ironi, karena jika dilihat dari skala produksi, jumlah produksi gas yang bisa ditarik dari dalam bumi Indonesia ini jauh melebihi kebutuhan gas nasional. Pada 2008, misalnya, dari produksi total 2.885 juta kaki kubik, yang dilokasikan ke dalam negeri 505 juta kaki kubik. Sebagian besar produksi gas tersebut justru diekspor untuk memenuhi kebutuhan industri negara lain.

Pemerintah sebenarnya sudah membuat data neraca cadangan migas 2010-2025, yang di dalamnya memuat data-data tentang suplai dan permintaan gas. Tetapi, sepertinya tidak dikemas secara komprehensif dengan pemetaan industri nasional yang semakin hari mulai banyak membutuhkan gas.

Masalah ini harus segera diselesaikan. Ironi-ironi semacam ini tidak boleh lagi dibiarkan menggelinding. Industri dalam negeri harus menjadi prioritas pasokan gas. Apalagi, kini industri di Indonesia juga sedang kritis karena menghadapi perdagangan bebas Cina-ASEAN. Jika tidak dibenahi dari hulu, industri akan makin terbengkalai.

Ada gagasan agar untuk memenuhi pasokan dalam negeri dilakukan dengan mengimpor gas dari negara lain. Masalahnya, apakah harga gas di luar 'bersedia' lebih murah dari dalam negeri? Lagi pula, mengapa harus impor ketika produk dalam negeri sebetulnya berlimpah ruah.

Kementerian Perindustrian menyatakan keprihatinan akan kondisi ini. Dibutuhkan pula, keprihatinan yang sama pada kementerian lain, seperti kementerian energi dan sumber daya mineral serta terutama menteri koordinator ekonomi. Masalah pasokan gas ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Masih ada waktu untuk mengubah kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April tersebut.
(www.republika.co.id)

Indonesia Jangan Sampai Alami Filipinanisasi

2010-03-04T09:57:00.000+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi Filipina kedua di Asia bila pembangunan ekonominya tak mengalami inovasi dan kemajuan. Mengapa?

"Sejauh ini, terkesan pembangunan institusinya bermasalah, partai-partai politik bermasalah dan korupsi-kolusi masih merajalela," kata Sjamsu Rahardja PhD, ekonom pada Bank Dunia dan pendiri Paramadina Public Policy Institute.

Namun demikian, Sjamsu Rahardja yang mantan peneliti senior LPEM UI dan alumnus Georgetown University, AS, itu melihat Indonesia punya prospek ke depan asal reformasi terus diperdalam di segala bidang.

Sjamsu meyakini bangsa Indonesia masih punya masa depan karena demokratisasi akan terus mendorong publik mendesak pemerintah agar bekerja lebih baik dan efisien, KKN diberantas dan kreatiftas rakyat bisa berkembang. "Yang penting, momentum bagi pemberantasan korupsi dan penguatan good governance terus dipelihara oleh masyarakat madani," kata Samsju Rahardja.

Berikut ini wawancara Ahluwalia dari INILAH.COM dengan Syamsu di sebuah restoran di Jakarta, Kamis (25/2).

Anda melihat Indonesia masih bisa bersaing di Asia ke depan?

Saya yakin masih bisa. Kita bisa maju. Dengan potensi kekayaan alam dan SDM yang luar biasa, kita punya peluang bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia. Namun saya khawatir, jika mencermati perkembangan birokrasi, partai politik, dan pemerintahan era reformasi, jangan-jangan kita berjalan di tempat seperti Filipina. Asal tahu saja dulu pada 1960-an Filipina pertumbuhan ekonominya bagus, namun pada tahun-tahun sekarang ini Filipina menjadi negeri paling tertinggal di Asia, dan sudah dikalahkan oleh Indonesia. Filipina berjalan di tempat, politiknya dikuasai bos-bos (bosisme) dan pembangunan ekonominya hanya menggumpal di kalangan orang kaya. Saya cemas kalau Indonesia lantas mengalami 'Filipinanisasi’ yakni kemunduran ala Manila.

Maksud Anda?

Demokratisasi kita idealnya untuk membangun good governance dan good corporate governance. Namun yang muncul kok cenderung begitu-begitu saja, kayak jalan di tempat. Berbagai departemen berambisi menyalurkan kredit sendiri-sendiri, masing-masing ingin berperan sendiri. Sementara desentralisasi dan demokratisasi masih dalam proses menuju yang lebih baik dan riil. Terus terang institusi-intitusi kita belum efektif men-delivery program nyata ke rakyat. Kelas menengah baru juga belum tumbuh kuat, terutama kaum enterpreuner masih lemah.

Sementara drama penyampaian pandangan akhir fraksi soal kasus dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun, Selasa lalu, diyakini berdampak politik dan membuat rakyat berharap lebih jauh. Kalau kemudian ternyata kasus Century tidak ada bukti, tentu rakyat juga kecewa kepada parpol-parpol di parlemen. Tapi dampak Bank Century amat luas di masyarakat. Rakyat ingin hukum ditegakkan dan korupsi dibasmi. Kalau ternyata tidak ada pejabat tinggi yang terbukti bersalah, misalnya, atau tidak tuntas, tidak akuntabel dan tak transparan, tentu rakyat kecewa.

Anda bilang soal pentingnya memelihara momentum membasmi korupsi. Maksud Anda?

Saya kira, kita harus terus memelihara momentum bagi good governance. Kita harus menjaga momentum untuk memelihara sikap antikorupsi dan membasmi korupsi baik di parlemen, lembaga yudisial, dan legislatif, Momentum-momentum itu harus dipelihara dan diperkuat sebab sektor swasta dan rakyat butuh transparansi dan akuntabilitas, dan pemerintah tak bisa bersikap semaunya lagi. Yang penting lagi reformasi kelembagaan di tataran yudisial merupakan keharusan. Lembaga yudisial harus ditata dan direformasi agar efektif dan kredibel. [mor]

Nafsu Besar, Niat Kecil

2010-03-01T08:38:00.000+07:00

Pembangunan Nasional Tertatih-tatih
Nyoman Brahmandita

INILAH.COM, Jakarta - Jargon percepatan pembangunan perlu dikritisi kembali karena tidak sejalan dengan proses pembangunan. Bagaimana mungkin pembangunan bisa berlangsung pesat, bila pemerintah lamban memutuskan rencana pembangunan.

Sekadar contoh, pembangunan banjir kanal timur di wilayah DKI Jakarta. Proyek ini sudah berlangsung cukup lama karena terkendala pembebasan lahan. Banjir besar sudah terlanjur berkali-kali menenggelamkan pemukiman tetapi kanal itu tak kunjung rampung.

Demikian halnya pembangunan monorail di Jakarta. Yang ada justru tiang-tiang pancang yang teronggok kaku di tengah-tengah jalan. Bukannya mengatasi kemacetan lalu lintas, tiang-tiang beton itu malah membuat wajah Jakarta jadi semakin kusut.

Kini, tiang beton monorail itu lebih layak disebut sebagai monumen kebodohan birokrat. Proyek monorail itu mangkrak, lantaran investor tidak mendapatkan jaminan kepastian dukungan fiskal dari pemerintah. Serupa tapi tak sama, adalah proyek sub way di Jakarta yang juga tak jelas nasibnya.

Ada pula proyek pembangunan jalan tol trans Jawa. Jalan tol ini dalam angan-angan masyarakat bakal mengurangi beban jalan raya pos (De Grote Postweg) Anyer-Panarukan yang dibangun Gubernur Jenderal Hermann Willem Daendels.

Tetapi seperti pepatah, nafsu besar tetapi niat kurang, jalan tol trans Jawa itu pun tersendat-sendat. Masalah paling besar adalah soal pembebasan lahan. Kabarnya, pemerintah akan mengeluarkan semacam peraturan mengenai pembebasan lahan. Tetapi toh sampai sekarang peraturan itu tidak juga ditetapkan.

Di Jakarta dan Pulau Jawa saja banyak kasus pembangunan yang molor berlarut-larut karena tidak adanya ketegasan sikap pemerintah, padahal proyeknya ada di depan hidung pemerintah pusat. Apalagi yang di luar Pulau Jawa, yang notabene jauh dari pantaun pemerintah pusat.

Contohnya adalah pembangunan proyek kilang LNG dari lapangan gas Donggi-Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Seharusnya, kelanjutan proyek Donggi-Senoro ini bakal diputuskan dalam sidang kabinet paling lambat Februari 2010, agar kilang itu bisa beroperasi pada 2013.

Namun kenyataan bicara lain. Sampai kalender Februari berakhir, keputusan belum juga diambil. Kata Menko Perekonomian, keputusan belum bisa diambil lantaran studi teknoekonomi atas proyek tersebut belum kelar. Alhasil, proses pembangunan proyek bernilai Rp50 triliun itu juga bakal molor.

Dalam beberapa kasus itu, pemerintah terkesan tidak berani bersikap tegas dan mengulur-ulur waktu. Seolah pemerintah tidak cukup memiliki kemampuan mengambil keputusan yang cepat, namun tetap tepat dan bijak. Wajar bila masyarakat merasa gregetan melihat kelambanan proses pembangunan.

Dalam kasus Donggi-Senoro tadi, misalnya, DPRD setempat sampai merasa perlu menyuarakan desakan kepada pemerintah pusat agar cepat-cepat memutuskan pembangunan kilang gas itu.

Bila kilang LNG Donggi-Senoro segera dibangun dan beroperasi, akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. Akan terjadi penciptaan lapangan kerja di daerah itu, yang berarti pula mengurangi angka pengangguran nasional. Hasil gas dari lapangan gas itu, juga akan meningkatkan perolehan devisa bagi negara.

Alasan itu sangat mudah dipahami. Investasi senilai Rp50 triliun yang tertanam dalam proyek kilang LNG itu tentu akan memberikan pengaruh ekonomi signifikan bagi Kabupaten Banggai, maupun Propinsi Sulawesi Tengah.

Coba bayangkan. Seandainya selama tiga tahun masa konstruksi itu, hanya 5% atau Rp2,5 triliun dari total investasinya yang benar-benar berputar dalam sistem perekonomian setempat, maka efek penggandanya tentu akan sangat besar. Uang yang beredar akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Belum lagi, bila gas Donggi-Senoro sudah benar-benar menyembur dan diproduksi. Maka kas pemda setempat akan menggelembung dengan cepat, karena diisi dana bagi hasil migas yang menjadi hak daerah.

Nilai dana bagi hasil migas itu tentu sangat besar dibandingkan PAD Kabupaten Banggai yang saat ini cuma Rp 18 miliar. Belum lagi bila potensi dana bagi hasil itu digabungkan dengan multiplier effect dari 5% dana investasi kilang LNG yang beredar di masyarakat setempat.

Bisa dibayangkan, pemerintah kabupaten dan provinsi setempat tentu akan memiliki kemampuan anggaran berlipat ganda. Dengan sendirinya juga memiliki kemampuan sangat besar melakukan pembangunan. Tentu dengan catatan, bila peningkatan anggaran itu tidak disertai peningkatan korupsi oknum-oknum pemerintah.

Ujung-ujungnya, yang diuntungkan potensi sumber daya alam nan berlimpah ruah itu adalah rakyat juga. Bukankah ini esensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang merupakan keniscayaan dalam era reformasi? Bukankah, karena alasan itu pula, masyarakat Banggai meminta daerahnya dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri? [mdr]

Swasembada Daging

2010-02-25T10:35:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Tidak ada jalan lain untuk mencapai swasembada daging, kecuali Indonesia harus mengembangkan usaha peternakan dengan serius dan terencana. Bahkan kalau setiap warga petani yang masih punya lahan kosong +/- 100m2, dapat dididik dan dibina memelihara sekitar 5 ekor sapi saja, maka kebutuhan daging nasional akan tercukupi. malah kita dapat mengekspor kelebihannya.

Masihkah kita harus terus tergantung dengan negara lain, hanya untuk bisa makan daging sapi saja ?

Terlalu...............!!!

Mentan: Australia Keberatan Indonesia Swasembada Daging

2010-02-23T12:16:00.000+07:00

Kamis,18 Februari 2010 (www.kampoengternak.or.id)

Jakarta - Pemerintah Australia secara resmi, menyatakan keberatan sekaligus kuatir terhadap program swasembada daging sapi 2014 yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebagai salah satu program unggulan dalam lima tahun ke depan.

"Mereka menyatakan kekuatirannya dan keberatan atas program pemerintah tersebut," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Duta Besar Australia telah melakukan pertemuan khusus dengan pihaknya guna membahas penerapan program swasembada daging 2014 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kehadiran para pengusaha Australia ke Kementerian Pertanian.

Suswono mengungkapkan pada pertemuan itu disinggung Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar produk peternakan negeri tetangga tersebut dan keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai akan mengancam stabilitasi ekspor produk ternak Australia.

"Saya menyatakan kepada mereka agar para pengusaha Australia datang dan berinvestasi di ternak sapi Indonesia," katanya.

Dalam seminar bertajuk "Arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2010-2014" yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) itu Mentan menyatakan program swasembada daging membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya para investor.

Beberapa waktu sebelumnya tiga negara produsen jeroan sapi, yakni Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat melakukan protes atas kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan mengurangi dan melarang impor jeroan dari negara tersebut.

Sementara itu Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai sikap keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Australia terkait dengan program swasembada daging 2014 karena tidak mau kehilangan pasar di Indonesia.

Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana menyatakan kekhawatiran yang berujung pada keberatan itu terkait dengan bisnis apalagi selama ini 70 persen produk peternakan baik daging maupun sapi hidup dari Australia dipasok ke Indonesia.

Menurut dia pada tahun lalu realisasi ekspor sapi hidup dari Australia mencapai 700.000 ekor naik dari 2008 yang hanya 620.000 ekor. "Australia tidak akan mau kehilangan pasar yang besar ini," katanya.

Perbaikan data
Pada kesempatan itu, dia menyatakan, program swasembada yang diterapkan oleh pemerintah patut mendapatkan dukungan namun demikian program itu harus diawali dengan perbaikan data populasi ternak sapi di dalam negeri.

"Saya sudah sampaikan ke Mentan bahwa selama enam bulan ini yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan populasi ternak," kata ketua PPSKI itu.

Teguh menyatakan pendataan populasi ternak menjadi penting mengingat saat ini data populasi yang dimiliki Kementerian Pertanian dengan pelaku usaha berbeda.

Perbedaan data populasi, tambahnya, akan berakibat fatal pada saat pengambilan kebijakan. "Jangan sampai target swasembada daging 2014 kembali gagal seperti yang terjadi sebelumnya. Sudah dua kali gagal program ini," kata Teguhnya. (ANTARA, 16/2/2010)

Menanam Jati, Kuliah Gratis

2010-02-23T10:57:00.000+07:00

Menanam Jati, Kuliah Gratis

Bagi Heri, 28 tahun, kuliah hanya impian. "Maunya sih seperti teman-teman lain, bisa kuliah. Tapi, apa daya, orangtua nggak punya biaya," ujar warga Gunung Kidul, Yogyakarta, itu kepada Gatra, Jumat lalu.

Heri hanya satu contoh lulusan sekolah menengah atas yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tingi. Seringkali kegagalan mereka bukan karena kurang cerdas sehingga tidak bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi, melainkan lebih karena ketiadaan biaya. Maklum, pada saat ini, biaya kuliah lumayan mahal.

Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY). Di tengah mahalnya biaya kuliah, Pemprov DIY memberikan beasiswa kepada warga miskin agar bisa kuliah gratis. Tapi jangan membayangkan mereka akan menyisihkan anggaran milyaran rupiah per tahun dari APBD untuk dana beasiswa itu. Di sinilah uniknya: beasiswa itu dibayar 15 tahun kemudian. Itu pun bukan dibayar dengan uang, melainkan dengan pohon jati. Karena itu, program beasiswa ini dikenal pula dengan sebutan beasiswa pohon jati.

Caranya? "Pemprov punya lahan hutan di Gunung Kidul seluas 100 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika melontarkan ide beasiswa pohon jati itu. Ide ini disampaikan dalam pertemuan dengan para petinggi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, di Kepatihan Yogyakarta, medio Januari lalu.

Untuk merealisasikan program beasiswa pohon jati itu, Sultan menyiapkan lahan 100 hektare yang berlokasi di Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul. Lahan yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan menanam palawija itu sering pula disebut Sultan Ground. Disebut demikan karena lahan itu milik Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Rencananya, lahan tersebut akan ditanami pohon jati. Tiap-tiap perguruan tinggi yang berperan serta dalam beasiswa pohon jati itu akan mendapat jatah lahan 10 hektare. Setiap satu hektare akan ditanami 1.030 bibit pohon jati unggul. Perguruan tinggi juga tidak perlu repot-repot mengurus "lahan" jatinya karena semuanya diurus Pemprov DIY. Mulai penanaman bibit pohon jati hingga pohon jati siap ditebang.

Menurut Sultan, pohan jati itu baru boleh ditebang setelah mencapai usia 15 tahun. Jika saatnya tiba, perguruan tinggi diizinkan menjual pohon jati itu untuk mengganti biaya beasiswa yang telah dikeluarkan. Tentu harga jual kayu jati itu disesuaikan dengan harga jual pada 15 tahun mendatang. "Setiap tahun bisa ditebang sejumlah pohon jati sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis yang diberikan perguruan tinggi," kata suami Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu.

Sejatinya, ide program beasiswa pohon jati ini dilontarkan Sultan dua tahun lalu. "Ide awalnya datang dari Sultan untuk memanfaatkan Sultan Ground, tanah milik keraton,'' ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Mohammad Naim, kepada Gatra. Ketika itu, ia melanjutkan, Sultan bertemu dengan Rektor UGM, Profesor Sudjarwadi, dan pejabat di Departemen Kehutanan.

Dalam pertemuan itu, ungkap Naim, Sultan mengutarakan kegalauannya menyaksikan banyaknya warga Yogyakarta yang tidak bisa kuliah karena terbentur biaya. Padahal, Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan. "Ketika itu, Sultan sharing, anak-anak Yogyakarta itu relatif berasal dari golongan bawah sehingga perlu dukungan dana untuk biaya kuliah," kata Naim.

Gayung pun bersambut. Ide Sultan itu ternyata sejalan dengan program pengelolaan hutan berbasis kampus yang dikampanyekan Departemen Kehutanan. "Sedangkan UGM siap membantu bibit jati unggul hasil teknik rekayasa UGM dari Wanagama, hutan laboratorium UGM," tutur Naim.

Ketika ide beasiswa pohon jati itu gencar disosialisasikan ke sejumlah kampus, hasilnya tidak sia-sia. Sultan berhasil menggandeng enam kampus terkenal di Yogyakarta. Yakni UGM, UAD, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, dan STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Direktur Kemahasiswaan UGM, Haryanto, memuji ide beasiswa pohon jati yang digagas Sultan itu. "Ide baru yang bagus dan lain daripada yang lain," ujarnya. Selain peduli pada lingkungan, program beasiswa itu juga sangat cocok untuk pembinaan karakter mahasiswa, asalkan yang mengelola bibit pohon jati itu mahasiswa penerima beasiswa. "Beasiswa seperti itu belum ada," kata Haryanto.

Selama ini, Haryanto menambahkan, setiap tahun UGM mengucurkan dana beasiswa Rp 20 milyar. Beasiswa yang dananya berasal dari pihak eksternal dan internal UGM itu diberikan kepada 8.000 mahasiswa. Namun sebagian besar beasiswa itu berbentuk "pemberian uang". Artinya, mahasiswa hanya diberi uang. Sedangkan beasiswa pohon jati lebih menarik. "Karena tanggung jawab mahasiswa mengelola bibit jati dikonversikan dengan beasiswa," katanya.

Menurut Direktur Kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Hendarman, program beasiswa pohon jati itu menambah keragaman program beasiswa yang ditawarkan di perguruan tinggi. "Idenya, menurut saya, bagus sekali. Apalagi tidak harus dalam bentuk uang, tapi berupa investasi jangka panjang," ujarnya.

Hendarman menyatakan, Dikti mengeluarkan sejumlah program beasiswa. Antara lain beasiswa yang tidak mensyaratkan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi dan beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Besarnya Rp 250.000 per bulan. "IPK nggak jadi satu-satunya syarat. Kalau memang ada putra daerah yang kurang mampu, silakan mengajukan beasiswa," ucapnya.

***

Perguruan tinggi tidak perlu takut rugi karena berperan serta dalam program beasiswa pohon jati itu. Menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan (Dephut), Masyhud, kendati menanam pohon jati baru bisa dinikmati hasilnya 15 tahun kemudian, dari sisi bisnis nilainya cukup menggiurkan. Dari satu pohon jati berusia 15 tahun, bisa diperoleh 0,8 kubik kayu jati. Pada saat ini, harga jual kayu jati adalah Rp 3,5 juta per kubik.

Jika dihitung dengan harga 15 tahun mendatang, tentu harganya akan jauh lebih mahal. Maklum saja, dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat akan kayu jati selalu meningkat. Alhasil, harga jual kayu jati yang berlaku di pasar juga dinamis. Karena itu, jarang sekali harga jual kayu jati turun. "Terlebih jika jatinya termasuk yang harganya fancy (mahal --Red.). Sudah banyak yang menunggu untuk membelinya," tutur Masyhud kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu mengakui, program beasiswa pohon jati yang dilontarkan Sultan itu sangat membantu Dephut. Tapi yang perlu diingat, kata Masyhud, menanam pohon tidak hanya menanam lalu selesai. Masyarakat pun harus mendapat edukasi dan motivasi bahwa dengan menanam pohon bisa diperoleh keuntungan secara ekonomi. "Juga lingkungan yang banyak ditanami pohon bisa menghasilkan energi, air, serta menyerap emisi," ujarnya.

Sujud Dwi Pratisto, dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
[Pendidikan, Gatra Nomor 15 Beredar Kamis, 11 Februari 2010]

DEINDUSTRIALISASI SISTEMIK

2010-02-15T14:09:00.000+07:00

Teguh Firmansyah

Proklamator RI, Soekarno, mengingatkan supaya bangsa ini jangan sampai menjadi bangsa yang tidak mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan terus menerus menjadi buruh. ''Tapi apa daya menjadi kuli pun kini sudah susah, banyak rakyat yang di PHK.'' Itulah keluh kesah salah seorang pembicara dalam seminar Economi Outlook di salah satu hotel ternama Jakarta beberapa waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi negeri yang dibangun ternyata tidak sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Di tengah pengaruh krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju dalam angka positif. Pertumbuhan pada 2009 berada pada level 4,3 persen. Pemerintah bahkan tidak jarang menyebutkan posisi Indonesia yang menduduki urutan ketiga setelah Cina dan India yang mampu tumbuh saat krisis.

Dengan kondisi demikian, Indonesia pun digadang-gadang oleh berbagai pengamat ekonomi luar akan menjadi salah satu motor perekonomian dunia ke depan. Tapi Benarkah demikian? Padahal industri dalam negeri terus saja terseok-seok, bahkan berjalan mundur dalam beberapa tahun terakhir.

Di berbagai kesempatan, dari satu seminar ke seminar lainnya, banyak kalangan mengakui salah satu permasalahan yang kini dihadapi adalah perkembangan industri yang berjalan mandek. Perbaikan di sektor keuangan acapkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di sektor riil. Suku bunga pinjaman tetap saja tinggi. Begitupula masalah infrastruktur dan energi kerap membayang-bayangi pengusaha karena menyebabkan biaya produksi membengkak.

Akibatnya, sudah pasti pertumbuhan ekonomi terus saja ditopang oleh konsumsi yang mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak ada produktivitas yang timbul dari suatu sistem produksi. Ekspor melemah, sementara pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Ironisnya, pasar dalam negeri kini telah menjadi sasaran empuk barang-barang impor dari luar. Sementara ekspor masih terus saja bergantung pada bahan mentah.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2009 mencapai 116,49 miliar dolar AS atau menurun 14,98 persen dibanding 2008 yang tercatat ekspor mencapai 137 miliar dolar AS. Sementara ekspor nonmigas mencapai 97,47 miliar dolar AS atau menurun 9,66 persen.

Dari komposisi ekspor nonmigas itu, sektor industri turun 16,93 persen dibanding 2008. Demikian juga eskpor hasil pertanian turun 4,83 persen. Sementara ekpors hasil tambang dan lainnya naik sebesar 31,persen. Dari sisi golongan barang, ekspor bahan bakar mineral dan lemak serta minyak hewan nabati masih cukup tinggi, mencapai sekitar 26 miliar dolar AS.

Boleh dibilang negeri ini kini tengah mengalami deindustrialisasi sistemik. Lebih sistemik dibandingkan kasus Century, karena menyangkut jumlah masyarakat yang lebih besar. Tahun 2009 lalu, seorang teman yang usianya tidak lagi muda terpaksa harus pensiun dini. Perusahaan manufaktur tempatnya bekerja di Kawasan Industri Tangerang melakukan restrukturisasi besar-besaran karena tingginya biaya operasional dan pasar yang kian terbatas. Dia pun beralih ke sektor informal.

Deindustrilisasi sistemik ini terjadi karena dua faktor. Pertama dari faktor internal, yakni iklim investasi dalam negeri yang tidak sehat ditambah dengan persoalan energi, infrastruktur, serta tingginya suku bunga pinjaman.

Masih ingat pemadaman bergilir di Jakarta beberapa waktu silam, berapa banyak pengusaha yang teriak karena ketidakberesan ini. Mereka harus menyediakan genset, membeli bahan bakar, serta mengurangi produksi. Biaya produksi pun meningkat. Sementara pengusaha kecil yang tidak mempunyai genset tentu hanya bisa gigit jari menunggu listrik kembali menyala.

Masalah infrastruktur, kondisi jalan rusak di sejumlah daerah, turut memperparah beban pengusaha. Proses pengiriman barang menjadi terlambat yang ujungnya biaya produksi membengkak.

Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah suku bunga kredit. Entah apa yang dipikirkan oleh dunia perbankan. Meskipun inflasi dalam angka yang rendah dan suku bunga acuan BI Rate telah diturunkan, tapi tetap saja suku bunga pinjaman masih berada pada level dua digit, sekitar 14 persen.

Berbagai kalangan pengusaha menyayangkan hal ini. Bahkan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengeluhkan sikap dunia perbankan yang hanya sekadar mengeruk keuntungan. Menurutnya, suku bunga pinjaman seharusnya bisa ditekan hingga level 9 persen saja. Tapi apa daya pemerintah tidak dapat berbuat lebih banyak menekan dunia perbankan. ''Jangan ditekan-tekanlah,'' tukas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, kepada Republika.

Teringat filosofi Peraih nobel ekonomi 2008, Paul Krugman, yang menyatakan sektor finansial harus ditempatkan sebagai penyokong sektor riil. Sebab ekonomi bukan hanya perdagangan uang, tetapi aktivitas produksi dan pertukaran barang serta jasa. Andai saja filosofi ini dipakai.

Dari sisi eksternal, bermacam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) menambah lengkap derita industri dalam negeri. Setelah perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina yang dimulai Januari 2010, sejumlah kesepakatan dengan beberapa negara lain menanti seperti dengan India serta Australia dan Selandia Baru.

Bak kesambar petir, pemerintah dan kalangan pengusaha mulai mengkhawatirkan dampak dari perjanjian ini. Apalagi dengan Cina. Renegoisasi akhirnya dilakukan. Dalam hal ini Hatta Rajasa lebih memilih menggunakan kata perundingan ulang.

Sementara Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, lebih suka istilah lain, pembicaraan ulang. Sebanyak 228 pos tarif yang sekirannya belum mampu bersaing akan diperjuangkan. Industri garmen, alas kaki, baja, adalah beberapa yang terancam akibat dari perjanjian itu. Mereka tidak mampu bersaing dengan membanjirnya barang Cina yang masuk dengan harga jauh lebih murah. Pertanyaannya, kenapa setelah didesak baru pemerintah bertindak. Ke mana saja selama ini?

Ekonom InterCafe, Iman Sugema menilai pemerintah terlalu berani mengikuti berbagai macam kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain. Menteri perdagangan dan menteri luar negeri tidak mengoordinasikan setiap kebijakan yang dinilai strategis dengan berbagai kalangan. Akibatnya seperti bom waktu. Pengusaha mengeluh karena industri dalam negeri terancam.

Sementara Direktur Econit, Hendri Saparini, menilai, kalau menteri perdagangan berniat negosiasi seharusnya sejak lima tahun lalu. Tapi, nyatanya tidak. Menteri perdagangan lebih memilih untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara di kawasan untuk liberalisasi dengan harapan industri dapat lebih kompetitif dan perdagangan akan semakin meningkat. ''Kalau dia punya semangat untuk itu seharusnya sudah sejak dulu,'' kata Hendri.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bangsa ini tidak terus bisa menengok ke belakang untuk bangkit. Pemerintah harus serius membenahi segala masalah yang ada. Masyarakat juga harus bahumembahu bekerja keras. Seperti peringatan Soekarno mengenai bangsa kuli. ed: rahmad bh

Menunggu Realisasi KEK

Salah satu upaya pemerintah dalam membangun industri dalam negeri adalah dengan menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memberikan berbagai macam kemudahan bagi industri baik dari sisi fasilitas maupun administratif untuk menjalankan usaha. Berbagai kemudahan itu antara lain insentif fasilitas pajak penghasilan (PPh). Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Impor barang yang dilakukan KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk. Selain itu pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi. Dalam KEK juga tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan PPh impor pun tidak ada.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengungkapkan pada 2010 ini setidaknya ada tiga daerah KEK yang akan dikembangkan. Antara lain Dumai di Riau, Kuala Tanjung dan Semangke di Sumatra Utara, dan Merauke di Papua. Total potensi investasi di ketiga wilayah tersebut diproyeksikan bisa mencapai Rp 92,5 triliun. Dengan rincian, Dumai dan Sumatra Utara sebesar Rp 32,5 triliun sementara Merauke Rp 60 triliun.

Pemerintah sendiri menetapkan KEK seusai dengan basis produksinya. Seperti Riau dan Sumatra Utaraakan menjadi KEK berbasis minyak sawit (CPO). Sementara di Merauke sebagai kawawan produsen pangan (food estate).

Apa pun yang dilakukan pemerintah, hal terpenting adalah, bagaimana kawasan industri ini mampu mendorong pertumbuhan industri selangkah lebih maju. Artinya, ekspor ke depan tidak hanya sekadar bahan mentah, namun sudah menjadi bahan olahan. Sumber daya alam yang cukup besar harus mampu diolah menjadi menjadi bahan baku industri sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Kawasan Industri juga diharapkan mampu memancing perkembangan Industri berteknologi tinggi. teguh thr, ed: rahmad bh
(www.republika.co.id)

Nelayan Danau Sunter

2010-02-08T15:40:00.000+07:00

Jakarta, matanews.com

Seorang warga mencari ikan dengan jala di pinggir Danau Sunter, Jakarta, Senin (8/2). Meski Pemda DKI memberi peringatan tentang pencemaran air di Danau Sunter, warga tetap memanfaatkan danau tersebut untuk mencari ikan untuk dikonsumsi. (*yudhi mahatma/ant/bo)

Mengapa Petinggi Kita Enggan Mundur?

2010-02-08T15:07:00.000+07:00

Juni 2009, usai diterpa beberapa skandal, Menteri Pertahanan Australia, Joel Fitzgibbon, mengundurkan diri. Fitzgibbon mulai terpojok sejak Maret sebelumnya, ketika terungkap dua kunjungannya ke Cina dibiayai pengusaha kaya Helen Liu. Februari 2009, Shoichi Nakagawa, Menteri Keuangan Jepang, mundur karena dituduh mabuk pada saat melakukan konferensi pers di Roma dalam rangka pertemuan negara-negara industri G7. Hal ini mempermalukan pemerintahan Perdana Menteri Taro Aso yang tak populer.

Setahun sebelumnya, Perdana Menteri Tanzania, Edward Lowassa, mundur dari jabatannya ketika dugaan korupsi di kantornya mulai ditelusuri. Di parlemen, ia mengaku tak terlibat dan belum sempat menjelaskan perannya dalam kasus itu. Namun, sebagai solusi terbaik, ia tetap mundur. Februari 2005, Herve Gaymard, Menteri Keuangan Prancis, mundur setelah dikritik publik karena menggunakan dana untuk menyewa apartemen mewah.

Di negara kita, dari ribuan pemimpin yang ketahuan menggunakan uang rakyat, nyaris tak seorang pun mengundurkan diri, sebelum dipaksa mundur dan dipenjarakan. Jika beberapa orang mati karena kebijakan pejabat, itu dianggap "takdir", misalnya dalam tabrakan beruntun di tol Jagorawi beberapa tahun lalu, ketika kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan bebas hambatan itu dihentikan mendadak oleh polisi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat dengan leluasa.

Belakangan, ada desakan dari tokoh masyarakat, LSM, partai politik, dan mahasiswa agar Wakil Presiden Boediono dan Menteru Keuangan Sri Mulyani nonaktif karena mereka terlibat kasus Bank Century. Namun mereka masih enggan mundur. Mengapa demikian?

Menggunakan model budaya Hofstede (1997), pakar manajemen lintas budaya dari Belanda, Indonesia termasuk ke dalam budaya dengan jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi, seperti Arab Saudi, Guatemala, Meksiko, Filipina, dan Malaysia. Budaya ini ditandai dengan pandangan bahwa kekuasaan itu nyata; terdapat jarak antara atasan dan bawahan; atasan senang menjaga jarak dengan bawahan.

Pun sebaliknya, bawahan harus patuh kepada atasan dan takut berbeda pendapat dengan atasan. Atasan dianggap sebagai pelindung bawahan dan keputusannya cenderung otoriter, sedangkan bawahan cenderung bersikap ABS. (Dalam kasus Bank Century, mungkinkah keputusan Boediono dan Sri Mulyani mem-bailout Bank Century pada saat itu merupakan kepatuhan tanpa reserve kepada SBY dan sekadar untuk menyenangkan SBY?).

Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah, seperi Israel, Amerika Serikat, Belanda, Denmark, dan Swedia, atasan dan bawahan relatif tak berjarak. Kalaupun kekuasaan digunakan, itu jika dipandang perlu serta atas dasar kewenangan yang sah dan alasan yang rasional.

Budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi sering identik dengan budaya partikularistik, di mana hukum hanya berlaku bagi orang-orang tertentu (yang lemah) dan tidak berlaku bagi mereka yang kuat. Anggodo, yang diduga melakukan penyuapan milyaran rupiah, lama berkeliaran. Sedangkan Minah, nenek asal Banyumas, segera mendapat hukuman penjara satu setengah bulan di Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri tiga kakao seberat 3 kilogram dari sebuah perkebunan.

Bandingkan dengan budaya universalistik, seperti Amerika Serikat, di mana hukum berlaku bagi semua orang. Sebagaimana dilukiskan Hall (2002), ketika Michael Eisner menjadi CEO Disney Corporation, Amerika, seorang pegawai barunya, bernama Karen, melarang Michael dan tiga asistennya memasuki Magic Kingdom karena mereka tidak memiliki tiket. Meskipun ia tahu bahwa pria itu adalah Michael Eisner, yang gambarnya sering ia lihat dalam pelatihan, ia berkata juga, meski sedikit ragu: "Pak Eisner, maaf, saya tidak dapat mengizinkan Anda masuk tanpa tiket."

"Kamu tahu siapa ini? Ini Michael Eisner, CEO perusahaan Disney!" kata seorang asistennya.

Pak Eisner segera menyetop asistennya, dan sambil melihat tag nama Karen, berkata, "Biarkan, ia hanya melaksanakan tugasnya. Beli tiket untuk kita semua." Asisten itu tergesa-gesa membeli tiket, dan Pak Eisner meyakinkan Karen bahwa ia melakukan tugasnya dengan baik. Eisner begitu terkesan pada cara Karen menangani situasi.

Di Indonesia, karena kekuasaan dianggap nyata, pejabat enggan mengundurkan diri, meskipun ia terbukti menyalahgunakan kekuasaannya. Karena bawahan harus patuh kepada atasan, maka bawahan yang juga pejabat lazimnya tidak akan mengundurkan diri jika mereka ketahuan bersalah, kecuali jika atasan yang melengserkannya. Jika bawahan melakukan tugasnya dengan baik tapi bertentangan dengan keinginan atau kepentingan atasan, boleh jadi bawahan akan mendapat sanksi. Misalnya, dimutasikan ke tempat lain atau bahkan dipecat.

Untuk menjadi negara modern yang dapat menyejahterakan rakyat, kita harus membangun budaya universalistik, di mana semua orang punya kedudukan sama di muka hukum. Untuk itu, dibutuhkan seorang pemimpin negara dengan visi yang jauh ke depan, yang tegas, berwibawa, dan berani melakukan terobosan.

Deddy Mulyana
Guru besar dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung
[Kolom, Gatra Nomor 13 Beredar Kamis, 4 Februari 2010]

Fobia Kenaikan Harga Beras

2010-02-06T15:12:00.000+07:00

Andi Irawan
Lektor Kepala Universitas Bengkulu

Kenaikan harga beras pada 1-2 bulan terakhir mulai mendapat sorotan para pengamat-pakar serta media cetak dan elektronik. Sebagaimana yang diketahui, harga beras rata-rata pertengahan Januari 2010 dibandingkan harga rata-rata Desember 2009 naik 5,6 persen. Sedangkan, harga beras termurah naik 5,9 persen. Jika dibandingkan rata-rata harga tiga bulanan, harga beras umum naik 8,5 persen dan beras termurah naik 7,9 persen.

Menurut hemat saya, kenaikan harga beras yang terjadi 1-2 bulan terakhir masih dalam batas toleransi. Hal yang selalu terjadi pada bulan Desember-Januari adalah produksi sedikit menurun yang menyebabkan terjadi kenaikan harga beras. Dan, kenaikan harga pun masih di bawah ambang batas toleransi, yakni masih di bawah 25 persen. Sebagaimana diketahui, ketika harga beras mencapai kenaikan 25 persen atau lebih, itu adalah sinyal bagi pemerintah untuk melakukan operasi pasar beras dengan menyuplai ke pasar cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Sejumlah komentar yang berkembang di media massa berkenaan dengan kenaikan harga ini mengindikasikan bahwa kita secara kolektif sangat tidak berkenan jika harga beras naik walaupun kenaikan itu disebabkan faktor siklus tahunan dan bukan karena faktor-faktor yang fundamental-struktural, seperti gagal panen karena bencana alam atau serangan hama penyakit yang masif.

Kekhawatiran terhadap naiknya harga beras yang berlebihan ini saya istilahkan sebagai fobia kenaikan harga beras.

Fobia ini akan kontraproduktif terhadap tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mengapa? Fobia kenaikan harga beras menyebabkan politik pangan terlalu bias beras. Fobia tersebut menyebabkan kita mengharamkan kenaikan harga beras walaupun kita sadar sepenuhnya bahwa kenaikan itu masih dalam batas yang wajar dan sesungguhnya tidak akan berimplikasi pada terjadinya shock harga yang tajam.

Memang, suatu yang penting menempatkan politik pangan untuk menghadirkan akses masyarakat yang mudah terhadap pangan utama (beras), tetapi menjadi berbahaya kalau beras diposisikan terlalu politis sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Kenaikan harga beras dijadikan sebagai sesuatu yang mengkhwatirkan. Padahal, kita semua tahu, kondisi produksi surplus (3 juta ton) dan stok beras memadai (1,7 juta ton). Fobia kenaikan harga beras menyebabkan beras berubah dari sekadar komoditas pangan menjadi komoditas politik.

Harga riil komoditas ini tidak boleh naik. Inilah yang selanjutnya, menurut para pakar ekonomi, menimbulkan fenomena Dutch Disease (penyakit Belanda), yaitu kita jorjoran mengalokasi resources yang sebesar-besarnya agar suplai beras meningkat yang menyebabkan kita abai terhadap pengembangan pangan-pangan lokal sumber karbohidrat nonberas yang potensial untuk dikembangkan. Bahkan, karena mudahnya akses masyarakat terhadap beras, di kalangan masyarakat bukan pemakan beras terjadi perubahan konsumsi menjadi gandrung kepada beras. Fenomena itu dapat dengan mudah Anda lihat di Madura (yang dulunya penikmat jagung), Maluku (sagu), dan Papua (umbi-umbian).

Ketergantungan terhadap beras ini akan menyebabkan ketahanan pangan kita rapuh. Hal ini akan mudah terjadi kerawanan pangan jika beras tidak tersedia. Karena, masyarakat tidak mau atau tidak terbiasa menjadikan komoditas nonberas sebagai sumber karbohidratnya atau karena pangan substitusi beras dalam jumlah memadai dan mudah diakses tidak tersedia karena abainya kita terhadap pengembangannya.

Menurut hemat saya, secara kolektif, kita harus mulai membangun ekspektasi baru tentang beras, yakni dengan cara mengikis fobia kenaikan harga beras tersebut. Cara yang baik untuk itu adalah tetap membiarkan harga beras naik kalau faktor penyebabnya adalah fenomena siklus tahunan. Sementara itu, kita tahu pasti bahwa produksi beras dalam keadaan surplus dan stok beras di Bulog dalam posisi yang aman untuk melakukan operasi pasar.

Saya rasa, pemerintah sudah pada posisi yang tepat dengan menyepakati pemberlakuan stabilisasi harga beras dalam bentuk operasi pasar ketika harga naik 25 persen atau lebih. Pemerintah harus bisa mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu cepat melakukan operasi pasar ketika melihat fenomena kenaikan harga beras. Biarkan harga beras naik sampai pada ambang batas harga yang memang diperlukan untuk melakukan intervensi, yakni kenaikan harga rata-rata 25 persen.

Ketika terjadi kenaikan harga karena faktor siklus tahunan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah fokus melindungi akses masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dari kenaikan harga beras dengan menyediakan raskin untuk mereka dalam jumlah yang memadai pada bulan-bulan paceklik tersebut.

Jika pemerintah melakukan intervensi yang terlalu dini untuk meredam kenaikan harga, yang kita khawatirkan dampaknya adalah tertekannya harga beras yang berimplikasi pada menekan harga beras di tingkat petani. Saat ini, beberapa kawasan telah mulai melakukan panen.

Pada bulan Januari, ada sekitar 400 ribu hektare (ha) lahan sawah yang akan panen. Memang, itu belum terkategori panen raya. Pada saat panen raya, lebih dari 2 juta ha yang akan dipanen oleh petani di seluruh Indonesia.
(www.republika.co.id)

Masyarakat Sultra Giat Tanami Lahan Kritis Dengan Jati

2010-02-06T10:22:00.000+07:00

Kendari (ANTARA News) - Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana, Sultra, kini sedang giat-giatnya mengembangkan tanaman jati di lahan tidur dan kritis di sekitar lereng gunung, karena komoditas itu mempunyai nilai jual tinggi.

Masyarakat lebih menyukai mengembangkan tanaman jati untuk mengisi lahan-lahan tidurnya, dibanding jenis tanaman lain, kata anggota DPRD Kabupaten Bombana, Ahmad Yani di Kendari, Kamis.

Hanya saja, kendala utama para pemilik lahan tidur adalah pengadaan bibit yang saat ini diperjualbelikan sudah mulai mahal, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bibit tanaman tersebut.

Bahkan, menurut dia, banyak pejabat di Sultra yang mempunyai lahan yang luas telah mengembangkan tanaman jati sebagai investasi pada saat pensiun dari pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau masyarakat diberi bantuan bibit secara gratis, maka lahan yang tidak produktif atau lahan kritis di Kabupaten Bombana dan sekitarnya tidak lagi dijumpai, sehingga tidak lagi dijumpai lahan yang gundul penyebab banjir," kata politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Tingginya harga kayu jati saat ini menyebabkan pengembangan kayu jati oleh masyarakat juga cukup besar, sehingga tidak secara langsung telah membantu program pemerintah dalam hal penghijauan lahan kritis.

Dia mengatakan, salah satu upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon dan tanaman-tanaman pelindung lainnya.

"Minimal lingkungan yang ada di sekitar kita harus tetap hijau, sebab dengan satu batang pohon itu akan bisa memberi manfaat bagi makhluk dan ekosistem yang ada di sekitarnya," katanya.(*)

Melihat ACFTA dari Pebisnis Potensial

2010-02-06T10:03:00.000+07:00

Karim Raslan

DEBAT publik seputar kebijaksanaan ASEAN-Cina Free Trade Agreement (ACFTA), sungguh menarik untuk melihatnya dari sisi seorang pelaku dari beberapa pebisnis Indonesia yang potensial. Sebut saja Dendy Darman, seorang desainer sekaligus pedagang eceran yang bermarkas di Bandung.

Dendy adalah pendiri 'distro' terkemuka dengan label UNKL347. Istilah distro merujuk kepada distribusi, dan mencerminkan warisan era reformasi ketika ruang-ruang alternatif ini juga menjadi pusat bagi music underground dan aktivitas politik

Dendy membuat ikon gaya yang tidak patut. Periang, sangat antusias, mencela diri sendiri dan sedikit gemuk. Dia melawan gaya yang sangat kalem dan gaya Tom Ford.

Usianya baru 36, lulusan seni dari Institut Teknologi Bandung. Ia memulai usahanya dari sebuah ruangan di kampus dengan satu layar sutra yang sudah dikembangkannya secara dramatis. Tiga belas tahun sejak dia mulai menciptakan pakaian kasual, kini dia memimpin ritel dan desain pakaian dengan dukungan lebih dari 100 staf. Dia enggan mengungkapkan omzet, namuan jaringan penjualannya sampai ke Singapura hingga ke Berlin.

UNKL347, dengan satu butik tidak jauh dari Jalan Dago di Bandung, adalah ritel yang dirancang untuk memberi pengalaman konsumennya. Setiap aspek, mulai dari musik (Indonesia dan Brit indie pop) hingga display (jajaran t-shirt, tas bahu, sepatu-sepatu kets, dan celana panjang) serta kemasan akhir yang dikonsep dengan perhatian yang sangat detil.

Selain itu, ruangan kecil persegi berukuran 1.000 kaki persegi terus-menerus dipenuhi pengunjung - meskipun tampak terlihat seperti cultish acolytes - bersemangat memilih barang dagangan yang kemudian dikemas lucu dalam spoofish, seolah-olah pengiriman kotak kontainer. Bahkan, saya sempat terpedaya oleh kemasan dari kaos-kaos yang saya beli hanya sekadar untuk memiliki kotak pembungkusnya.

Mengingat permintaan yang jelas, Saya bertanya kepada Dendy, mengapa dia tidak ekspansi ke luar Bandung?

"Saya dibanjiri tawaran uang oleh investor untuk mengembangkan bisnis. Tapi saya rasa, saya sedikit bertentangan,” katanya dengan nada humor yang baik.

"Mungkin ini yang saya rasakan, saya ini lebih merasa sebagai seorang seniman dan desainer dibandingkan sebagai pengusaha! Saya adalah penggemar berat dari Eames dan Bauhaus, dan saya melihat peran saya yang relevan dalam mengembangkan dan mempromosikan desain yang baik di sini, di Indonesia. Ini bukan hanya tentang menjual,” kata Dendy.

Di balik eksteriornya yang santai, Dendy memiliki dua kekuatan yang langka sebagai seorang pengusaha: integritas dan visi. Integritas masih tetap terhubung ke ITB - akar dan universitas yang unik yang mengkombinasikan terapan dan seni rupa. Visi memungkinkannya untuk pemupukan lintas ide, gaya, dan genre. Ini juga menjembatani jurang antara dunia kreatif dan komersial.

Sebagian besar bintang yang muncul dari departemen seni di kampusnya, seperti video kolektif Tromarama (segera akan ditampilkan hasil karyanya di tempat bergengsi Mori Museum, di Tokyo), melihat Dendy sebagai pemandu cahaya.

Selain itu, dia telah memanfaatkan posisinya dan keberhasilan untuk menanamkan hasratnya untuk desain yang baik. Pada ulang tahun UNKL347-10, ia meluncurkan sebuah buku yang indah dan mewah berjudul Setelah 10 Tahun Teman Memanggil Kami Unkle, merayakan kedua mereknya dan seluruh gagasan tentang budaya desain Bandung. Buku ini begitu sukses, melahirkan publikasi yang menarik, yang mencakup adegan bangsa indies, menampilkan para seniman, desainer, band dan penulis.

Dendy sangat tegas dan fokus pada gaya dan desain yang berlabuh pada keinginan pasarnya. Dan UNKL347 adalah sebuah contoh menarik sebuah bisnis yang dirancang untuk kemakmuran dengan pelaksanaan ASEAN-Cina FTA.

"Saya rasa kita tidak mengalami dampak penuh FTA. Namun, sekarang kita akan dapat memilih kualitas pabrikan yang lebih luas dan lebih baik. Produsen tekstil Indonesia sangat OK, tetapi mereka tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan standar," kata Dendy.

"Mereka hanya terfokus pasar bottom end, seperti menjual ke Afrika! Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang Indonesia mau membeli produk-produk berkualitas, tapi mereka tidak tertarik," katanya.

"Dalam hal merancang, saya tahu kita bisa bersaing dengan Cina. Selera gaya mereka sangat berbeda. Selain itu, UNKL347 telah mengembangkan hubungan emosional dengan pembeli. Kami milik mereka," katanya.

Banyak kalangan telah menyatakan perhatiannya mengenai perjanjian perdagangan bebas yang memberi dampak terhadap pengusaha lokal. Dendy menunjukkan kepada kita bahwa mereka dapat berkembang. Bisnis Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, tidak lagi dapat mengandalkan pada pasar tradisional atau kualitas menengah. Ada pasar besar yang harus dimenangkan bagi mereka, seperti Dendy, yang berani dan menentukan.

Karim Raslan adalah kolumnis yang membagi waktunya antara Malaysia dan Indonesia [mor]

(www.inilah.com)

Memberdayakan Potensi Wisata Arung Jeram Asahan

2010-02-05T10:05:00.001+07:00

Medan, matanews.com
Potensi wisata arung jeram di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sepertinya belum dioptimalkan pemerintah daerah itu, karena kegiatan mengarungi sungai daerah itu belum menjadi agenda rutin tahunan.

“Kegiatan arung jeram sudah jarang, bahkan setahun sekali belum dintentu diselenggarakan pemerintah setempat,” kata penanggung jawab anjungan Kabupaten Asahan, Hotman Pakpahan di Pekan Raya Sumatera Utara, Medan, Sabtu.

Ia menjelaskan, arung jeram cukup menarik dan potensial dikembangkan, arus sungai yang deras dan terjal dengan tingkat kesulitan cukup tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Wisata arung jeram di Kabupaten Asahan termasuk langka saat ini, katanya. Paparan sungai yang sulit dan menantang menjadi ciri daya tarik tersendiri, sehingga disayangkan bila tidak diberdayakan atau dikembangkan.

Hotman menjelaskan, sarana infrastruktur jalan menuju lokasi wisata juga masih buruk, sehingga menjadi kendala bagi para wisatawan untuk berkunjung ke lokasi itu. Terlebih jarak tempuh dari kota menuju lokasi itu relatif jauh.

“Infrastruktur jalan saja masih buruk, ditambah lagi jauhnya jarak dari kota menuju lokasi wisata harus menempuh perjalanan selama dua sampai tiga jam, sehingga pengunjung sulit kesana kendati alamnya cukup bagus,” katanya.

Pengembangan kawasan wisata arung jeram itu terkendala pada keterbatasan anggaran pemerintah setempat, sehingga upaya untuk menghidupkan kembali pariwisata di kawasan itu belum berkesinambungan, ucapnya.

Hotman memberi contoh, penyelenggaraan arung jeram yang merupakan primadona wisata daerah itu, tidak dapat diselenggarakan setiap tahun, disebabkan keterbatasan anggaran, ditambah dengan minimnya promosi yang dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Nulisa Ginting sebelumnya mengatakan, berbagai paket pariwisata kini mulai dikembangkan, seperti arung jeram dengan paket khusus.

Wisata minat khusus sudah banyak diminati para wisatawan, khusunya mancanegara. Untuk itu, berbagai kabupaten yang memiliki objek wisata cukup potensial, agar mempersiapkan daerah mereka untuk menjadi tujuan wisata.(*an/z)

Pentingnya Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

2010-02-05T09:43:00.000+07:00

Sitizen Journalism
(Inilah.com)

Wilayah perbatasan ibarat rumah merupakan terasnya, sehingga perlu dibangun seindah dan sebaik mungkin agar orang luar melihat rumah itu indah dan nyaman.

Untuk itu, wilayah perbatasan Indonesia juga harus dibangun sebaik mungkin, terutama pembangunan ekonominya, agar negara tetangga melihat Indonesia tidak dengan sebelah mata.

Sementara masyarakat perbatasan juga hidup sejahtera dan tidak ada keinginan untuk melakukan lintas batas, seperti yang terjadi saat ini.

Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. Bukan sekadar patok perbatasan kita yang selalu bergeser, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pun masih penuh polemik.

Wilayah perbatasan NKRI seringkali salah dinilai. Anggota DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumino dalam talk show DPD "Urgensi Menata Perbatasan NKRI" di Press Room DPD, beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa daerah perbatasan seharusnya dijadikan aset produktif. Seringkali daerah perbatasan dianggap rawan persoalan politik. Daerah perbatasan itu seperti Papua.

Papua sering dianggap memiliki persoalan dua negara. Padahal di masyarakat tidak ada masalah. Mereka tidak punya masalah politik lintas batas, biasa-biasa saja.

Menurut Paulus Yohanes Sumino, daerah perbatasan seharusnya dijadikan daerah pengembangan ekonomi supaya rakyat setempat mempunyai kehidupan yang layak.

Kalau tidak, warga negara kita di wilayah itu akan merasa lebih suka menjadi warga negara tetangga dan patok-patok perbatasan bisa diubah.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro memandang, masalah perbatasan ini masalah lama yang penyelesaiannya seringkali ditunda-tunda. Umur Indonesia sudah 54 tahun, tapi masalah perbatasan tidak pernah diprioritaskan.

Masalah di perbatasan, bukan hanya masalah militer. Tapi sebenarnya yang harus dikedepankan masalah non militernya. Seperti masalah etnis dan kesejahteraan, atau perekonomian.

Kita semua berharap pemerintahan SBY-Boediono segera mengupayakan pembangunan ekonomi yang strategis di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain, agar masalah perbatasan selama ini dapat diatasi dan masyarakat sejahtera.

Saya mendukung Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Pengelolaan/ Pengembangan Perbatasan, dan mudah-mudahan segera terwujud, sehingga masyarakat diperbatasan bisa hidup makmur dan sejahtera sehingga bangga sebagai bagian dari NKRI.

Rico Graisnanda

Ciomas Bogor

Repot Cari Pinjaman ?

2010-02-04T12:24:00.000+07:00

Republika Online, Rabu, 03 Februari 2010 pukul 13:12:00
Berharap dari Program KUR

Teguh Firmansyah

Grameen Bank memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan serta selektif. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan orang kaya yang acapkali menyebabkan kredit macet perbankan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Selasa (12/1) beberapa waktu lalu sepertinya mempunyai kesan pesan tersendiri buat pemerintah. Selain dihadiri oleh 13 menteri di bidang perekonomian, sejumlah pengguna ataupun debitur KUR turut diundang untuk menyampaikan pendapat mereka setelah memperoleh fasilitas itu.

Pembenahan penyaluran KUR kepada pengusaha usaha kecil menengah merupakan salah satu prioritas pe merintah dalam program 100 hari. Maklum saja keberhasilan program ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian modal akan mengalir ke kalangan menengah ke ba wah sehingga mengurangi disparitas an tara mereka yang kaya dan kurang mampu.

Pemberian kredit ke kaum papa akan membuka kesempatan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Sebuah teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) karya Ragnar Nurkse yang mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan ataupun ketidaksempurnaan pasar serta kurangnya modal sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas. Ini mengakibatkan minimnya pendapatan yang diterima yang berakibat pada sedikitnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung.

Selama ini ada beberapa permasalahan yang sekiranya dihadapi dalam penyaluran kredit. Di antaranya terbatasnya fasilitas kredit mikro bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari perbankan. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis. Apalagi ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan tambahan ditambah tingginya bunga kredit serta terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan.

Dari berbagai permasalahan itu setidaknya ada dua hal yang menjadi titik tekan pembenahan. Pertama dari sisi suku bunga pinjaman, dan kedua aksesibilitas ataupun distribusi penyaluran. Suku bunga dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kredit yang tersalurkan. Pada 2009 kemarin jumlah kredit yang tersalurkan hanya sekitar Rp 16,5 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,3 juta orang. Rata-rata pinjaman debitur KUR tercatat sebesar Rp 7,15 juta. Jumlah penyaluran ini tentulah sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi penduduk yang cukup besar. Pun terlalu kecil bila dikomparasi dengan jumlah UMKM yang mencapai 51,3 juta unit usaha.

Melihat kondisi ini, pada akhir pekan ketiga Desember 2009 pemerintah bekerja sama dengan bank menurunkan suku bunga KUR mikro (pinjaman kurang dari Rp 5 juta) dari 24 persen menjadi 22 persen. Kemudian Penurunan suku bunga KUR ritel (pinjaman lebih dari Rp 5 juta sampai Rp 500 juta) dari 16 persen menjadi 14 persen per tahun. Walaupun begitu jika melihat tingkat BI Rate yang sebesar 6,5 persen, angka ini tentu masih sangat besar.

Agunan yang diperlukan untuk peminjaman juga lebih ringan dibanding kredit komersial. Karena bila UMKM gagal mengembalikan pinjaman, maka 70 persen dari sisa kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank pemberi kredit dijamin oleh perusahaan penjamin. Imbal jasa penjaminan menjadi beban APBN. Ini tentu saja merupakan langkah maju.

Berkaca kepada keberhasilan Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, mereka memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan dengan memberikan pengertian serta selektif dalam menyalurkan kredit. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan dengan orang kaya yang acapkali membuat kredit macet di perbankan.

Sekarang pemerintah menyediakan jumlah penjaminan KUR sebesar Rp 2 triliun per tahun selama periode 2010-2014 dari APBN. Pengadaan dana ini memungkinkan penyaluran KUR sebesar Rp 20 triliun per tahun.

Meski demikian, penurunan suku bunga ini tentu tidak akan berhasil tanpa kemudahan aksesibilitas. Harus diakui salah satu kelebihan lintah darat adalah mereka dekat dengan masyarakat kecil dan tidak terlalu basa-basi memberikan utangan walau bunga yang diberikan cukup memberatkan. Penyalurannya bermodal kepercayaan, meski tak sedikit pula yang meminta jaminan berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat rumah. Ketidakmampuan debitur untuk membayar membuat sebagian dari mereka terjerat utang yang kerap menyengsarakan turun menurun.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, bahkan mengatakan, permasalahan suku bunga terkadang bukan faktor utama. Hal terpenting adalah kemudahan untuk menyediakan akses. Kini pemerintah telah menambah bank pemberi kredit dari sebelumnya hanya enam bank yakni BNI, BRI, BTN, Mandiri, Mandiri Syariah dan Bukopin, ditambah dengan 13 bank pembangunan daerah BPD. Dengan penambahan bank penyalur kredit itu diharapkat target penyaluran Rp 20 triliun pada tahun ini dapat tercapai.

Berbagai kemudahan yang diberikan tentu bukan tanpa kekhawatiran. Kredit macet atau non performing loan (NPL) masih membayangi penyaluran kredit UMKM ini. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan, mengakui, kenaikan angka kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Namun, kata dia, jangan terlalu dipermasalahkan karena kredit ini dikhususkan untuk membantu masyarakat. Angka kredit macet UMKM menurut Syarif terbilang kecil. Pada 2009 kemarin NPL KUR sekitar 5,75 persen.

Direktur Utama BRI, Sofyan Basyir, mengatakan, memang ada aturan BI yang menyatakan NPL itu maksimal 5 persen. Tapi itu bagi usaha sudah layak. Sekarang Apakah KUR usaha sudah layak, atau orang yang mau akan berusaha? kata Sofyan retoris. Menurut Sofyan, untuk ke depan NPL KUR mungkin masih tetap di atas lima persen. Tapi sekali lagi, masalah tersebut tidak perlu dibesarbesarkan. Kalau kalian masih mempersalahkan NPL KUR dan banknya takut kasih kredit kepada yang membutuhkan itu tadi, kepada pengusaha mikro, kan kasihan, ungkapnya.

Namun, perlu dicermati keberhasilan ataupun kegagalan pemberian berbagai kemudahan ini tentu masih sulit untuk dinilai dalam waktu dekat ini. Mengingat program seratus hari pemerintah baru sebatas menyelesaikan hambatan-hambatan dalam segi regulasi. Hanya saja, tujuan pemberdayaan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan sulit tercapai jika penyaluran yang diberikan terbatas pada pasar yang konservatif. Dengan potensi jumlah sumber daya manusia yang cukup besar, pihak bank penyalur bisa lebih aktif memberikan pinjamannya. Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar bisa menjadi prioritas yang patut diperhitungkan.

Karena selama ini, dari total kredit yang disalurkan, sektor perdagangan cukup mendominasi pinjaman mencapai 64 persen. Sementara pertanian 20 persen, industri pengolahan 5 persen, jasa dunia usaha 5 persen, dan jasa lainnya 7 persen. Padahal kalau boleh dibilang, pertanian dan industri pengolahan merupakan ujung tombak yang seharusnya lebih dikembangkan.

Selain menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kedua sektor ini bisa menjadi penyumbang devisa yang signifikan. Apalagi deindustrialisasi merupakan topik yang cukup hangat dibicarakan mengingat kemampuan daya saing kita yang kian lemah. Deindustrialisasi membuat kalangan dunia usaha selalu mengeluh jika penerapan perdagangan bebas seperti ASEAN China Free Trade Agreement diterapkan.

Di satu sisi, penyebaran secara kewilayahan juga bisa menjadi salah satu sisi keberhasilan. Di luar Jawa penyebaran KUR didominasi wilayah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Jika dalam kurun satu tahun ini tidak ada perubahan pasar secara signifikan, maka keberhasilan program KUR ini patut dipertanyakan. Karena ini dapat memperlihatkan ketidakmerataan penyaluran KUR.

Sekali lagi kuncinya adalah trust, kepercayaan antara penyalur kredit dan peminjam. Di satu sisi bank memberikan kemudahan, di lain pihak debitor harus bertanggung jawab mengembalikan pinjamannya. ed: rahmad bh

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Pembalakan Liar

2010-01-30T10:08:00.000+07:00

Pers Malaysia: Tentara Indonesia Terlibat Pencurian Kayu
Sabtu, 30 Januari 2010 09:52 WIB

Kuala Lumpur, (ANTARA News) - Sebuah harian terbesar Malaysia menurunkan berita bahwa tentara Indonesia terlibat dalam pencurian kayu (pembalakan liar) yang menghancurkan hutan dan memberikan kontribusi pada pemanasan global.

Dengan mengutip laporan Pusat Kerjasama Kajian Asia Timur (CEACoS) di Universitas Indonesia mengungkapkan sepanjang 1999-2006, terjadi penggundulan hutan di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia yang melibatkan tentara Indonesia, mulai dari pangkat sersan hingga komandannya, demikian Utusan Malaysia, Sabtu.

Menurut Direktur Eksekutif CEACos Tirta N Mursitama, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mencapai target pengurangan pencemaran hingga 26 persen mulai tahun 2005 hingga tahun 2020 dengan menghentikan pembalakan hutan secara ilegal, tapi sukar dilakukan karena adanya keterliban tentara dalam pembalakan kayu liar.

LSM itu mengeluarkan kajiannya di Universitas Indonesia beberapa hari setelah pemerintah Indonesia minta bantuan dana kepada negara-negara maju sebesar 1 miliar dolar AS untuk program penghijauan guna mengurangi pemanasan global.

Pembalakan hutan secara liar yang melibatkan tentara untuk menjual hasil kayu kemudian tanahnya dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit.

Menurut Mursitama, pejabat militer menerima uang dari tentara bawahan yang terlibat dalam penebangan hutan liar, sedangkan segelintir elit tentara mempunyai hubungan erat dengan "cukong" atau ketua sindikat pembalakan hutan dengan ilegal.

Bentuk keterlibatan tentara Indonesia lainnya adalah investasi di perusahaan perkayuan dan menerima suap untuk menguruskan ijin penebangan hutan dari departemen kehutanan.(*)

Kesabaran adalah Kekuatan

2010-01-28T09:58:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Sabar artinya tetap konsisten berusaha,secara ulet, tekun dan tabah, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan semula. Ikhlas dalam menghadapi semua masalah, dan mencoba untuk mencapai jalan keluar, sehingga hasilnya akan memberikan kepuasan dan kebanggaan.

Orang sabar tak mudah putus asa dan menyerah, tak cepat berubah pikiran, tak cepat ganti haluan, demi tujuan sejenak melalui jalan pintas.

Apakah kesabaran sama dengan kepasrahan dan keterpaksaan menerima nasib apa adanya ? Tidak. Anggapan itu jelas salah kaprah.

Tetapi adalah suatu kejujuran untuk mengakui dan menerima dengan ikhlas jika kita mengalami suatu kegagalan, dan orang sabar akan selalu berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang membuat terjadinya kegagalan.

Apakah orang sabar tidak suka perubahan ?
Tidak. Orang sabar selalu berusaha untuk melakukan perubahan, karena demi penyempurnaan maka perubahan menjadi suatu keniscayaan.

Tetapi orang sabar tidak akan cepat berubah-ubah pikiran tanpa perhitungan dan pendalaman yang matang.

Sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap kompetisi, apakah itu dalam pertandingan olah raga atau dalam kehidupan yang lain, siapa yang lebih sabar akan keluar sebagai pemenang.

Jadi jelaslah bahwa kesabaran adalah kekuatan.

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar" (Al-Ayah)

Atas

2010-01-27T13:08:00.000+07:00

Senin, 25/01/2010 13:32 WIB
(www.eramuslim.com)

Sekumpulan anak-anak TK tampak begitu antusias ketika beberapa guru mereka mengajak ke sebuah taman. Sambil berjalan, mereka bernyanyi dan bersorak gembira. Hingga, tibalah mereka di suatu bangunan menara di areal taman yang penuh bunga.

Seorang wanita yang dipanggil anak-anak Bu Guru tiba-tiba berucap. “Anak-anak, kita akan menaiki tangga melingkar menuju puncak menara. Kalian akan menaiki tangga satu per satu. Hayo, berbaris!” suara sang guru sambil membimbing anak-anak berbaris.

Hampir semua anak-anak mendongak menatap ketinggian menara. Berbagai gejolak rasa pun mulai membuncah di dada mereka. Ada yang mulai pucat. Ada mulai gelisah. Ada juga yang tetap tenang.

Mulailah satu per satu mereka menapaki anak-anak tangga. Beberapa guru mengawasi mereka dari arah atas dan bawah barisan.

Setiba di puncak menara yang tingginya setara tiga lantai bangunan itu, anak-anak diajak guru-guru mereka untuk berpegangan di pagar besi. Seorang guru pun berucap, “Coba kalian lihat ke arah bawah!”

Saat itu, berbagai gejolak perasaan anak-anak yang semula hanya dalam hati, kini mulai tampak dalam wajah dan tingkah mereka. Ada yang tiba-tiba menangis. Ada yang memegangi erat-erat lengan guru-guru mereka. “Takut jatuh, Bu,” suara mereka kompak. Tapi, ada yang tampak santai-santai saja.

Ketika sang guru bertanya ke anak yang tetap tenang, dengan polos sang anak menjawab, “Aku sudah biasa naik tangga, Bu Guru. Kan rumahku di rumah susun tingkat empat!” jawab sang anak sambil senyum.

** Kepemimpinan adalah keadaan di mana seseorang berada pada posisi atas dibandingkan bawahannya. Dari posisi atas itulah, ia bisa melihat ruang-ruang yang jauh lebih luas daripada orang yang berada di posisi bawah.

Namun, justru di posisi itulah berbagai ketidaknyamanan akan lebih terasa dibandingkan dengan yang dibawah. Ada kekhawatiran jatuh yang mengurangi rasionalitas, rasa panik yang justru bisa melunturkan kehati-hatian, dan lain-lain.

Menarik apa yang diperlihatkan seorang anak yang tetap tenang walau di atas ketinggian. Ia memang sudah terlatih untuk berada di atas. Dan tidak takut jatuh, karena sadar kalau suatu saat ia akan turun dan kemudian naik lagi.

Baginya, atas atau bawah bukanlah posisi istimewa atau sebaliknya menakutkan. Melainkan, posisi wajar sebagaimana ia harus menaiki atau menuruni tangga-tangga hidup. (muhammadnuh@eramuslim.com)

Pemerintah Resmi Canangkan Industri Hilir Sawit

2010-01-27T11:53:00.001+07:00

24/01/2010 - 11:14

INILAH.COM, Dumai - Pemerintah resmi mencanangkan pengembangan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical di Kuala Enok dan Dumai di Kawasan Industri Dumai (KID) Sabtu (24/1).

Pencanangan itu dilakukan langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krishnamurti dan pejabat daerah setempat. "Klaster industri hilir kelapa sawit ini nantinya menjadi salah satu penggerak roda perekonomian nasional yang berbasis kepada sumber daya alam terbarukan," ujar Hatta sebelum acara pencanangan itu.

Dia juga mengatakan, pengembangan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical pada dua lokasi yang berbeda di Riau itu merupakan salah satu rencana aksi dari revitalisasi industri.

Pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit itu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah yang memfokuskan pada tiga strategi pembangunan yakni peningkatan sumber daya alam.

Kemudian meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga industri harus diintervensi melalui kebijakan tidak lagi menjual bahan baku (industri hulu) tetapi juga industri hilir dan terakhir meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan daya saing, lanjut Menko Bidang Perekonomian, maka pemerintah telah membuat berbagai terobosan dalam program 100 hari pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II dengan maksud menghilangkan seluruh hambatan pembangunan bidang ekonomi yang terjadi selama 2004-2009.

Melalui program tersebut terdapat 45 program dengan 130 rencana aksi dan dari jumlah itu untuk bidang ekonomi terdapat 19 program dengan 52 rencana aksi termasuk pencanangan klaster, penyelesaian masalah tata ruang dan sebagainya. "Salah satu revitalisasi yang kita lakukan di bidang industri adalah melakukan klaster-klaster ekonomi sehingga menghasilkan nilai tambah yang membawa berbagai dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Gubernur Riau, Rusli Zainal, dalam lAporannya menyebutkan, Provinsi Riau dengan luas daerah 130 ribu meter per segi dengan 12 kabupaten/kota dan jumlah penduduk 5,2 juta jiwa memiliki bagi pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Pada akhir tahun 2008, provinsi penghasil minyak dan gas itu memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 2,3 juta hektar dengan sebanyak 6 juta ton per tahun yang sebagian besar diekspor ke luar negeri dengan 91 negara tujuan. "Riau mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1980-an dan kehilangan triliunan rupiah karena tidak mampu melaksanakan industri hilir dari satu komoditas perkebunan itu," ujarnya. [*/mre/hid]

Ketika Hatiku Bergetar

2010-01-26T12:03:00.000+07:00

Senin, 11 Januari 2010 14:04 WIB |
Ahmad Mukhlis Yusuf

Jumat siang itu udara Bandung terasa sejuk. Saat itu, aku tengah menyimak uraian khutbah Jumat di Masjid Al Azhar, Kelurahan Pasteur, Bandung. Aku berada di Bandung merayakan Idul Adha beberapa bulan lalu.

Penyampai khutbah sepertinya tuna netra, kusimpulkan dari jauh dari caranya menatap hadirin. Beliau menyampaikan uraian tentang makna ibadah Kurban dengan sangat menarik, terutama tentang komitmen setiap manusia yang beriman untuk ikhlas berkorban demi tujuan hidup yang lebih besar dan sejati.

Semakin aku menyimak isi khutbahnya, semakin larut aku pada ajakannya. Hatiku tiba-tiba bergetar oleh artikulasi penyampai khutbah yang mampu memberikan contoh-contoh pengorbanan manusia-manusia besar baik pada masa lalu maupun masa kini. Ajakannya untuk berbagi membuat sebagian besar jamaah yang hadir, yang umumnya bukan tuna netra, terdiam menyimak khusyu.

Beliau menyampaikan ajakan untuk meraih kebahagiaan spiritual sebagai kebahagiaan tertinggi, bila kita lebih banyak memberi dan berbagi, ketimbang mengharap menerima. Ada kebahagiaan pada nurani kita bilamana kita lebih banyak memberi, demikian katanya.

Aku merasakan getaran tambah kuat saat kata-katanya mengalir penuh makna sedalam M. Natsir (alm) dengan artikulasi sekelas salah satu komunikator terbaik di negeri ini yang kukagumi, Jalaludin Rachmat.

Subhanallah. Seorang tuna netra mengajak kita berbagi, padahal boleh jadi sebagian dari kita sering iba melihat mereka. Aku jadi teringat pada perbincanganku dengan para tuna netra sebelumnya, mereka selalu bilang tidak ingin dikasihani. Mereka hanya berharap mendapat kesempatan untuk berbuat.

Setelah shalat Jumat selesai, aku menghampirinya dan mengajaknya berkenalan, sembari berterima kasih atas isi khutbahnya. Nama beliau adalah H. Aan Zuhana (67 tahun), tinggal di Cibeber, Cimahi, Bandung. Beliau menyapaku dengan ramah, alhamdulillah harapanku berkenalan disambutnya dengan baik.

Aku mendapat nomor selular dan kartu namanya. Kukatakan padanya, suatu waktu aku ingin berkunjung ke rumahnya. Aku yakin, dari menyimak isi khutbahnya, beliau seorang yang amat berilmu.

Beliau mengajakku untuk mampir siang itu, selepas shalat Jumat itu. Beliau bilang di rumahnya ada acara bersama teman-teman tuna netranya. Aku memohon maaf padanya karena tidak dapat memenuhi undangan itu karena sudah ada janji lain. Dalam hati, aku mau mencari teman wartawan yang luang untuk mampir ke sana siang itu.

Alhamdulillah, ternyata salah seorang wartawan ANTARA Biro Jawa Barat yang waktunya luang. Namanya Ajat. Ajat selanjutnya meluncur ke sana. Sorenya aku telpon Ajat ingin tahu perkembangannya. Menurutnya, ada lebih dari 400 tuna netra berkumpul di kediaman Pak Aan dan para undangan memperoleh ceramah motivasi sekaligus memperoleh hidangan makan siang dari Pak Aan.

Para tuna netra tersebut berasal dari berbagai wilayah di Bandung dengan ragam profesi; guru, PNS, wiraswasta, karyawan swasta sebagian mengelola usaha pijat tradisional.

Menurut Ajat, banyak diantara tuna netra datang dengan pasangan masing-masing. Banyak diantara mereka juga mendapat pasangan yang bukan tuna netra. Subhanallah. Ya Allah, Engkau Maha Berkehendak, Engkau Maha Adil.

Ternyata betul keyakinanku saat menyimak khutbah Pak Aan bila beliau orang yang berilmu dan luar biasa. Menurut Ajat, Pak Aan adalah mantan Ketua DPP Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) yang amat dihormati lingkungan dan teman-temannya.

Sahabat, banyak orang-orang luar biasa di sekeliling kita. Tidak semua dikenal publik, lantaran tidak tersentuh media dan publikasi.

Mereka bukan pejabat publik atau selebritis yang menarik buat media. Namun, banyak tindakan mereka sungguh luar biasa, seperti yang dilakukan Pak Aan ini. Mereka tetap berkarya dan terus berbagi dengan orang lain.

Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kebaikan yang dilakukan Pak Aan dan orang-orang lain yang memiliki ikhtiar sejenis, amien. (***)

Penulis adalah praktisi Manajemen, Pemerhati Kepemimpinan
(www.antaranews.com)

Paradigma Baru Stabilisasi

2010-01-26T11:36:00.000+07:00

Senin, 25 Januari 2010 pukul 15:12:00

Oleh Iman Sugema

Ada satu hal penting yang mungkin luput dari perhatian Pansus Century, yakni pentingnya kita melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi makro. Negara-negara maju saat ini sedang melakukan pembenahan besar-besaran terhadap kerangka kerja stabilisasi ekonomi pascakrisis global. Belajar dari krisis keuangan yang terjadi berulang-ulang, kini para ekonom dunia sedang sibuk merumuskan macro-prudential regulation atau peraturan mengenai kehati-hatian pengelolaan ekonomi makro. Salah satunya adalah pemerintahan Barack Obama yang mulai memandang penting pembatasan ruang gerak para spekulan di pasar finansial ataupun pasar komoditas.

Bagaimana dengan kita? Saya khawatir, pemerintah dan BI kembali ke business as ussual walaupun kita telah didera krisis finansial secara bertubi-tubi. BI kembali mendefinisikan tugas pokok kebijakan moneternya hanya dalam lingkup pengendalian inflasi. Departemen Keuangan mendefinisikan stabilitas hanya dalam konteks kesinambungan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang bersifat ortodoks. Krisis keuangan seolah-olah tidak menyisakan bahan pelajaran bahwa pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat konvensional sudah ketinggalan zaman.
Lantas, bagaimana seharusnya? Tentu, jawabannya adalah kita harus mengadopsi macro-prudential regulation yang merupakan paradigma baru dalam melakukan stabilisasi perekonomian. Paradigma ini pada prinsipnya mengandung rumusan kehati-hatian pengelolaan makroekonomi agar perekonomian tidak mudah tergelincir ke jurang krisis. Berikut beberapa prinsip dasar yang menjadi pilar dalam paradigma ini.

Pertama, kerentanan finansial ( financial fragility ) atau bibit krisis finansial biasanya berkembang biak atau bersemi dalam periode di mana terjadi ''stabilitas'' ekonomi makro. Contohnya adalah dalam situasi di mana terjadi inflasi yang rendah secara berkepanjangan, konsumen yang memiliki kelebihan daya beli akan cenderung membelanjakan uang mereka dalam bentuk aset riil sehingga kemudian memicu kenaikan harga aset. Selanjutnya, kenaikan harga aset yang berada di atas tingkat inflasi barang akan semakin memicu gelombang pembelian aset yang kemudian harganya semakin melambung. Kemudian, terjadilah bubble harga aset. Bubble merupakan bibit dari terjadinya krisis dan contoh yang paling mutakhir adalah gelembung di sektor perumahan di Amerika Serikat.

Kedua, kerentanan finansial biasanya merupakan produk dari serangkaian kebijakan stabilisasi. Sebagaimana telah dibahas di atas, gelembung bisa timbul sebagai akibat samping dari kebijakan antiinflasi. Stabilitas harga barang justru memicu gelembung harga aset. Karena itu, stabilitas harga tidak bisa dijadikan sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. Yang jadi tujuan akhir seharusya adalah tetap terkendalinya kerentanan finansial.

Ketiga, para pengambil kebijakan dan politikus biasanya terbuai dengan stabilitas semu sampai suatu keadaan yang memuncak, di mana krisis tidak lagi bisa dihindari tanpa pengaruh yang dahsyat terhadap rakyat biasa sekalipun. Inflasi yag rendah dan gelembung pasar finansial selalu dianggap sebagai prestasi. Silakan Anda simak pernyataan menteri keuangan dan gubernur BI sebelum tahun 2008. Pasti, mereka bilang bahwa bursa di Indonesia merupakan salah satu bursa yang memberikan return paling tinggi sedunia sehingga menjadi surga bagi investor global.

Padahal, itu merupakan semakin kuatnya indikasi bahwa pasar modal kita sangat rentan. Dan, betul saja, ketika pada pertengahan 2008 investor asing menarik diri dari Indonesia, harga saham langsung terperosok lebih dalam dibandingkan Wall Street sekalipun. Hal ini pula yang mengakibatkan menteri keuangan merasa bahwa Bank Century patut diselamatkan. Kalau mau jujur, bailout Century merupakan buah dari kegagalan menjaga kehati-hatian makroekonomi, selain tentunya sebagai akibat dari penjarahan oleh RT, HAW, dan RAR.

Keempat, kehati-hatian di tingkat mikro belum tentu sejalan dengan kehati-hatian di tingkat makro. Selalu ada asumsi yang salah bahwa kalau kita berhasil menjaga tingkat kesehatan bank dan lembaga keuangan lainnya, kesehatan ekonomi makro dapat terjamin. Kenyataannya tidak selalu demikian. Contoh yang paling nyata adalah ketika terjadi kekurangan likuiditas seperti yang terjadi sejak pertengahan 2008, setiap bank berupaya untuk menjaga likuiditas masing-masing dengan cara meningkatkan cadangan kas dan tidak mau memberikan pinjaman likuiditas ke bank lainnya.

Sebagai akibat dari keengganan untuk melakukan pinjaman antarbank, likuiditas menjadi betul-betul mengering. Dari contoh ini, kehati-hatian di tingkat makro terkadang menciptakan instabilitas di tingkat makro. Karena itu, sasaran akhirnya adalah terciptanya macro-prudential .

Keempat hal yang didiskusikan di atas merupakan sebagian dari asensi macro-prudential framework yang ternyata jauh berbeda dibandingkan kebijakan stabilisasi makro yang selama ini dilakukan di Indonesia. Saya sendiri tidak bisa jamin bahwa paradigma baru ini telah sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang menyangkut krisis keuangan. Setidaknya, paradigma ini telah membangun kesadaran bahwa selama ini kebijakan makro pada umumnya berada di jalan yang salah. Kalau kita masih terus memakai pendekatan lama, niscaya krisis selalu akrab dengan kita. Semoga itu tidak usah terjadi.

(www.republika.co.id)

Wisata Sabang, Kaya Objek Miskin Kunjungan

2010-01-25T13:17:00.000+07:00

| Sun, Jan 24, 2010 at 15:48 | Jakarta, matanews.com

Sabang memang tidak sama dengan Bali. Tapi wilayah kepulauan di ujung barat wilayah Indonesia ini memiliki panorama alam yang populer disebut ’surga bawah laut’ di kawasan Pulau Rubiah dan Iboih.

Hamparan pasir putih sepanjang pandangan mata seakan menjadi garis pemisah antara daratan dengan perairan laut. Pantai berpasir putih itu menjadi modal menarik minat kunjungan orang ke pulau di Provinsi Aceh.

Di sepanjang pantai berpasir putih itu memang tidak ada bule berpakaian bikini berjemur, beda dengan Pulau Dewata Bali karena aturan tidak diperbolehkan di negeri yang menjalankan Syariat Islam tersebut.

Itu membedakan antara Pulau Bali dengan Sabang. Kalau objek wisatanya sudah mendukung, tapi kunjungan wisman masih minim. Tidak semestinya pula hamparan pasir putih di pantai itu belum disebut objek wisata jika tanpa ada orang berpakaian bikini berjemur seperti di Bali.

Objek wisata di Sabang masih alami, baik potensi yang terkandung di daratan (gunung) maupun perairan lautnya. “Salah jika orang menilai pelaksanaan Syariat Islam menjadi salah satu hambatan memajukan sektor pariwisata di Aceh, khususnya di Sabang,” kata Kepala Dinas Pariwsata Sabang, Helmi Ali.

Siapapun boleh berenang di laut dan berjemur di pantai, asalkan tidak berpakaian bikini yang mencolok pandangan mata. “Tidak ada larangan jika wanita berpakaian sopan, misalnya berpakaian renang berjemur di pantai. Kita juga punya lokasi khusus bagi bule-bule itu, tapi masih sebatas wajar,” kata dia.

Sederetan objek wisata yang menjadi aset atau andalan menarik kunjungan wisatawan, antara lain Pulau Iboih, Rubiah, Klah, Lhueng Angen, pantai Tapak Gajah, Anoe Itam dan pemandian air panas.

Para wisatawan juga akan disuguhkan sebuah pemandangan menakjubkan yakni matahari tenggelam (sunset) jika berada di Tugu Kilometer Nol (0) ketika menjelang senja.

Tugu titik nol Indonesia ujung paling barat di Desa Ujung Ba`U tersebut berjarak sekitar 29 kilometer dari pusat Kota Sabang. Objek wisata titik nol tersebut sebelumnya dilengkapi dengan penunjuk arah negara ke berbagai belahan dunia.

Akan tetapi, penunjuk arah tersebut kini tidak lagi dijumpai di komplek tugu titik Nol Indonesia yang diresmikan Wakil Presiden RI Try Sutrisno di Banda Aceh pada tanggal 9 September 1997.

Peresmian di Kota Banda Aceh itu dikarenakan Wapres Try Sutrisno tidak berani datang langsung ke Sabang serta pergi ke Kilometer Nol. Kemudian, dalam rangka peresmian Tugu Kilometer Nol itu maka diadakan Jambore Iptek di pantai Gapang yang dihadiri BJ Habibie saat menjabat Menristek serta Syamsuddin Mahmud (Gubernur Aceh saat itu).

Selain panorama alam, sebuah pulau yang bernama Pulau Weh juga memiliki objek wisata sejarah berupa benteng-benteng peninggalan zaman Portugis, Belanda dan Jepang.

“Sabang tidak hanya menawarkan objek wisata alam, tapi juga terkenal dengan sebutan kota seribu benteng yang menghadap ke laut lepas, mulut Selat Malaka,” kata anggota DPRK Sabang, Muntadhir.

Tapi sayang, objek wisata sejarah benteng tersebut tidak pernah dirawat dan saat ini menjadi “kandang” hewan dan diselimuti rumput dan pohon liar.

Bahkan ada di antara benteng-benteng tersebut kini terancam ambruk ke laut, seperti di kawasan Sumur Tiga Kota Sabang.

Sabang juga telah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Aceh yang berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut. (*an/ham)

Menunggu Perubahan

2010-01-24T11:18:00.001+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Perubahan adalah suatu keniscayaan. Tidak ada yang tidak berubah didunia ini kecuali hukum perubahan itu sendiri.

Tanpa perubahan, hidup akan statis dan stagnan, jumud dan membosankan. Maka setiap orang dituntut untuk mengusahakan terjadinya perubahan, perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Setiap hari kita harus berubah, berubah dari yang tidak baik menjadi kurang baik, dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, itulah tuntutan dari kehidupan.

Ingat hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini.

Adalah suatu kerugian jika hari ini masih sama dengan kemarin, dan menjadi celaka kalau lebih buruk daripada kemarin.

Artinya kalau kita tidak mampu berubah, maka akan menjadi korban daripada perubahan itu sendiri yang mau tidak mau tetap harus terjadi, sesuai tuntutan zaman.

Perubahan yang paling ideal adalah yang diusahakan bersama oleh seluruh manusia, sehingga hasilnya paling tidak akan dinikmati oleh mayoritas umat manusia.

Dan sebaliknya kalau perubahan itu digerakkan oleh sekelompok kecil manusia sesuai dengan keuntungan pribadi dan kelompoknya saja, maka mayoritas manusia lainnya akan menjadi korban daripada perubahan itu.

Mereka akan terus menerus sebagai obyek dan tak pernah menjadi subyek daripada kemajuan yang terjadi.

Jika demikian halnya, maka para korban dari perubahan itu, para obyek dari kemajuan itu, hanya bisa berharap dan berdoa semoga perubahan yang akan terjadi berikutnya, lebih memihak kepada kepentingan dan kebutuhan mereka.

Mereka inilah yang selalu menunggu perubahan.........!!!

Harga Beras Melonjak ?

2010-01-23T13:14:00.000+07:00

Selasa, 19 Januari 2010 pukul 11:22:00

Gatot Irianto
(Kepala Badan Litbang Deptan)

Sejak pertengahan Desember 2009, harga beras merambat naik secara konsisten dan diprediksi masih terjadi sampai akhir Januari. Pertanyaan besar mengemuka: benarkah fenomena ini merupakan fenomena biasa atau merupakan respons pasar atas pasokan beras yang menurun, karena panen raya baru terjadi satu sampai dua bulan mendatang. Ketika harga beras naik sampai dengan awal tahun baru Januari 2010, pemerintah dan masyarakat masih bisa memaklumi karena ada dampak dari perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru 2010. Kondisi ini masih dianggap sebagai fenomena biasa dan terjadi secara reguler. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika harga beras terus merambat naik bahkan mulai melampaui ambang batas psikologis. Berdasarkan fakta tersebut, pertanyaan lebih detail mengemuka, yaitu (i) di mana dan ke mana hasil produksi padi yang menurut angka ramalan (ARAM) III mencapai 63.84 juta ton naik 5.83 persen (ii) mengapa kenaikan harga beras mengkhawatirkan berbagai pihak, termasuk pemerintah (iii) bagaimana pemecahannya agar efek dominonya dapat diantisipasi dan risikonya dapat diminimalkan.

Swasembada atau ditimbun
Kita harus percaya sepenuhnya bahwa ARAM III Badan Pusat Statistik (BPS) benar adanya. Argumen ini didasarkan pada fakta hasil pemantauan lapangan pasokan beras di pasar induk beras Cipinang, yakni pasokan beras dari daerah mengalir lancar dalam kuantitas normal.

Berdasarkan fakta dan ilustrasi tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah ke mana beras itu berada? Paling tidak ada dua kemungkinan: disimpan masyarakat atau ditimbun tengkulak. Kemungkinan pertama sejalan dengan hasil pemantauan lapangan. Terjadinya banjir secara sistemis dari wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Jawa membawa dua implikasi dahsyat terhadap pasokan beras. Banjir bandang dan genangan yang diikuti longsor lalu puting beliung, dipastikan akan merendam padi sehingga menyebabkan volume panen berkurang, kualitasnya menurun, dan biaya panen lebih besar, keuntungan berkurang. Lebih jauh, banjir dan genangan juga merusak jalan dan memacetkan arus transportasi sehingga waktu tempuh ke pasar induk lebih lama, biaya angkut beras menjadi lebih mahal, dan kompensasinya harga beras harus disesuaikan. Terjadinya puting beliung di berbagai tempat dan longsor dipastikan berdampak terhadap peningkatan biaya angkut dan waktu tempuh beras, dari sentra produksi ke pasar induk beras. Menyikapi kondisi bencana alam yang semakin tinggi intensitasnya, masyarakat yang rawan banjir dan bencana lainnya biasanya secara psikologis akan melakukan pengamanan cadangan pangan. Sehingga, panen yang didapatkan sebagian besar disimpan untuk kebutuhan sendiri dan hanya sedikit yang dijual ke pasar. Implikasinya harga beras akan sedikit mengalami koreksi. Sentimen pasar ini menular ke berbagai wilayah sehingga harga beras konsisten merangkak naik.

Kemungkinan kedua, pedagang beras dan tengkulak memilih mengambil posisi wait and see, karena pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan harga pokok (HPP) pembelian gabah pemerintah. Gabah kering panen/GKP naik 10 persen dari harga sebelumnya Rp 2.500 per kilogram. Menurut pemantauan lapangan di sebagian besar sentra produksi, harga GKP sudah melebihi HPP yang baru sehingga fenomena kenaikan harga beras masih dianggap biasa, dan diprediksi tidak akan berlangsung lama apalagi permanen.

Setelah jelas harga pupuk, harga gabah di lapangan terjadi keseimbangan dan awal panen raya bulan Februari atau Maret dimulai, diprediksi kenaikan harga beras kecil kemungkinannya terjadi. Ketika segala sesuatunya jelas kalkulasinya, spekulan akan melepas cadangan berasnya. Argumennya, cadangan beras Bulog saat ini yang mencapai 1.6 juta ton terlalu tangguh untuk dipermainkan para spekulan. Apalagi, dalam satu sampai dua bulan mendatang akan dimulai panen raya sehingga pilihan menyimpan beras dalam jumlah banyak, membutuhkan biaya besar dan sangat tidak menguntungkan. Mengapa kenaikan harga beras yang melampaui batas psikologis perlu mendapatkan perhatian khusus?

Pro kontra
Ada dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi kenaikkan harga beras: (i) kenaikan harga beras yang melebihi ambang batas psikologi akan memacu inflasi, dan menyebabkan pemiskinan sistemis masyarakat miskin kota (ii) kenaikkan harga beras apabila dinikmati langsung oleh petani dan buruh tani justru harus didukung, karena dapat meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani yang selama ini sulit terjadi secara signifikan.

Kenaikan harga beras yang mencapai Rp 500 sampai dengan Rp 1.000 per kilogram saat ini yang dianggap lampu kuning, sebenarnya perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Artinya, harus dilihat lebih mendalam kasus per kasus apa yang terjadi. Gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai lurah perlu melihat kondisi nyata di lapangan sebagai bagian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bisa saja fenomena naiknya harga beras ini di setiap daerah berbeda faktor determinannya. Misalnya, antara sentra produksi dan nonsentra produksi, daerah endemis banjir dan nonendemis banjir. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan lebih akurat dan tidak dipukul rata. Untuk meredam dampak pemiskinan masyarakat kota akibat kenaikan harga beras, pemerintah perlu memfokuskan penanganan masyarakat miskin perkotaan dengan menaikkan daya belinya.

Ironis kalau kenaikan harga beras yang dinikmati langsung petani harus ditekan melalui operasi pasar. Artinya, petani yang sudah miskin dan marginal harus menyubsidi orang kaya, termasuk menyangga warga miskin kota yang secara umum akses terhadap sumber dayanya jauh lebih baik dibandingkan petani. Tugas menyangga masyarakat miskin kota bukan selayaknya ditanggung apalagi dibebankan ke petani, melainkan perlu ditangani secara terpisah.

Pemerintah akan lebih akurat apabila memisahkan pendekatan penanganan warga miskin kota dan pengelolaan pendapatan/kesejahteraan petani, melalui pengaturan harga pokok pembelian pemerintah baik gabah maupun beras. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat kota harus lebih banyak dilakukan, bukan sebaliknya menekan harga beras.

(www.republika.co.id)

Free Trade dan Fair Trade

2010-01-23T12:47:00.000+07:00

Dunia industri di Tanah Air sedang dihinggapi rasa cemas yang cukup dalam. Adalah perdagangan bebas ASEAN-Cina (ASEAN-China Free Trade Agreement --ACFTA) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari tahun ini yang membuat pelaku usaha ketar-ketir. Mereka khawatir industrinya tak dapat meraih benefit secara optimal atas pemberlakuan ACFTA itu. Maklum, semua sepakat, daya saing industri dalam negeri masih jauh dibandingkan dengan Cina yang kini menjadi raksasa baru.

Keperkasaan "negeri tirai bambu" itu di sektor industri memang tak perlu diragukan. Sebut saja industri baja, tekstil, makanan dan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrochemical, hingga barang-barang elektronik yang mulai menggeser dominasi negara-negara maju menjadi bukti jelas jumawanya Cina. Bisa dibayangkan, apa jadinya industri dalam negeri kita jika produk-produk itu masuk ke Indonesia dengan tarif 0% seiring dengan dibelakukannya ACFTA?

Memang sejatinya ACFTA bisa memberikan manfaat, lantaran adanya proses integrasi jalur ekonomi di negara-negara kawasan tersebut. Persoalannya, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah mendasar pada tataran makro dan mikroindustri.

Minimnya kemampuan memproduksi barang setengah jadi dan komponen serta terbatasnya pasokan bahan baku dan energi pendukungnya menjadi persoalan mendasar negeri kita. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya ketergantungan pada impor bahan baku dan penolong, kapasitas produksi yang tidak optimal, hingga kelemahan penerapan standardisasi. Ditambah problem klasik lainnya, yakni penguasaan pasar domestik yang lemah membuat struktur industri dalam negeri makin rapuh. Pelan tapi pasti, semua kelemahan itu telah berkontribusi pada proses deindustrialisasi.

Gejala deindustrialisasi cukup mendesak ditangani secara serius agar sektor manufaktur bisa menjadi motor ekonomi yang kompetitif. Dengan cara inilah, industri nasional bisa menjaga pasar domestik, sekaligus menjadi pemain yang diperhitungkan di pasar ekspor. Langkah ini bisa dimulai dengan melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri, yang diharapkan bisa memperkuat basis industri dalam negeri, khususnya industri berteknologi menengah, yang menjadi segmen industri kita paling rapuh.

Upaya agar deindustrialisasi tidak makin memburuk tentu bukan tugas Departemen Perindustrian semata. Pengembangan lingkungan bisnis, infrastruktur, investasi, dan pengembangan pasar membutuhkan kerja sama lintas sektoral. Krisis finansial global lalu pun makin meneguhkan bahwa intervensi pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar sangat diperlukan. Pada konteks industrialisasi, pemerintah harus mengarahkan pertumbuhan pabrik-pabrik dengan regulasi dan insentif.

Indonesia harus melakukan reorientasi politik industri agar tidak kehilangan daya saingnya. Untuk itu, semua perangkat ekonomi nasional harus diarahkan bagi pengembangan sektor riil. Dukungan penguasaan teknologi dan peningkatan SDM pun tak kalah pentingnya, guna mendukung terciptanya value chain atau keterkaitan upstream dan downstream yang mantap serta mampu mendukung pengembangan keterkaitan antar dan inter-industri dalam negeri.

Selain memacu daya saing industri, penguatan pasar domestik pun sangat penting, terutama untuk menjaga pasar dalam negeri dari serbuan barang impor. Pemerintah harus lebih aktif melindungi industri dalam negeri dari persaingan tak sehat barang-barang impor. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sertifikasi dan standardisasi secara ketat terhadap produk impor. Selain menghapuskan segala bentuk rintangan di dunia usaha, perang terhadap barang-barang selundupan juga harus makin diintensifkan.

Selain itu, rendahnya daya saing ekspor Indonesia tampaknya lebih banyak dideterminasi oleh problem sisi penawaran ketimbang permintaan. Hambatan dari sisi penawaran mencakup masalah perburuhan dan ekonomi biaya tinggi, termasuk biaya intermediasi perbankan yang tinggi dan rumit. Bayangkan, suku bunga pinjaman di Cina hanya 1% hingga 2%. Bandingkan dengan suku bunga pinjaman di negeri kita yang mencapai 12%-18%. Bahkan kredit usaha kecil dipatok hingga 22%-24%.

Tentu berbagai terobosan itu sangat penting digulirkan guna menghilangkan rigiditas praktek-praktek rente ekonomi yang sangat terasa membebani daya saing. Selain dukungan daya saing industri, dalam menghadapi free trade juga perlu dukungan infrastruktur atau perangkat hukum, seperti kesiapan lembaga antidumping, sertifikasi, dan lembaga/orang-orang yang bisa melaksanakan standar-standar tersebut dalam rangka menjaga fair trade (perdagangan berkeadilan) atau mencegah adanya kecurangan dalam persaingan global.

Sugiharto
Chairman of Steering Committee The Indonesia Economic Intelligence
[Perspektif, Gatra Nomor 10 Beredar Kamis, 14 Januari 2010]

Raga tanpa Jiwa

2009-12-30T12:25:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Raga tanpa jiwa adalah mayat, bangkai atau boleh juga patung, boneka, dan sejenisnya.

Saya tertarik membicarakan hal ini, atas dasar perenungan mendalam tentang centang perenang hukum yang berlaku dinegeri ini, akhir-akhir ini.

Bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan mungkin sudah lama berlangsung, tetapi dengan kebebasan pers yang boleh kita banggakan kemajuannya, maka semuanya borok hukum itu menjadi santapan sehari-hari bagi para pemirsa televisi, para pendengar radio, dan para pembaca media cetak dan para peselancar dunia maya.

Para penegak hukum kita sangatlah lihay menerapkan hukum formal literal, sesuai ayat dan fasal dalam masing-masing undang-undangnya dan terlihat tegas untuk menghukum para terdakwa yang berasal dari golongan ekonomi lemah, golongan wong cilik, golongan orang bodoh yang berhadapan dengan golongan mampu, berduit, sombong dan serakah.

Kalau sebuah rumah sakit besar merasa dirugikan dengan ulah masyarakat yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut, maka demi gengsi dicarilah pengacara handal untuk menuntut sipenulis keluhan tersebut dan dicarilah pasal pencemaran nama baik untuk menjeratnya. Urusan pengaduan dikepolisian, penyidikan dikejaksaan dan sampai pengadilan
sangat lah lancar. Semua penegak hukum kelihatan sangat getol demi penegakan hukum sesuai selera dan kepentingan mereka masing-masing........dengan satu tujuan yaitu wong cilik yang berani melawan tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Rasa keadilan untuk sipelapor harus ditegakkan, enak saja seorang wong cilik berani mengeluhkan pelayanan rumah sakit ternama, kalau gak terima jangan berobat dong kerumah sakit itu, kira-kira begitulah rasa keadilan yang harus ditegakkan, dan jangan sampai ada lagi orang yang berani mengeluh atas pelayanan rumah sakit tersebut dikemudian hari. Titik.

Benar kalau dicari berbagai pasal dalam KUHAP, dan undang-undang yang berkenaan pastilah dapat dicari pembenaran bahwa rumah sakit telah dicemarkan nama baiknya. Juridis formalnya pasti dapat ditemukan, bahkan dapat pula dicari alasan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. Disini terlihat benar, bahwa hukum itu hendak digunakan untuk memuaskan satu fihak dan mengabaikan rasa keadilan fihak yang lain.

Untungnya masyarakat syadar bahwa telah terjadi sesuatu kesewenangan hukum, mereka bangkit mendukung dengan bantuan pers yang independent, sehingga hukum akhirnya berfihak kepada kebenaran dan keadilan....Bahwa benarlah tidak ada penghinaan dan fitnah yang dilontarkan oleh terdakwa, dia hanya mengeluhkan pelayanan yang tidak memuaskan bagi dirinya sebagai konsumen...........

Kasus serupa terjadi pula bagi seorang yang mengambil 3 buah kakao milik perkebunan besar, dua orang yang mengambil semangka untuk dimakan saat lapar dan haus, seorang yang dituduh mencuri aliran listrik untuk men-charge hp, dan masih banyak lagi hukum yang getol ditegakkan oleh para penegak hukum kepada para pelanggar hukum yang berasal dari wong cilik......

Padahal sesuai dengan apa yang pernah ditegaskan oleh pak Bismar Siregar, bahwa mereka para terdakwa tersebut bukanlah penjahat yang harus diganjar dengan hukuman demi keadilan, tetapi mereka hanyalah para pelanggar hukum yang tidak seharusnya diajukan kepengadilan tetapi cukup diadili secara adat dan kekeluargaan........

Dilain sisi kita menyaksikan begitu sulitnya penegak hukum kita untuk membawa para penjahat kakap kedepan pengadilan, seperti para koruptor, para makelar kasus, para penjahat ekonomi, yang skala kerugian akibat kejahatannya jauh tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan oleh para wong cilik pelanggar hukum seperti disebutkan diatas.

Kenapa mereka tidak diadili ? Alasannya tidak ditemukannya bukti awal.

Apakah bukti awal itu akan jatuh dari langit.....kalau tidak diusahakan secara serius untuk menggali dan menemukannya.........??

Itulah ironi hukum kita.........Hukum kita hanya sebatas pasal-pasal dalam KUHAP, undang-undang, dll......yang tidak pernah diterapkan sesuai hati nurani, yang memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.........

Hukum tanpa keadilan adalah ibarat seonggok badan (raga) tapa jiwa.

Menuju Indonesia yang Mandiri Energi

2009-12-28T12:57:00.000+07:00

SITIZEN JOURNALISM
(inilah.com)
Seperti diketahui bahwa kebutuhan energi nasional diproyeksikan akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2025.

Sektor industri akan menjadi sektor yang terbesar mengkonsumsi energi, yaitu sekitar 45% dari total kebutuhan energi primer.

Sedangkan untuk kebutuhan listrik, Jawa Bali akan mengkonsumsi hampir 70% listrik nasional, dengan batubara yang masih menjadi andalan utama, meskipun penggunaan energi lain sudah dioptimalkan.

Sebelum berbicara lebih jauh perlu dipahami oleh kita semua bahwa masalah energi ini adalah tantangan bagi kita semua, tidak hanya pemerintah, tetapi juga tantangan bagi masyarakat umum. Terdapat anggapan yan keliru mengenai energi di Indonesia.

Anggapan yang keliru ini menjadi masalah karena anggapan ini telah dijadikan dasar oleh pemerintah dalam mengambil setiap keputusan. Apa saja anggapan yang keliru itu? Yang pertama adalah anggapan Indonesia adalah negara yang kaya minyak.

Padahal yang sebenarnya tidak. Indonesia lebih banyak memiliki energi lain seperti batu bara, gas alam, panas bumi, bahan bakar nabati (BBN), coalbed methane (CBM), panas matahari, arus laut, pasang surut laut, angin dan lain sebagainya.

Cadangan minyak Indonesia tersisa 3.7 miliar barel, jumlah ini diprediksi akan habis pada 10 tahun mendatang. Anggapan yang keliru lainnya adalah harga bahan bakar minyak (BBM) harus dijual dengan harga yang serendah mungkin. Maksud pemerintah menjual dengan harga serendah mungkin supaya tidak membebani masyarakat.

Tetapi yang kontraproduktif dengan kebijakan ini adalah dana pemerintah akan habis hanya untuk subsidi BBM. Semakin lama subsidi ini akan semakin membesar.

Peningkatan jumlah penduduk akan menjadikan konsumsi yang semakin meningkat dan menipisnya cadangan minyak akan memacu kenaikan harga BBM. Sehingga Indonesia mau tidak mau akan terus bergantung kepada BBM. Impor BBM pun tidak akan terhindarkan.

Untuk menuju Indonesia yang mandiri energi ini langkah bijak apa yang harus dilakukan?

Sangat tidak bijak kalau Indonesia sebagai negara net importer minyak dan tidak memiliki cadangan minyak melimpah menjual BBM dengan harga murah mengikuti negara negara timur tengah yang mempunyai produksi minyak melimpah.

Seperti yang kita ketahui sekarang subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, subsidi ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas.

Sebagai contoh di Jakarta banyak mobil-mobil mewah yang berseliweran yang menyebabkan kemacetan tersebut menggunakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan rakyat kecil yang akan terkena dampak pengurangan subsidi BBM ini? Pemerintah bisa mengalihkan subsidi BBM ini untuk pembangunan di sektor lain.

Pemerintah bisa menyediakan kendaraan umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga alihkan dana subsisi BBM ini untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah.

Dengan adanya saranan angkutan yang murah, biaya pendidikan yang murah, juga layanan kesehatan yang terjangkau, ini akan sangat membantu masyarakat daripada subsidi BBM yang mayoritas dinikmati oleh orang yang tidak berhak.

Ketika subsidi BBM dikurangi dengan perlahan lahan, kebijakan ini akan menstimulus energi alternatif untuk berkembang. Energi alternatif ini tidak bisa berkembang kerena masalah harga. Kita ambil contoh bahan bakar nabati (BBN).

BBN tidak berkembang karena kalah bersaing dengan BBM yang disubsidi. Harga BBN dari biodiesel dan bioethanol sekarang adalah Rp. 5.500/liter. Harga ini kalah bersaing dengan BBM yang disubsidi yaitu premium dan solar yang dijual dengan harga Rp. 4.500/liter.

Panas bumi di Indonesia juga kurang berkembang, padahal cadangan panas bumi terbesar di dunia ada di Indonesia. Ini dikarenakan masalah harga. PLN keberatan membeli listrik dari panas bumi yang harga listriknya $8-10 sen/KWH. PLN lebih memilih menutupi kekuarang pasokan listriknya menggunakan listrik yang dari BBM.

Padahal harga listrik dari BBM ini lebih mahal yaitu sekitar $15-30 sen/KWH. Sementara listrik dijual dengan harga $ 6 sen/KWH. Lalu mengapa PLN lebih memilih listrik dari BBM daripada listrik dari panas bumi? Karena pemerintah hanya mensubsidi listrik yang berasal dari BBM, sedangkan listrik yang dibeli dari panas bumi tidak.

Seandainya listrik dijual dengan harga $ 9 sen/KWH maka panas bumi akan berkembang. Ini akan menjadikan pasokan energi listrik Indonesia terjamin. Tidak akan lagi ada pemadaman listrik.

Untuk keperluan rumah tangga, Indonesia bisa menggunakan gas kota. Dengan cadangan gas sekitar 170 triliun kaki kubik ini akan cukup untuk 50 tahun kedepan. Indonesia juga memiliki cadangan CBM yang jumlahnya lebih besar dari ini yaitu sekitar 300 hingga 400 triliun kaki kubik.

Selain untuk keperluan rumah tangga gas ini juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar gas yang bisa digunakan untuk transportasi.

Dengan kebijakan di atas, diharapkan masalah krisis energi secara perlahan-lahan akan teratasi.

hidayatus_syufyan@yahoo.com

Entrepreneurship Government

2009-12-26T17:11:00.000+07:00

By Ir. H. Heppy Trenggono, MKomp.
Kamis, 03 Desember 2009 pukul 20:03:00

Bapak Mohamad Basyir Ahmad, Walikota Pekalongan bertemu dengan saya di sela-sela workshop yang diadakan oleh pengusaha-pengusaha di Semarang. Dalam pertemuan itu beliau mengungkapkan keinginannya untuk menerapkan sebuah konsep yang beliau sebut sebagai Entrepreneurship Government. "Ketika mulai menjabat walikota yang pertama kali saya terima adalah laporan keuangan mas, jadi untuk apa laporan keuangan tersebut kalau bukan untuk kita buat lebih baik?".

Saya mengenal Walikota pekalongan sebagai sosok yang sangat memahami pentingnya Entrepreneurship, suatu saat beliau juga pernah menyampaikan kegelisahaannya tentang menurunnya minat generasi muda Pekalongan dalam berusaha, dengan kata lain mereka saat ini lebih tertarik untuk menjadi pegawai daripada menjadi pengusaha, padahal selama ini pekalongan dikenal sebagai tempat kelahiran para pengusaha handal. "Mas Heppy, Ini S.O.S. mas, kita harus segera melakukan sesuatu" ujar beliau suatu saat.

Entrepreneurship Government, sungguh sebuah gagasan yang sangat brilliant apalagi lahir dari seorang walikota yang sedang menjabat. Saya ingat sebuah kisah ketika suatu saat Investor Australia ingin menanam modal di Indonesia. Semua studi kelayakan sudah dilakukan, kesepakatan sudah dibuat tinggal ditindak lanjuti dengan mengurus perijinan dan pelaksanaan proyek.

Hingga beberapa bulan semenjak kesepakatan tersebut proyek tidak kunjung terwujud, mengapa demikian? Investor tadi rupanya membatalkan investasinya ke Indonesia dan mengalihkan ke Vietnam. Apa yang terjadi dibalik semua itu. Ternyata begitu mendengar ada investor yang sedang mencari peluang investasi dua orang menteri dari Vietnam langsung terbang ke Australia dan menjelaskan berbagai prospek dan dukungan dari pemerintah Vietnam untuk membantu para Investor. Sebaliknya pihak Indonesia hanya menunggu dan mengharap sesuatu terjadi dengan sendirinya.

Sebagai Investor tentu dapat menilai dimana dia sebaiknya menginvestasikan uangnya. Nah, Apa yang dilakukan dua orang menteri Vietnam tersebut itulah yang disebut Entrepreneurship. Entrepreneurship adalah sebuah mentalitas, mentalitas yang menempatkan tanggung jawab 100% ada di pundak kita sendiri, mentalitas yang percaya bahwa kejayaan harus diraih dengan kerja keras dan kecerdasan berfikir, mentalitas yang percaya bahwa kesuksesan, kekayaan, dan kejayaan adalah sesuatu yang bisa diraih dan menjadi hak kita juga.

Entrepreneurship adalah mentalitas yang dimiliki orang yang mau melakukan sesuatu yang kebanyakan orang lain tidak mau melakukannya, tetapi Entrepreneurship akan membawa seseorang untuk dapat menikmati apa yang tidak dapat dinikmati oleh kebanyakan orang. Entrenpreneurship tidak hanya menjadi milik pengusaha, Entrepreneurship juga harus dimiliki oleh President, para Menteri, Walikota, Bupati, DPR, Pimpinan Lembaga Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa. Pendeknya Entreprenuership harus dimiliki semua orang, semua orang yang memiliki komitmen untuk hidup sejahtera.

China, 30 tahun lalu adalah sebuah negara dengan sistem sosialis yang jauh dari mentalitas kewirausahaan, masyarakatnya tidak dididik untuk menjadi masyarakat yang kreatif, rajin, dan produktif. Karena semua usaha adalah milik negara, bahkan sampai toko kelontongpun milik negara. Korupsi di negeri ini juga tidak kalah dahsyatnya dengan korupsi yang terjadi di negara-negara miskin dan berkembang lain.

Namun lihatlah, saat ini China telah bangkit menjadi raksasa perekonomian dunia yang baru. Pembangunan infrastruktur yang terus bertumbuh dengan cepat, investasi dari berbagai penjuru dunia masuk dengan deras, tak kurang 500 perusahaan besar dunia berkiprah dalam membangun negeri China, industry manufacturing dibangun dengan berbagai strategi.

Saat ini barang - barang produksi dari China telah menempatkan dirinya dengan penuh percaya diri di seluruh dunia, membawa China mencetak nilai ekspor yang fantastis, mencetak surplus perdagangan yang menjadikan China sebagai the New Superpower Country. Pertanyaanya, mungkinkan China menjadi demikian hebatnya jika pemimpinnya tidak memiliki mentalitas Entrepreneurship?

(www.republika.co.id)

Inilah Wajah Hukum Kita

2009-12-24T09:52:00.000+07:00

Energi Penggugat Rasa Keadilan

Cover GATRA Edisi 07/2010 (GATRA/Tim Desain)Basar Suyanto dan Kholil tertegun. Rasa sedih menggurat di wajah mereka, sesaat setelah mendengar vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, Rabu pekan lalu. "Bapak Basar dan Kholil sudah paham bahwa sampeyan dinyatakan bersalah mencuri semangka? Hukumannya masing-masing 15 hari, ya," kata Ketua Majelis Hakim Roro Budiarti Setyowati tanpa ekspresi.

Di benak keduanya, langsung terbayang pengalaman mengenaskan berada di balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Kediri. Selama dua bulan, keduanya melewatkan hari-hari tanpa didampingi keluarga. "Tapi sampeyan dihukum percobaan selama tiga bulan, jadi tidak perlu masuk penjara lagi," Roro menambahkan.

Pernyataan itu langsung disambut gembira oleh keduanya, "Allahu Akbar!" Mahasiswa Universitas Islam Kediri yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pengadilan langsung merangsek masuk ke ruang sidang. Mereka ikut gembira atas putusan itu. Mahasiswa, yang sejak awal menuntut dibebaskannya Basar dan Kholil, juga membagikan buah semangka kepada para pengunjung sidang.

Tapi proses hukum yang dijalani keduanya telanjur mengundang sinisme masyarakat. Meski menjunjung tinggi supremasi hukum, akibat perbuatan yang nilai kerugiannya tak seberapa itu, Basar dan Kholil terpaksa meninggalkan keluarga, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil keringat keduanya, dan tinggal di balik jeruji besi. Padahal, masyarakat meyakini, keduanya tak akan melarikan diri layaknya koruptor kelas kakap yang berduit.

Kalimat-kalimat sinis pun terlontar di masyarakat. "Keadilan hanya milik orang berduit dan berkuasa," kata salah satu pengunjung sidang. Ungkapan itu bisa jadi cermin penegakan hukum di negeri ini, yang telanjur buram oleh sikap tak adil aparat penegak hukum. Betapa tidak, pada saat banyak koruptor melenggang bebas dan menikmati harta hasil jarahannya di luar negeri, segelintir masyarakat kelas bawah justru mendekam di penjara hanya karena mencuri barang yang nilainya tak seberapa dibandingkan dengan harta yang dijarah koruptor.

Hukum pun dipandang bak pedang bermata dua, yang tajam jika berhadapan dengan masyarakat kelas bawah tapi tumpul jika berhadapan dengan kebanyakan penguasa dan pemilik uang. Keadilan terkadang berubah menjadi sosok yang arogan terhadap masyarakat kelas bawah pencari keadilan. Simak saja kasus yang menimpa Minah, seorang nenek berusia 55 tahun di Banyumas, Jawa Tengah.

Nenek tujuh cucu dan buta huruf itu harus menerima kenyataan pahit. Gara-gara mencuri tiga buah kakao senilai tak lebih dari Rp 2.100 milik PT Rumpun Sari Antan, ia harus bolak-balik diperiksa polisi, jaksa, hingga pengadilan. Bahkan jaksa tanpa sungkan menetapkan Minah sebagai tahanan rumah.

Dalam sidang yang berlangsung pada medio November lalu, Minah akhirnya divonis satu setengah bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, yang diketuai Bambang Lukomono, SH, MH, menilai perbuatan Minah telah memenuhi unsur pidana. Namun Bambang, yang sempat menitikkan air mata ketika membacakan vonis terhadap Minah, menyatakan bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan latar belakang tindak pidana itu. "Ia sudah berkata jujur dan mengakui perbuatannya," kata Bambang.

Di luar itu semua, kasus yang paling menyedot perhatian banyak kalangan tak lain adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Kasus yang bermula dari e-mail Prita menyangkut pelayanan Rumah Sakit Omni International ini dijadikan momentum perlawanan masyarakat atas ketidakadilan aparat penegak hukum. Apalagi, ibu dua anak itu dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontroversial. Prita juga sempat mendekam di bui selama 21 hari, meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil.

Kasus itu menimbulkan keprihatinan banyak kalangan. Dari politisi, kalangan LSM, masyarakat, hingga anak-anak. Mereka tergerak untuk menggalang bantuan bagi Prita yang dijadikan simbol perlawanan dalam penegakan hukum.

Aksi itu diwujudkan dengan pengumpulan koin dukungan bagi Prita. Hingga akhir pekan lalu, koin yang terkumpul mencapai Rp 825 juta. "Dukungan ini membuktikan, masyarakat ingin perkara ini tuntas, baik secara pidana maupun perdata. Dan jangan sampai ada lagi Prita-Prita yang lainnya," kata Slamet Juwono, pengacara Prita dari Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates.

Kondisi yang dihadapi Prita dan para pencari keadilan itu memang menggambarkan secara keseluruhan ironi dalam penegakan hukum di Tanah Air. Secara transparan, betapa banyak kasus pelanggaran hukum bernilai milyaran rupiah, bahkan trilyunan rupiah, hanya menjadi wacana dan debat terbuka di ruang-ruang publik tanpa ada tindakan tegas. Hal ini terlihat pada penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Pihak kepolisian, menurut Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Ishak, sesungguhnya mendukung upaya mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan seperti yang terjadi belakangan ini. Sulistyo meminta masyarakat tidak menilai tindakan kepolisian sebagai bentuk diskriminatif. Kata mantan Dirlantas Polda Metro Jaya itu, polisi bekerja sesuai dengan kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum.

Seperti masyarakat lainnya, menurut Sulistyo, polisi ikut terusik oleh munculnya kasus-kasus miris yang terjadi belakangan ini. "Terus terang, kami juga tidak tega dan kasihan," ujarnya. Sulistyo menyatakan bahwa polisi pun mengedepankan proses mediasi antara pelaku dan pelapor.

Sulistyo menyatakan, penetapan seseorang yang belum jelas jenis kesalahannya melanggar asas praduga tidak bersalah. Polisi pun membuka diri untuk selalu diawasi masyarakat. Setiap perilaku tak terpuji anggota Polri, menurut Sulistyo, akan ditindak tegas. Sejauh ini, pihak kepolisian telah memproses dan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana.

Hendri Firzani dan Mukhlison S. Widodo
[Laporan Utama, Gatra Nomor 7 Beredar Kamis, 24 Desember 2009]

Hasil Karya Anak Bangsa

2009-12-13T14:50:00.000+07:00

Terapi Kanker Nano Buatan Anak Negeri

Tidaklah sia-sia Andi Hamim Zaidan dan 10 rekannya menghabiskan waktu dua tahun berkutat di Laboratorium Photon Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian yang mereka lakukan menuai hasil menggembirakan. Mereka sukses membuat prototipe gold nanoparticle (GNP) berdiameter 20 nanometer dan 30 nanometer. Partikel berukuran supermini ini bisa menyusup ke dalam tubuh, lalu mencari dan menghancurkan sel-sel kanker.

Untuk mendeteksi lokasi sel kanker (selective cancer therapy), kata Zaidan, GNP dilengkapi dengan sensor pintar yang terbuat dari antigen atau polyetilenglycol (PEG). Setelah mengunci lokasi sel-sel kanker, tubuh pasien disinari dengan photothermal therapy (PTT). Proses radiasi gelombang elektromagnetik (lazimnya memakai sinar infra merah) mengubah energi cahaya menjadi panas yang sanggup membunuh sel-sel jahat itu.

"Pada saat ini, prototipe GNP kami belum dilengkapi dengan sensor pintar karena harus dikarakterisasi dulu sifat optik dan termalnya," ujar dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya, itu.

Pada tahap karakterisasi, pihaknya menggandeng Laboratorium Optik Fisika Universitas Airlangga. Sebab diperlukan mikroskop elektron (jenisnya: SEM atau TEM) untuk melihat GNP secara visual. Alat ini masih sangat jarang di Indonesia.

Usai tahap karakterisasi, penelitian masuk ke tahap eksperimen terapi in vitro, dengan menumbuhkan sel kanker di luar tubuh induk (host). Setelah itu, GNP diujicobakan pada hewan sebelum bisa diterapkan pada pasien penderita kanker. Sejak tahap in vitro dan in vivo, Zaidan akan menggandeng rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Bila dipakai sebagai terapi kanker, Zaidan menambahkan, sebaiknya bentuk partikel nano yang terbuat dari emas itu bulat atau batang. Ukurannya maksimal 50 nanometer agar bebas menembus masuk jaringan tubuh. Target penelitian mereka adalah menyintesis GNP berdiameter terkecil, yaitu 15 nanometer.

GATRA (Dok. GATRA)

Penelitian GNP sebagai alat terapi kanker bukan kali ini saja dilakukan. Beberapa negara melakukannya sejak beberapa tahun lalu. Namun, menurut Zaidan, risetnya berbeda dari sisi pengembangan teori dan metode sintesis. Pada tahap teori, mereka mengembangkan model PTT memakai GNP dan carbon nanotube (CNT) lengkap, mulai simulasi foton dalam jaringan sampai dosimetri terapi.

Dosimetri berarti penentuan cara pemaparan sinar, durasi, daya, dan panjang gelombang radiasi elektromagnetik. Model PTT memang terkait erat dengan photodynamic therapy (PDT). Bedanya, PTT tidak memerlukan oksigen untuk berinteraksi dengan sel atau jaringan target.

PTT juga bisa memakai cahaya dengan panjang gelombang yang kurang energik, sehingga tidak terlalu berbahaya untuk sel dan jaringan lain. "Belum ada teori yang lengkap untuk ini, apalagi yang memakai CNT," kata peraih gelar sarjana dan master dari Institut Teknologi Bandung itu.

Hal baru lainnya dari riset tim Zaidan adalah tidak menyintesis GNP dengan reaksi kimia seperti lazim dipakai dalam riset-riset di luar negeri. Alasannya, bahan baku untuk sintesis menggunakan reaksi kimia sangat mahal dan harus diimpor. Ia mencontohkan, ada satu bahan yang harganya mencapai Rp 3 juta per gram.

Karena itulah, tim Zaidan memilih mencari bahan baku lokal sebagai alat sintesis. Model sintesis baru ini lebih mudah dan lebih murah, tanpa mengurangi tingkat keakuratan dan punya efek samping minimal.

Perbandingannya, bila memakai bahan impor, produksi GNP membutuhkan dana US$ 250 sampai US$ 500 per mililiter. Bila memakai bahan lokal, biaya produksinya hanya Rp 25.000 per 100 mililiter atau 20 kali lipat lebih murah. "Jadi, prediksi saya, jika riset kami sudah mapan dan sudah bisa digunakan, biaya terapi tidak akan lebih dari Rp 50.000," ujar lajang kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, berusia 26 tahun itu.

Selain mengembangkan GNP sebagai alat terapi kanker, tim Zaidan juga tengah mengembangkan CNT sebagai agen selective cancer therapy dan diagnosis. Untuk diagnosis, mereka mencoba membuat contrast agent untuk magnetic resonance imaging (MRI) dan biomarker.

Kini penelitian CNT baru selesai pada tahap teori dan model. Selangkah di belakang GNP adalah yang telah masuk tahap eksperimen. Sumber dana penelitian itu berasal dari Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Universitas Airlangga.

Astari Yanuarti, dan Arif Sujatmiko (Surabaya)
[Ilmu dan Teknologi, Gatra Nomor 4 Beredar Kamis, 3 Desember 2009]

Mimpi Buruk Buat Petani Indonesia

2009-12-13T10:27:00.000+07:00

Sabtu, 12 Desember 2009 pukul 14:24:00
Industri Pupuk di Ambang Kolaps

Agus Yulianto

Ketersediaan bahan baku gas pada 2012 menjadi kendala.

BANDUNG -- Industri pupuk Indonesia pada 2012, di ambang kolaps. Pasalnya, 20 pabrik pupuk yang beroperasi tersebut belum memiliki alternatif bahan baku gas. Padahal, kontrak pengadaan gas antara pihak terkait pengadaan dan pabrik pupuk, mayoritas akan berakhir pada 2012.

''Peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik baru dimulai pada lima tahun terakhir. Padahal, cadangan gas bumi yang ada telah terkait kontrak jangka panjang,'' kata Heri Purnomo, mewakili Dirjen Migas, Dr Ing Evita H Legowo, pada Lokakarya Aspek Governance Sitem Produksi dan Distribusi Pupuk, yang diselenggarakan Kementerian Negara BUMN, Komite Kebijakan Publik (KKP) di Bandung, Jumat (11/12).

Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), kata Heri, pada 2008, pemanfaatan gas bumi untuk domestik mencapai 3.769,2 mmscfd dan untuk pemenuhan ekspor mencapai 4.114,3 mmscfd. Sedangkan alokasi gas bumi untuk domestik dan ekspor berdasarkan Gas Sales Agreement (GSA) pada 2002 hingga Mei 2009, sebesar 64,1 persen untuk domestik dan 35,9 persen untuk ekspor.

Prioritas pemanfaatannya, sambung Heri, untuk peningkatan produksi migas (EOR), listrik, pupuk, dan industri. Sayangnya, kata dia, kontrak-kontrak pengadaan gas untuk industri pupuk ini belum banyak yang diperbaharui dan mayoritas akan berakhir pada 2012.

''Bila kondisi ini tidak segera dicarikan solusinya, maka semua pabrik pupuk akan defisit penyediaan gasnya. Dan itu akan mengancam kelangsungan pabrik tersebut,'' katanya.

Dia mencontohkan, Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan kapasitas produksi pupuk 1.170.000 ton per tahun, pada 2009 kebutuhan gas untuk PIM I sebesar 60 mmscfd dan PIM II sebesar 50 mmscfd. Kebutuhan gas sebagai bahan baku itu sudah tidak dipasok lagi dari Medco Blok A, tapi masih ada dari Swap kargo sebesar 50 mmscfd. Akibatnya, PIM masih kekurangan pasokan gas 60 mmscfd.

Namun, pada 2010, baik Medco blok A dan Swap kargo sudah tidak memasok lagi sehingga pasokan gas ke PIM pada tahun itu defisit 110 mmscfd. ''Tentunya, kita harus duduk bersama mencarikan jalan keluarnya, agar industri pupuk tidak kolaps,'' kata Heri.

Tak hanya PIM, Pupuk Sriwijaya (Pusri) juga mengalami hal serupa. Menurut Heri, pada 2012, kontrak Pertamina EP dengan Pusri akan berakhir. Namun, ungkap dia, hingga saat ini belum ada alternatif pasokan lainnya. Pada 2012 itu, Pusri akan mengalami defisit pasokan gas sebesar 88 mmscfd.

''Alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah relokasi pabrik ke sumber gas bumi (Donggi dan Senoro),'' katanya.

Yang lebih sedikit beruntung, kata Heri, adalah Pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Dengan kapasitas produksi sebesar 2.865.000 ton pupuk per tahun (revitalisasi), PKT masih mendapat pasokan bahan baku gas dari Vico-Chevron dan Total (blok Mahakam). Meski demikian, karena pasokan gas yang dibutuhkan cukup besar, PTK masih mengalami defisit gas sebesar 9 mmscfd pada 2012.

Butuh jaminan
Dirut PT Pusri, Dadang Heru Kodri mengatakan, keberlangsungan seluruh pabrik pupuk di dalam negeri tergantung dari keterjaminan pasokan bahan baku gas. Sementara, melihat habisnya masa kontrak pasokan gas ke pabrik pupuk yang ada pada 2012, kata dia, maka bayang-bayang kehancuran pabrik pupuk dalam negeri semakin di depan mata.

Kata dia, dengan kebutuhan gas sebesar 225 mmscfd, pabrik Pusri II dipasok sebesar 45 mmscfd oleh Medco E&P Indonesia untuk periode 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2019.

Namun, untuk pabrik Pusri III, IV, dan IB dengan jumlah 166 mmscfd disuplai oleh Pertamian EP. Sedangkan 14 mmscfd dipasok dari PT Pertagas untuk Januari 2008-31 Desember 2012. ed: yeyen

Perlunya Evaluasi Soal Pupuk

Pada industri pupuk di Indonesia, ada beberapa persoalan yang timbul dari kebijakan publik yang kurang tepat. Persoalan-persoalan itu, kata Ketua Komite Kebijakan Publik di Kementerian Negara BUMN, Fachry Ali, harus segera diatasi dengan cara memperbaiki kebijakan publik yang ada. Ia pun menguraikan sederet poin yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

1. Konsekuensi pupuk diperlakukan sebagai komoditas strategis, maka pemerintah memberi sibsidi harga kepada petani kecil. Akibatnya, terdapat tiga harga pupuk yang berlaku secara nasional, yakni harga subsidi untuk petani, harga perkebunan, dan harga ekspor.

2. Bahan baku gas dibeli berdasarkan harga pasar. Sedangkan harga pupuk diatur sesuai kebijakan pemerintah.

3. Demi ketahanan pangan, maka perlu jaminan ketersediaan pupuk dan keterjangkauan harga pupuk. Kondisi ini menyebabkan industri pupuk tidak dapat berkembang secara optimal. Padahal Indonesia sebagai negara agraris juga memiliki kelebihan yaitu bahan baku utama yang melimpah (gas dan batu bara) dan harga ekspor pupuk yang tinggi. Seharusnya, Indonesia menjadi pemasok pupuk dunia.

4. Program subsidi harga pupuk, menimbulkan moral hazard di semua lini ketersediaannya dari hulu hingga hilir. Agus Yul, ed: yeyen

(www.republika.co.id)

Mimpi Indonesia Untuk Produksi CBM

2009-12-13T10:12:00.000+07:00

Jumat, 11 Desember 2009 pukul 14:01:00
Mimpi Indonesia Produsen CBM Pertama Dunia

Cepi Setiadi
Wartawan Republika

Pada 2015 Indonesia diprediksi bisa memproduksi CBM hingga 500 juta MMSCFD dan bisa meningkat menjadi 900 MMSCFD pada 2020. Pada 2025 diprediksi produksinya sudah menembus 1.500 MMSCFD.

Indonesia bukan negara miskin. Saat ini Indonesia menjadi satu dari segelintir negara di dunia yang memiliki kandungan potensi gas metana batubara (coal bed Methane/CBM). CBM tersimpan di lapisan-lapisan batu bara kategori rendah kalori (low-rank) pada kedalaman antara 400 - 1000 meter, tersebar di sebelas basin batu bara di kawasan Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Metana merupakan kandungan gas yang juga terdapat pada gas alam (LNG).

Estimasi potensi sumber daya CBM Indonesia sekitar 450 triliun kaki kubik (TCF). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Evita Herawati Legowo, menyatakan, melihat potensi besar tersebut, Indonesia bertekad menjadi negara penghasil CBM pertama. ''Potensinya mencapai 453,3 TCF yang tersebar pada sebelas cekungan hidrokarbon. Pemerintah berupaya agar Indonesia dapat menjadi negara pertama yang mengembangkan LNG dari CBM'' kata Evita.

Dari sumber daya tersebut, cadangan CBM sebesar 112,47 TCF merupakan cadangan terbukti dan 57,60 TCF merupakan cadangan potensial. Menurut Evita jika CBM sudah diubah menjadi LNG, maka akan mudah pendistribusiannya ke seluruh Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau ini.

Evita menjanjikan, LNG yang akan dihasilkan dari CBM tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Terutama untuk daerah atau pulau-pulau terpencil yang akan didistribusikan dengan menggunakan kapal-kapal kecil. ''LNG ini nantinya tidak hanya untuk pembangkit listrik semata, namun juga akan dialokasikan untuk pabrik pupuk dan lainnya,'' kata Evita.

Penegasan Evita ini memang perlu karena selama ini sebagian besar LNG Indonesia lebih banyak diekspor padahal masih banyak kawasan industri yang pasokan gasnya tak lancar. Pada 2015 Indonesia diprediksi bisa memproduksi CBM hingga 500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan bisa meningkat menjadi 900 MMSCFD pada 2020. Evita memperkirakan, pada 2025 perkiraan produksi CBM di Indonesia bisa mencapai 1.500 MMSCFD, setara dengan 18 persen laju produksi gas alam sepanjang Januari-Juli 2009 dari 43 wilayah kontrak kerja sama LNG.

Pemerintah pun terus mendorong pengembangan CBM. Hingga Agustus 2009, setidaknya 15 kontrak kerja CBM telah ditandatangani. Akhir November 2009 lalu pemerintah juga mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja Gas Metana Batu Bara (WK GMB) tahun 2009 sebanyak tiga perusahaan untuk tiga wilayah kerja GMB yang ditawarkan. Sehingga pada akhir 2009 setidaknya hampir 20 Kontrak Kerja CBM ditandatangani.

Selain tiga Wilayah Kerja GMB itu, telah ditetapkan pula dua kontraktor yang mengusahakan Gas Metana Batu Bara yang berasal dari wilayah kerja migas dan wilayah kuasa penambangan batu bara yang sudah ada yaitu untuk Muara Enim dan Batang Asin.

Proyek CBM di Indonesia sebetulnya sudah mulai dilakukan sejak satu dekade silam. Diawali dengan keluarnya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1669 tahun 1998 tentang pengusahaan CBM. Selanjutnya dilakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis hingga tahun 2003.

Pada 2004 keluar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pilot Project CBM Lapangan Rambutan, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, yang dibiayai APBN melalui kerja sama dengan PT Medco E & P Indonesia yang menguasai wilayah kerja migas itu. CBM Rambutan merupakan pengembangan CBM pertama di Indonesia.

Selanjutnya pada 2006 keluar Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 033 yang direvisi menjadi Permen nomor 036 tahun 2008. Ini merupakan awal periode kontrak pertama CBM. Evita menjelaskan pada 2011 ditargetkan keluar PP CBM untuk listrik sehingga pembangkit listrik bisa memanfaatkan bahan bakar alternatif ini.

Pertengahan tahun 2009 Lapangan Rambutan sudah mulai berproduksi. Departemen ESDM memaparkan hasil penelitian Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) Departemen ESDM. Tiga peneliri Lemigas yaitu Hadi Purnomo, Ego Syahrial, dan Panca Wahyudi, menyimpulkan potensi cadangan CBM di wilayah South Sumatera Basin ini diperkirakan sebesar 183 TCF, terbesar di Indonesia.

Mereka menguji lima sumur CBM yang dibor menembus empat buah lapisan batu bara (coal seam) pada interval kedalaman 400-600 meter. Serta satu coal seam di kedalaman 1.000 meter yang merupakan lapisan batu bara paling bawah dengan ketebalan tiap lapisan bervariasi antara 4-20 meter. Hasil kajian laboratorium terhadap inti sampel dari masing-masing lapisan memperlihatkan bahwa seam batu bara di sana mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi CBM.

Berdasarkan hasil analisis laboratorium, gas yang keluar memiliki kandungan metana antara 93-97 persen. Sedangkan air dalam lapisan batu bara yang disedot melalui proses dewatering tergolong tak berbahaya (nontoxic) dengan kandungan logam berat masih di bawah ambang yang dipersyaratkan pada PP nomor 85 tahun 1999. Sedangkan konsentrasi klorida (Cl-) berkisar antara 200-800 ppm.

Saat ini kelima sumur pilot project CBM telah mulai mengeluarkan gas metana batu bara terutama di sumur CBM 3 dengan perkiraan produksi baru sekitar 100 meter kubik per hari yang diprediksikan akan terus mengalami peningkatan.

Kuncinya Infrastruktur Gas

Pengamat pertambangan, Kurtubi, menyatakan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara pertama yang mengembangkan LNG dari CBM butuh waktu yang cukup panjang. ''Paling tidak butuh waktu sepuluh tahun,'' kata Kurtubi. Apalagi sampai saat ini CBM dalam skala besar belum ada realisasinya. Kurtubi bahkan menilai tekad pemerintah dalam hal ini terlalu utopis.

''Seharusnya yang perlu dipikirkan adalah konsentrasi manajemen perminyakan nasional, memang bisa aja mengembangkan CBM tapi itu bukan sebagai prioritas. Untuk CBM masih butuh waktu,'' kata dia.

Di atas kertas pengembangan CBM kata Kurtubi memang memungkinkan. Tetapi yang paling mendesak adalah pengolahan LNG sesuai pasal 33 UU nomor 22 tahun 2001 di mana pengolahan LNG bisa menguntungkan negara. Menurut Kurtubi, Australia saja yang memiliki cadangan batu bara lebih besar dari Indonesia belum mengarah ke pengembangan CBM. ''Ongkosnya masih mahal,'' tandas Kurtubi.

Sementara Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sammy Hamzah, menyambut baik tekad pemerintah menjadi produsen CBM pertama dunia. Menurut Sammy, produksi CBM di Australia terkendala belum adanya kilang LNG untuk mengonversi CBM menjadi LNG di wilayah Australia Timur yang kaya potensi CBM.

Sedangkan di Bontang, Kalimantan Timur, sudah tersedia kilang LNG. ''Membangun kilang LNG sekarang enggak murah, seperti di Bontang itu bisa sampai 20 miliar dolar AS dan memakan waktu lima tahun,'' kata Presiden Direktur PT Energi Pasir Hitam Indonesia itu.

Oleh karena itu, jika pemerintah sukses mengekplorasi CBM di Kalimantan TImur, sangat mungkin sekali bisa dikonversi ke LNG dan bisa diekspor melalui Bontang. Meski demikian, Sammy mengakui bisnis CBM Lebih rumit karena tidak sekonvensional eksplorasi migas biasa. Saat ini Energi Pasir Hitam Indonesia bersama Medco E&P Indonesia dalam tahap eksplorasi tiga wilayah kerja CBM di Kalimantan Timur yaitu di Sekayu, Sangatta, dan Kutai Timur.

Jika ekplorasi CBM sukses, dirinya sangat optimistis tekad Indonesia menjai produsen CBM pertama bisa tercapai. Semenatra soal harga jual, Sammy memperkirakan hanya sedikit lebih rendah dari LNG. Walaupun sama-sama gas metana, namun kandungan kalori CBM lebih rendah dari LNG. Satu kaki kubik LNG bisa menghasilkan panas 1.00-1.100 BTU (British Thermal Unit) setara dengan 250 kilo kalori, sementara CBM sekitar 900-950 BTU.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha. Menurutnya, target tersebut cukup realistis. Apalagi jika yang diandalkan Blok Sanga-sanga di Kalimantan Timur. ''Otomatis mengunakan Bontang di mana fasilitasnya sudah pasti ada sehingga masuk akal kalau dilihat dari sisi kesiapan,'' kata Satya. Namun jika mengandalkan CBM di Sumatera Selatan menurut Satya pemerintah agak sedikit mimpi. ''Fasilitasnya (kilang LNG) belum ada. Jika mau mengembangkan LNG tapi fasilitasnya belum, maka bisa kesalip sama negara lain,'' kata Satya mengingatkan.

(www.republika.co.id)

Kemiskinan Semakin Parah

2009-12-01T10:46:00.000+07:00

Senin, 30 November 2009 pukul 08:10:00
Kurban dan Kemiskinan

Kita menyaksikan pembagian daging kurban di sejumlah tempat diwarnai insiden. Warga yang datang melimpah. Tentu saja, hal itu menjadi tak cukup tertangani dengan baik oleh panitia. Terjadilah desak-desakan dan akhirnya sedikit kisruh. Untung, suasana yang tidak baik itu segera bisa dipulihkan.

Hal itu lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Kita akan sulit menemukan suasana seperti itu di desa-desa. Pelaksanaan ibadah kurban, yang mengiringi Idul Adha, justru menjadi semacam pesta rakyat. Selain sebagian besar daging dibagikan ke masyarakat, panitia dan masyarakat desa berpesta bersama: nyate. Inilah suasana yang membuat semarak Idul Adha dan membuat kita kangen.

Kurban, selain bermakna semangat untuk berkorban apa saja untuk menuju takwa, juga berarti semangat untuk berbagi dengan sesama, terutama yang sudah mampu berkurban domba, sapi, kerbau, atau hewan sesembelihan lainnya, seperti ayam, kelinci, dan sebagainya. Banyak saudara kita yang belum beruntung sehingga belum mampu membeli daging. Idul Adha menjadi dinanti mereka untuk mencicipi daging setahun sekali.

Namun, akhir-akhir ini, suasana kurban kadang tercederai oleh insiden. Sebagian mengecam panitia yang tetap berlaku tradisional, padahal jumlah pengantre daging kurban kini menjadi ribuan. Sebagian mengecam, mengapa panitia yang tidak keliling membagi-bagikan daging itu ke rumah-rumah dan masih banyak lagi kritikan. Sebagian kritik itu ada benarnya, namun juga kita jangan gegabah menuding-nuding. Ada banyak faktor mengapa semua itu terjadi.

Jika di desa, panitia kurban ataupun kurban yang dikerjakan sendiri sudah tahu daging itu akan dibagikan di mana saja; di kota besar, seperti Jakartaapalagi di masjid-masjid tertentu makin impersonal. Belum lagi kini ditingkahi para penampung daging kurban: mereka sudah menunggu untuk membeli daging kurban dengan harga lebih murah daripada di pasar. Ada kompleksitas.

Sebetulnya, yang paling layak dicemaskan adalah kenyataan itu menunjukkan tingkat kemiskinan masyarakat kita makin parah. Para pengamat ekonomi menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi kita makin menganga. Sebagian kecil masyarakat kita bergerak cepat menghisap pendapatan nasional, sedangkan sebagian sangat besar makin terperosok. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang konstan serta peningkatan pendapatan per kapita rata-rata sebetulnya lebih dinikmati segelintir orang.

Kebijakan ekonomi yang berorientasi ekspor telah berlaku menindas dan memiskinkan rakyat. Kita tak peduli dengan industri rotan karena kita hanya ingin gampangan dengan menjual rotan mentah. Akibatnya, Cina menjadi penikmat sebagai pengekspor industri rotan. Padahal, 80 persen rotan berasal dari hutan Indonesia. Ini hanya satu contoh. Mau lainnya? Ya, bailout Bank Century itu. Ini skandal yang jahat.

Jadi, persoalan kurban jangan dilihat sebagai persoalan panitia atau moralitas masyarakat kecil. Itu hanya ujung belaka. Justru, intinya adalah kesalahan kebijakan ekonomi. Justru, kisruh itu akibat elite yang tak berpihak pada pemerataan dan keadilan sosial.

Mari, kita jadikan Idul Adha ini sebagai pengingat bagi para penguasa untuk makin mengorbankan diri terhadap kepentingan masyarakat. Membuat kebijakan ekonomi yang tak gampangan adalah salah satunya.
(-)

(www.republika.co.id)

Jakmania

2009-11-30T10:55:00.000+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Jakmania adalah julukan bagi supporter fanatik Persija.

Setiap Persija turun merumput mereka pasti dengan setia datang berduyun-duyun untuk memberikan dukungan.

Apalagi kalau pertandingannya dilaksanakan di markas Persija yaitu Stadion Utama Senayan Jakarta, sudah dapat dipastikan bahwa seluruh stadion akan berwarna oranye, warna kesayangan Persija.

Bahkan sebelum memasuki stadion, jalanan Jakarta sering dimacetkan oleh kompoi oranye Jakmania, dan tidak jarang pula mereka bikin ulah yang bikin pusing petugas lalu lintas dan para pengguna jalan lainnya.

Beruntunglah Persija memiliki pendukung fanatik yang cukup banyak, sehingga dengan penuhnya lapangan oleh penonton pada setiap pertandingan akan memberikan pemasukan yang cukup memadai dari hasil penjualan karcis masuk, dimana akan sangat membantu untuk membiayai kesebelasan tersebut.

Di Indonesia saat ini bukan hanya Persija saja yang memiliki pendukung fanatik, tetapi kesebelasan lainnya juga seperti Persib, Persik, Arema, Persebaya, Sriwijaya FC, PSM, PSMS, dll.

Semoga hal ini sebagai pertanda akan majunya persepakbolaan Nusantara dimasa depan, sehingga dapat berkiprah untuk tingkat Internasional.

Indahnya Solidaritas

2009-11-28T16:45:00.000+07:00

Sabtu, 28 November 2009 pukul 02:22:00
Solidaritas Sosial

Seluruh umat Muslim sedunia, kemarin merayakan salah satu perayaan paling akbar, yakni Idul Adha 1430 Hijriah. Inilah kesempatan emas bagi umat Islam untuk melaksanakan wujud solidaritas sosial terhadap sesamanya.

Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, memberikan peluang sebesar-besarnya bagi yang mampu untuk membantu sesamanya yang kurang beruntung, miskin, atau yang sedang mengalami musibah, seperti bencana alam. Kepekaan umat terhadap sesamanya, diuji dalam konteks ini.

Kurban bukan semata-mata prosesi penyembelihan hewan kurban, berupa kambing, domba, atau sapi. Tetapi lebih dari itu, yang beruntung memiliki harta dianjurkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum yang miskin. Itulah sesungguhnya ajaran Islam yang hakiki.

Idul Adha ini hanya sebuah momentum yang mesti dilanjutkan pada hari-hari lain. Kerelaan sebagai umat manusia, bukan berhenti hanya pada saat kita merayakan hari akbar ini saja. Seorang Muslim harus ikhlas melepaskan sebagian harta yang dimilikinya, untuk menjalankan apa yang ditetapkan Allah SWT, membantu sesamanya.

Kita mestinya tak terpaku pada kerelaan dalam bentuk harta atau fisik. Peluang bagi umat Islam untuk menjadi insan yang kamil (sempurna) terbuka seluas-luasnya. Saatnya, segenap lapisan masyarakat menggalang solidaritas untuk mengatasi krisis ekonomi global saat ini.

Ada harapan di ujung lorong yang gelap gulita ini. Dalam situasi krisis dan tantangan yang semakin menghimpit ini, manusia justru diingatkan agar terus bersemangat memecahkan persoalan yang menghimpit. Di sinilah solidaritas sosial diuji.

Apakah kita bisa tersenyum di atas penderitaan sesama? Di situlah keyakinan kita mendapatkan tantangan. Di situ pula keimanan kita sebagai hamba Allah mendapatkan pertanyaan besar. Dan tugas kita untuk menjawab dua pertanyaan itu dengan aksi nyata.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, kembali menghadirkan ketimpangan sosial yang begitu jauh. Kita melihat dengan mata kepala, bagaimana sejumlah tokoh bangsa menghambur-hamburkan dananya untuk meraih jabatan tertentu. Seolah tak peduli bahwa di sekelilingnya masih banyak yang terjerat kemiskinan.

Kita lihat lagi, pada saat pemilu, baik di tingkat lokal hingga tingkat nasional, sejumlah elite bangsa ini rajin membantu kalangan tidak mampu. Tetapi kita semua tahu, langkah itu bukan gerakan keikhlasan, kerelaan, apalagi pengorbanan. Bukan itu semangat pengorbanan yang dibutuhkan.

Semangat penyembelihan seperti yang terkandung dalam hari raya kurban ini, menganjurkan kita dapat menyembelih keserakahan, ketamakan, keangkuhan, dan nafsu untuk menguasai harta dengan cara-cara yang tidak wajar, seperti korupsi.

Karena sesungguhnya, manusia yang derajatnya lebih tinggi adalah manusia yang hidupnya dapat lebih bermanfaat dan menyebarkan manfaat bagi kemaslahatan sesamanya.

Krisis ekonomi jilid kedua di era reformasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan elite negeri ini untuk berlomba-lomba memberikan contoh solidaritas sosial. Bukan solidaritas semu seperti yang dipertontonkan pada pemilu lalu.

(www.republika.co.id)

Manfaat Kurban

2009-11-28T16:34:00.000+07:00

Sabtu, 28 November 2009 pukul 02:57:00
Kurban, Solusi Masalah Bangsa

Oleh Siwi Tri Puji, M Ghufron

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha Illallahu wallahu Akbar
Allahu Akbar walillahilhamd

Gema puja-puji atas kebesaran Allah SWT terdengar bergemuruh di seluruh dunia. Ratusan juta Muslim, dari ujung delta Afrika, benua hijau Eropa, hingga pedalaman Asia, bermunajat menyebut keesaan Sang Penguasa Alam, mengenang keikhlasan Nabi Ibrahim atas putranya, Nabi Ismail, untuk disembelih yang kemudian diganti domba.

Di Abuja, Ibu Kota Nigeria, takbir tak henti-hentinya berkumandang. Air mata ribuan jamaah Shalat Id tak tertahankan membasahi wajah mereka ketika khatib dengan kusyuknya membacakan doa. Sementara di New York dan Washington, Amerika Serikat (AS), ribuan kaum Muslim mendatangi masjid-masjid dan sekolah-sekolah untuk melaksanakan Shalat Id.

Kalimat-kalimat segala puji bagi Allah juga terdengar dari dalam mal-mal dan pusat perbelanjaan di sejumlah kota di Eropa. Musim dingin membuat mereka memilih mal-mal itu untuk dijadikan pelaksanaan Shalat Id. Dan itu, kata beberapa jamaah di London (Inggris) dan Frankfurt (Jerman), tidak mempengaruhi kekhusyukan ibadah.

Dari Makkah, hujan yang mengguyur Arafah sehari sebelum pelaksanaan wukuf menjadi berkah tersendiri. Meski tenda-tenda dan karpet sempat basah, namun di hari wukuf, jejak hujan membuat Arafah lebih nyaman. Debu jauh berkurang dan udara lebih sejuk.

Di dalam tenda masing-masing, jamaah mengoptimalkan waktu wukuf dengan berzikir, berdoa, membaca Alquran, dan mengikuti tausiyah. Hampir semua maktab menyelenggarakan acara tausiyah dan doa bersama, yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji.

''Umat Islam semestinya meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam beribadah, termasuk berhaji. Rasulullah tidak pernah mendahulukan ibadah-ibadah sunah individual, tetapi lebih menekankan ibadah-ibadah sosial,'' kata Naib Amirul Haj, KH Ali Mustafa Yaqub, dalam tausiyahnya di tenda Maktab 44, kemarin.

Itu sebabnya, papar KH Ali, dalam seumur hidupnya, Rasulullah berhaji hanya sekali. Namun, kata dia, ada umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW ingin beribadah haji setiap tahun, padahal kehidupan Muslim di sekitarnya masih sangat memprihatinkan.
''Jadi, pantaskah seorang Muslim yang kaya setiap tahun pergi ke Makkah untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib? Hadis manakah yang menyuruh kita bolak-balik umrah, sementara kaum Muslimin sedang kelaparan,'' KH Ali mempertanyakan.

Suasana meriah penuh khusyuk juga terlihat di Tanah Air. Jutaan umat Islam mendatangi masjid-masjid dan lapangan-lapangan untuk menunaikan Shalat Id di seluruh pelosok negeri.

Di Jakarta, Masjid Istiqlal dibanjiri ratusan ribu umat, yang mayoritas berbalut pakaian serbaputih. Begitpun yang terlihat di banyak kota lainnya seperti di Bandung, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Bandar Lampung, hingga Jayapura. Tak lupa, sejumlah khatib pun menyerukan pesan moral kepada para pemimpin bangsa di tengah krisis kepercayaan yang terjadi saat ini.

Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah, KH Ahmadi Abdullah Fattah, mengingatkan kepada para pemimpin negara untuk meneladani makna Hari Kurban, agar rakyat luas dapat merasakan hidup bahagia, adil, dan makmur. ''Kenyataannya, masih ditemui adanya para pemimpin yang tega mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi,'' ujarnya.

Tindakan para pemimpin yang tidak patut diteladani tersebut, mendorong terjadinya tindak korupsi, penipuan, kekerasan, dan tindak kejahatan lainnya. Akibatnya, kata KH Ahmadi, masih banyak rakyat yang harus hidup menderita dan sengsara.

Berdasarkan ajaran Islam, ia menjelaskan, berkurban dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilaksanakan dengan ikhlas, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. ''Keteladanan Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan ujian keimanan untuk mengorbankan anak yang sangat dicintainya,'' ujarnya.

Seruan moral terhadap pemimpin bangsa juga disampaikan khatib Shalat Id di Universitas Muhammadiyah Malang, Ahsanul In'am. Kata dia, Idul Adha tahun ini diliputi keprihatinan berbagai persoalan bangsa. Melalui pelajaran kurban, jelas In'am, hikmah paling penting yang bisa diambil adalah kejujuran, perjuangan yang keras, dan keihlasan berkorban.

Nilai-nilai itu, sambungnya, telah luntur dan dilupakan saat pengelola bangsa ini memegang kekuasaan. Menurut dia, bangsa Indonesia telah kehilangan kejujuran, kesungguhan berjuang untuk kepentingan bangsa dan keikhlasan berkorban.

Eep Saefulloh Fatah, saat menjadi khatib di Ngurah Rai, meminta agar para pemimpin bangsa mampu mencerahkan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang berakal.

''Berpegang pada prinsip untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan makna Idul Adha,'' kata Eep di hadapan lebih dari lima ribuan umat Islam dari Denpasar dan sekitarnya.

Dari Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung, khatib Wan Abbas Zakaria, menyatakan, ibadah kurban menjadi salah satu bentuk pemecahan masalah bangsa seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, ketidakdilan, dan kesehatan.

Menurut dia, pada surat Al-Hajj ayat 36 dijelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban tidak semata-mata untuk menegakkan hablum minallah (hubungan dengan Allah), tapi juga implikasi dari hablum minannas (hubungan dengan manusia).

Tiga karakter
D Masjid Istiqlal, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Ridwan Lubis, mengatakan bahwa Islam terbentuk dari tiga karakter. ''Islam sebagai agama yang datang terakhir dibangun oleh tiga karakter yang membedakannya dari agama yang lain,'' kata Ridwan dalam ceramah kurban yang diikuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Ia menyebutkan, persamaan derajat sebagai karakter pertama Islam. Seluruh umat Islam, jelas Lubis, sama derajatnya, tidak peduli ras, garis keturunan, harta, dan kekuasaan. ''Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya,'' tegasnya.

Karakter kedua adalah keilmuan dan kehidupan bersahaja. ''Jika masyarakat sebelum Islam acap kali bertentangan dengan ilmu pengetahuan maka Islam datang dengan semangat selaras dengan keilmuan,'' kata Lubis.

Islam percaya seluruh tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan oleh karena itu, pengetahuan tidak boleh lepas dari nilai-nilai. Karakter ketiga, Lubis menyebut kemajuan. Kata dia, Islam memperkenalkan konsep baru tentang kemajuan.

Soal kemajuan bangsa ini, Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar, mengatakan, Hari Kurban harus dijadikan momentum kebangkitan umat Islam.

Dan kini, di seluruh penjuru dunia, umat Muslim sedang merayakan kebahagian luar biasa. Si kaya telah berkurban atas nama Sang Pencipta, sementara si miskin tersenyum setelah mendapatkan seonggok daging kurban yang sangat berarti bagi mereka.

Pengorbanan itulah yang menjadi momentum indah tumbuhnya solidaritas sosial di antara umat Islam. c08/co1/antara, ed: damhuri

(www.republika.co.id)

Idul Adha

2009-11-28T07:49:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Allohu akbar,
Allohu akbar,
Allohu akbar,
Allohu akbar, walillahil hamdu.

Hari Raya Idul Adha atau Idul Qurban atau juga sering disebut Hari Raya Haji, merupakan hari raya terbesar dalam Islam.

Pada hari ini banyak yang diperingati sebagai napak tilas perjalanan sejarah terutama peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar.

Napak tilas tersebut terutama dilakukukan oleh para jemaah haji yang setiap tahunnya berjumlah 2 juta orang yang datang dari seluruh penjuru dunia, dan berkumpul ditanah suci Makkah dan sekitarnya. Mereka datang memenuhi panggilan Allah.

Labbaika Allhomma labbaik,
Labbaika lasyarika laka labbaik,
Innal hamda, wannikmata laka wal mulk,
Lasyarika laka.

Ritual ibadah haji cukup berat pelaksanaannya, mencakup kecukupan dan kekuatan pisik, kekuatan iman, dan kecukupan biaya. Ibadah ini adalah ibadah penyempurnaan keislaman seseorang. Karena itu Allah menjanjikan ganjaran yang setimpal bagi haji mabrur yaitu syurga jannatun naim.

Bagi yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji, mereka juga melakukan ibadah sholat idul adha beramai-ramai ke lapangan atau masjid untuk mengagungkan asma Allah, besyukur, bertakbir, bertahlil dan bertahmid serta mendengar kan khotbah idul adha.

Sehabis itu mereka yang mampu melakukan ibadah penyembelihan hewan qurban, disediakan waktu selama 4 hari untuk memberikan kesempatan luang sehingga semua daging qurban dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan usapan gizi yang baik dimana selama ini mereka sulit mendapatkannya karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi.

Hewan Qurban

2009-11-26T09:44:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Ibadah Qurban bagi kaum muslim dapat menjadi sarana meningkatkan ekonomi rakyat, khusus bagi mereka yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan hewan qurban, mulai dari para peternak, pedagang, tukang potong, dll.

Jadi ibadah Qurban mempunyai beberapa dimensi kebajikan antara lain sebagai ungkapan ketaqwaan kepada Sang Pencipta dan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Nya, juga sebagai rasa kepedulian dan kasih sayang kepada kaum dhuafa yang kurang mampu untuk sekadar membeli sekerat daging, serta untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Mengejar Nilai Tambah Komoditi Kakao

2009-11-25T12:43:00.000+07:00

Selasa, 24 November 2009 pukul 11:39:00
'Bangkitkan Industri Kakao Indonesia'

LUWU -- Menteri Pertanian Suswono mengatakan industri kakao harus dibangkitkan dari tidurnya. ''Indonesia adalah eksportir biji kakao nomor tiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana,'' katanya di Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (23/11).

Hal itu ia ungkapkan dalam sambutannya pada pencanangan Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk Mendukung Industri Dalam Negeri. Dalam acara itu hadir Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Zaenal Bachruddin, Dirjen Perkebunan, dan Bupati Luwu Ade Mudzakkar.

Suswono mengatakan Indonesia masih sebatas sebagai eksportir biji kakao. Hal ini tentu tak memiliki nilai tambah karena belum diproses di industri. Untuk menunjukkan industri kakao tertidur, ia menyebut dari 16 unit industri kakao hanya tiga unit yang beroperasi. Lainnya, 3 unit berhenti total, 1 unit dalam perbaikan, dan 9 unit berhenti sementara.

Padahal disisi lain Indonesia menjadi importir kakao olahan. Karena itu ia mengatakan, ''Bila perlu tak ada lagi ekspor kakao dalam bentuk biji.'' Sedangkan negara-negara yang tak memiliki pohon kakao justru menjadi penikmat dari industri kakao.

Pada tahap awal, ia mendorong agar petani kakao melakukan sedikit sentuhan dengan mengenalkan proses fermentasi kakao. Yaitu proses pengeringan biji kakao dengan diperam terlebih dahulu dalam kotak tertutup. Setelah itu baru dijemur. Proses fermentasi ini akan menghasilkan biji kakao kering yang lebih sempurna dan menghasilkan cita rasa yang lebih baik serta aroma yang harum.

‘’Saat ini kakao menghasilkan 1.150 juta dolar (1,250 miliar rupiah) devisa, nomor tiga setelah kelapa sawit dan karet,’’ ujarnya. Ia berharap setelah fermentasi, devisa kakao meningkat jadi 2 miliar dolar per tahun.

Adapun Dirjen PPHP Zainal Bachruddin menyebutkan proses fermentasi akan memberi nilai tambah dan menaikkan daya saing biji kakao. Juga akan mendukung industri pengolahan dalam negeri. Menurutnya, pada 1968 luas kebun kakao hanya 12.855 ha, menjadi 1,5 juta ha pada 2008. Produksi kakao mencapai 721.780 ton pada 2008. nasihin, ed: budi r

(www.republika.co.id)

Lebih cepat, lebih baik.

2009-11-23T13:02:00.000+07:00

Menghindari Jalur Lambat

Setelah mencoba bangkit dari krisis tahun 1997 dan disusul krisis keuangan global 2008, sebagai pemimpin negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup berhasil mengendalikan keadaan. Setidaknya terlihat dari stabilnya situasi politik dan ekonomi pada saat ini. Langkah Presiden SBY melakukan reformasi birokrasi hingga upaya pemberantasan korupsi telah menciptakan landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Meski demikian, bukan berarti masalah besar lainnya sirna. Beruntung, pemerintah menyadari hal itu. Lewat pergelaran National Summit atau Rembuk Nasional, pekan lalu pemerintah mencoba menampung beragam rekomendasi yang dijadikan sebagai masukan dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Memang sudah saatnya pemerintah lebih fokus pada rencana aksi agar tidak kehilangan momentum dan meredupkan kembali optimisme. Pemerintah harus memiliki terobosan dan tidak sekadar melanjutkan program lima tahun lalu.

Menko Perekonomian yang baru berjanji akan bekerja habis-habisan membenahi sektor riil untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Target pertumbuhan ekonomi sekitar 7% pada 2014 pun diyakini bakal tercapai, meski sesungguhnya angka ini konservatif. Maklum, jika pemerintah bisa mengatasi bottle neck dalam perekonomian dan banyak terobosan, rasanya target itu tidak terlampau sulit dicapai.

Tentu kita sepakat bahwa kualitas pertumbuhan yang dicapai akan sangat mempengaruhi kemampuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Syarat keberhasilnnya, angka pertumbuhan harus lebih tinggi dari laju inflasi. Jika terbalik, dipastikan pengurangan angka kemiskinan tidak akan tercapai. Demikian pula, jika kualitas pertumbuhan yang dicapai lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada ekspor serta investasi dan sektor industri lebih padat modal, kemampuan menyerap pengangguran pun menjadi rendah.

Pemerintah juga harus memperkuat stabilitas sektor keuangan, termasuk pengelolaan moneter, yang diarahkan untuk menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha.

Investasi dalam beberapa tahun ini terindikasi kurang menggembirakan. Padahal, untuk menopang pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014, diperlukan investasi sekitar Rp 2.000 trilyun per tahun. Sementara itu, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara hanya mampu mengisi sekitar 20%-nya. Sisanya, tentu dibutuhkan kucuran dana dari sektor usaha nasional (swasta dan BUMN) serta dana luar negeri.

Persoalan investasi memang sangat kompleks. Buruknya kondisi di sektor ini mendesak untuk segera dituntaskan. Semua hambatan yang menyumbat perekonomian itu akan menimbulkan ketidakpastian usaha dan investasi. Risiko bisnis yang tinggi akan membuat investor urung menanamkan modal. Sebaliknya, persoalan baru kini mulai muncul, seperti gonjang-ganjing perseteruan antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang dampaknya makin meluas.

Salah satu rekomendasi yang terhimpun dari acara Rembuk Nasional lalu adalah terkait masalah hukum dan perundang-undangan. Ini menunjukkan betapa salah satu sumbatan paling serius adalah persoalan unsur-unsur dari institusi. Jika institusi penegak hukum tidak mampu menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat dan menumbuhkan keyakinan pengusaha, kita akan tetap di jalur lambat dengan pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Pemerintah juga harus fokus mengatasi persoalan industri manufaktur yang kini memasuki fase deindustrialisasi secara berlanjut, yang bisa memperburuk daya saing industri dan ekspor. Sektor manufaktur dalam dua tahun terakhir tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Idealnya, pertumbuhan sektor ini lebih dari 7%, agar target ekonomi bisa tumbuh lebih dari 6%.

Kini saatnya Indonesia memperbaiki faktor-faktor yang memberi kemudahan dalam memulai bisnis, sehingga kebijakan dan program di bidang investasi akan semakin baik. Di luar faktor finansial, keterbatasan infrastruktur, dan masalah konsistensi penegakan hukum, sudah saatnya masalah pasokan energi listrik serta meningkatnya persaingan antarnegara segera diatasi, agar tidak menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi asing.

Upaya mempercepat penyerapan anggaran dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan mempercepat pembelanjaannya pun diharapkan ikut memberi andil yang tak sedikit, agar negeri ini terhindar dari jalur lambat pertumbuhan ekonomi. Semoga!

Sugiharto
Chairman of Steering Committee The Indonesian Economic Intelligence
[Perspektif, Gatra Nomor 1 Beredar Kamis, 12 November 2009]

Satu orang, tiga pohon !

2009-11-22T15:14:00.000+07:00

200 Ribu Pohon untuk Indonesia Menanam

Headlines | Sun, Nov 22, 2009 at 14:07 | Jambi, matanews.com

Pemerintah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam waktu dekat melakukan penanaman 200.000 pohon sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Menanam yang telah dicanangkan secara nasional.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci Abu Hasan ketika dikonfirmasi, Minggu, penanaman pohon sebanyak itu sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kerinci.

Kerinci yang merupakan kabupaten yang berada di paling barat Provinsi Jambi atau berjarak 450 km dari Kota Jambi, dikenal memiliki hutan yang cukup luas, di antaranya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

“Kegiatan Indonesia menanam di Kerinci direncanakan akan dilaksanakan pada awal Desember 2009,” katanya.

Pusat kegiatan Indonesia Menanam di lokasi pembangunan asrama Brimob, yaitu di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati VII, karena tempatnya sangat strategis dan lahannya juga sudah kritis.

Kegiatan ini akan dibuka langsung Bupati Kerinci Murasman. Sebanyak 200.000 pohon dari berbagai jenis itu akan ditanam secara serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci yang dikoordinir camat.

“Kita di Kerinci menggunakan istilah `one man three tree`, yaitu satu orang akan menanam tiga batang pohon,” katanya.

Sementara itu, Camat Depati Tujuh Nafritman saat dihubungi mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Indonesia Menanam yang berpusat di Desa Belui Tinggi.

Pihaknya sangat mendukung program yang telah digagas pemerintah pusat untuk melestarikan lingkungan hidup, apalagi saat ini ditengarai sudah banyak hutan di Kerinci yang telah ditebang.

Terbukti udara Kerinci sendiri tidak lagi sedingin beberapa tahun sebelumnya, padahal daerah ini berada di dataran tinggi, hal ini mengindikasikan hutannya sudah banyak yang ditebang.(*an/z)

Indonesia & Perubahan Iklim

2009-11-20T14:03:00.000+07:00

Indonesia Berhutan Luas, Berperan Dalam Konvensi Perubahan Iklim
Selasa, 17 November 2009 05:09 WIB |

Pekanbaru (ANTARA News) - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam pertemuan Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 karena punya hutan yang luas.

"Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pertemuan Kopenhagen karena miliki hutan yang besar," kata Menteri Negara untuk Energi dan Perubahan Iklim Inggris, Joan Ruddock, di Pekanbaru, Senin.

Karena itu, ujar dia, pihaknya juga melakukan pertemuan untuk bernegosiasi ke sejumlah negara lain mengajak dan mengajak negara itu menghasilkan sesuatu keputusan yang efektif dan ambisius pada pertemuan Kopenhagen.

Ruddock berjanji, kesepakatan yang diambil Indonesia dalam pertemuan internasional itu akan didukung sepenuhnya dan membantu Indonesia seperti pendanaan dalam perubahan iklim.

Pihaknya juga telah menjadwalkan melakukan pertemuan dengan para menteri terkait selama berada di Indonesia terkait komitmen pengurangan emisi berkisar antara 26 persen hingga 40 persen pada tahun 2020.

Namun, jelas Ruddock, Inggris tidak akan membandingkan komitmen pengurangan emisi dengan negaranya yang menargetkan penurunan sebesar 34 persen pada tahun 2020 dan 80 persen tahun 2050.

"Sulit membandingkan target pengurangan emisi Indonesia dan Inggris karena kadar emisi Indonesia tinggi, sedangkan Inggris stabil," ujarnya.

Selama sehari berada di Riau, Ruddock, yang didampingi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull, juga meninjau langsung lahan gambut di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pihaknya juga melakukan pertemuan dengan para penggiat lingkungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional di Pekanbaru.

"Kami juga mendengarkan LSM kenapa terjadi penebangan hutan dan melibatkan komunitas lokal untuk mengetahui rencana apa saja yang dilakukan demi mengurangi kerusakan hutan," ujarnya. (*)

COPYRIGHT © 2009

Satu pohon, perorang, pertahun

2009-11-20T13:40:00.000+07:00

Dishutbun Siapkan 195 Ribu Bibit Kayu Penghijauan
Kamis, 19 November 2009 05:32 WIB |

Curup, Bengkulu (ANTARA News) - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Rejang lebong, Provinsi Bengkulu, sedikitnya sudah menyiapkan 195 ribu bibit kayu untuk pencanangan program pemerintah pusat penanaman satu orang satu pohon.

"Ke 195 ribu bibit kayu ini diantaranya 93 persen jenis kayu- kayuan dan tujuh persen jenis tanaman buah- buahan," kata Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Rejang Lebong, Nandang Sumantri, Rabu.

Saat ini terang Nandang, bibit telah disiapkan, tinggal menunggu di bagikan kepada masyarakat untuk ditanam di masing-masing lokasi lingkungan rumah warga.

Bibit kayu dan buah- buahan tersebut akan di bagikan ke 15 kecamatan di Rejang Lebong, selanjutnya diserahkan pada masyarakat secara gratis.

Selanjutnya pihak dinas kehutanan dan perkebunan akan menanamkan pada daerah aliran sungai yang ada di kabupaten Rejang lebong.

Bagi masyarakat yang menanam bibit program satu orang satu pohon, hasil nantinya silahkan dinikmati sendiri.

Ketua pelaksana program satu orang satu pohon Kabupaten Rejang lebong, Kadirman mengungkapkan, Program pusat tersebut sebagai upaya masyarakat dalam membantu terjadinya pemanasan bumi.

"Masing-masing kecamatan nantinya akan mendapat jatah pohon untuk ditanam dan di bagikan pada masyarakat.

Ia mengatakan pelaksanaan penanaman satu orang satu pohon akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 28 November 2009.

Lokasi penanaman secara serentak ini di hutan kota, tepatnya di Desa Duku Ulu, kecamatan Curup Timur.

Sedangkan bibit sebanyak 195 ribu batang yang di siapkan akan dibagikan di beberapa titik.

Antara lain, di kantor camat kecamatan Sindang Kelingi 40 ribu batang, kantor camat kecamatan Curup Selatan 35 ribu batang, kantor camat kecamatan Curup Utara 40 ribu batang, kantor kecamatan Curup Timur 40 ribu batang, dan Desa Baru Manis kecamatan Bermani Ulu 40 ribu batang.

"Pemerintah Rejang Lebong akan menargetkan program ini mencapai 220 ribu batang yang akan di tanam," kata Kadirman.(*)

COPYRIGHT © 2009

Usaha Penggemukan Sapi (2)

2009-11-18T11:07:00.000+07:00

Analisis Penggemukan Sapi Potong Simmental dan Limousin

Sering kami dimintai pendapat oleh rekan2 peternak baik pemula maupun yang berpengalaman tentang bagaimana pemilihan calon sapi yang bagus untuk dipelihara dengan tujuan digemukkan pada perusahaan kami. Pertanyaan ini meliputi mulai tentang jenis sapi (ras), bentuk tubuh, umur, berat badan, waktu pemeliharaan sampai panen dan kalkulasi harga jual maupun belinya. Di sini kami hanya ingin berbagi pengalaman saja dan share dengan sesama pelaku usaha peternakan sapi.

1.Jenis Ras dan bentuk tubuh. Sejatinya semua jenis ras punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentang hal ini sudah banyak diulas di pelbagai literatur tentang sapi potong. Hanya kita sebagai Praktisi peternakan seyogyanya perlu memperhatikan nilai-nilai praktis dan ekonomis dari jenis ras tersebut baik dari sisi kekuatan finansial peternak, peruntukannya dan timing tepat penjualannya. Seperti kita ketahui, untuk ADG (penambahan Berat harian) bolehlah diakui memang sapi jenis limosin dan simmental F1 telah menjadi primadona yang mana ADGnya mampu mencapai 1,3-2kg/ harinya. Disusul di belakangnya silangan SIMPO dan LIMPO dengan ADG 1-1,7kg/hari. Berlanjut kemudian PO murni, Bali dan seterusnya yang lebih rendah penambahan berat hariannya dan struktur tubuhnya. Namun poin terpenting untuk tidak kita lupakan dari semua itu tentunya adalah Fisiologi dan kriteria performance sapi itu sendiri. Tampilan fisik yang ideal mencakup body frame, power depan dan belakang sapi akan mempengaruhi ADG, kemudahan pemeliharaan,dan harga purna jualnya.

2.Umur dan berat badan. Usia sapi yang ideal untuk digemukkan adalah mulai 1,5 sampai dengan 2,5 tahun. di sini kondisi sapi sudah mulai maksimal pertumbuhan tulangnya dan tinggal mengejar penambahan massa otot (daging) yang secara praktis dapat dilihat dari gigi yang sudah berganti besar 2 dan 4 buah. Sapi yang sudah berganti 6 gigi besarnya (3 tahun ke atas) juga cukup bagus. Hanya di usia ini sudah muncul gejala fatt (perlemakan) yang tentunya akan berpengaruh dengan nilai jual dari pelaku pemotongan ternak. Sapi apabila masih di bawah usia ideal penggemukan biasanya lebih lambat proses gemuknya dikarenakan selain bersamaan pertumbuhan tulang dan daging juga sangat rentan resiko penyusutan serta labil proses penambahan berat disebabkan adaptasi tempat yang baru, pergantian pola pakan dan teknis perawatan serta penyakit. Tentang variabel berat tubuh, pastinya akan kita lihat dulu dari jenis ras apa sapi yang akan kita pelihara. Sapi jenis limousin dan simmental maupun silangannya dengan PO kala umur 1,5 tahun sudah berbobot rata-rata 350-400 kg, sedang sapi PO murni hanya kisaran 185-275 kg. Nah, dari sini nantinya kita akan mulai berhitung tentang teknis penilaian ideal untuk mengukur sistem pemeliharaan dan transaksi jual beli.

3.Masa pemeliharaan. Sesuai pengalaman kami yang baru sedikit ini, kami menyarankan pada mitra peternak kami bahwa sapi yang akan digemukkan agar memakai mekanisme : apabila masa panen jangka pendek (k.l 100 hari) pilihlah jenis limousin, simmental dan silangannya (F1 maupun F2) dengan berat mulai 390-500 kg. Jika proporsional pemeliharaannya, sapi tersebut akan mampu bertambah minimal 100kg saat panennya. Namun kalau yang diinginkan masa panen jangka menegah dan panjang ( k.l 250 hari hingga lebih dari 1 tahun) disarankan agar memilih jenis F1 simmental dan limousin yang murni genetiknya dengan berat di bawah 350 kg. Kebanyakan peternak yang berpola seperti ini biasanya untuk investasi, pemurnian genetik indukannya atau bahkan sebagai hewan kesayangan (klangenan jawa.red). muncul satu pertanyaan yang menggelitik; lebih untung pola yang mana?

4.Perhitungan harga. Sapi untuk pemeliharaan jangka menengah (k.l 250 hari) dengan berat di bawah 300 kg rata-rata masih belum dapat mencapai rendemen karkas lebih dari 49%. Sehingga apabila ingin dijual, pembeli barunya biasanya masih akan meneruskan penggemukannya lagi.Jika kita analisa, sapi F1 umur 5-8 bulan harga pasaran rata-rata per mei 2009 adalah 7,5-10 juta dengan bobot 250-325 kg. Kita ambil tengah-tengahnya saja lalu kita konversikan dengan harga timbang hidup jatuhnya sekitar Rp.31.000;/kg timbang di pasar. Kenapa seperti itu ??? sapi dengan berat 380-525 kg seharga Rp.24.000/kg (sesuai harga loco di farm kami) adalah untuk kriteria jenis BAKALAN. Jadi di spek ini kita sudah mulai dapat mengukur standar perhitungan baik umur sapinya, prosentase rendemen karkasnya (berat daging tulang), capaian bobot maksimal, sampai dengan masa panennya. Beda halnya dengan berat 300kg ke bawah; karena itu masih tergolong jenis BIBIT.Jadi sistem transaksinya mirip seperti di bursa pelelangan yang harganya ditentukan berdasarkan kerelaan penjual dengan kepuasan dan jatuh hati sang pembeli. Maka disitulah kita baru dapatkan harga umum dan rata-rata kepantasan transaksi di pasar ataupun di peternak yag ketemunya ternyata di harga Rp.31.000.Kita tentu belum dapat mengukur standarisasi, berapa nanti capaian berat maksimal dan waktu panennya apalagi berapa rendemen karkasnya.Lain daripada itu, sistem pasar peternakan kita malah sudah tidak ada lagi sertifikasi /surat keterangan bibit saat sapi dijual yang berbeda saat zaman orde baru dulu, ironi memang.sehingga kita pasti akan kesulitan mencari blood link sapi, alamat peternak apalagi cara perawatan dan ransumnya.Kecuali kalau sapi tersebut kita beli langsung di breeder
Sedikit analogi: apakah anda mampu menaksir berapa ton padi dalam 1hektar yang akan anda panen saat umur benih baru ditancapkan 15 hari atau sebulan sekalipun? bagaimana dengan resiko hama, kelangkaan pupuk dan pengairannya? apakah anda bisa pastikan akan menuai panennya? ini analogy untuk BIBIT.
Nah sekarang, kesulitankah anda memprediksi, berapa ton gabah yang akan anda dapatkan saat padi anda telah berbulir siap menguning? ini kiasan untuk BAKALAN, kalaupun panen anda akhirnya kurang maksimal masihlah kita dapatkan gabah meski rendah mutu dan tidak banyak jumlahnya.Taruh kata untuk bibit yang beratnya dibawah 300 kg kalau selama dipelihara sapi tadi mencapai bobot 600kg (adakah jaminan????) maka akan diperoleh pendapatan sbb; 600 kg X Rp.24.000/kg (harga siap potong) : Rp. 14.400.000; – Rp. 9.300.000( harga bakalan) = Rp.5.100.000 selama l.k.250 hari. Bandingkan dengan pola 100 hari, disini apabila anda membeli bakalan,bobotnya rata-rata 430kg komposisi mix F1 dan F2. harga dasarnyapun masih logis di banding pola jangka panjang. Analisanya sebagai berikut : 430 kg X Rp.24.000 = Rp.10.300.000; Masa pemelihara 100 hari dicapai berat 560 kg (banyak yang menjamin..) dengan ADG 1,3kg X Rp.24.000; akan didapat penghasilan = Rp.13.440.000 – Rp.10.300.000 (modal pembelian) keuntungannya : Rp.3.100.000 selama 100 hari. Maka dalam 1 tahun kita akan dapat panen 3 kali.

Pola pemeliharaan di perusahaan kami dalam 1 tahun (menurut kalender Hijriyah) adalah : pada bulan muharram dilaksanakan pengadaan untuk sapi jenis simmental, limousin dan silangannya yang akan dipanen pada bulan Rabi’ul Akhir. Pengadaan ke II dilaksanakan di bulan Jumadil Awal dan akan dipanen nantinya pada bulan ramadlan. Di bulan Syawal kami lakukan pengadaan sapi jenis PO murni karena bulan Dzulhijjah harga sapi PO selisih Rp.3-4000/kg lebih mahal panenannya. Demikian rotasi ini senantiasa kami tetapkan sebagai acuan kerja.
Segala yang menyangkut istilah seperti tersebut di atas hanyalah sekedar teknis empiris yang pernah kami alami dan bukanlah istilah ilmiah yang jauh dari pengetahuan kami.
Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya.Mohon dikoreksi untuk jadi evaluasi dan introspeksi kami agar ke depan lebih baik lagi dalam beternak.
Semoga bermanfaat.

sumber.lembusora.com

(www.ternakonline.wordpress.com)

Usaha Penggemukan Sapi (1)

2009-11-18T10:36:00.000+07:00

Analisa Usaha Penggemukan Sapi
Wednesday, July 29, 2009
By abrianto

Analisa usaha penggemukan sapi potong.
Apakah usaha penggemukan sapi potong itu menguntungkan ?.
Kuncinya adalah ketrampilan dan pengetahuan untuk dapat memprediksi semua faktor yang saling berhubungan. Oleh sebab itu para peternak diharapkan untuk memiliki data-data lengkap mengenai Biaya yang harus dikeluarkan serta Pendapatan yang nantinya bakal dari peroleh dari usaha penggemukan sapi ini. Semakin detil data yang dimiliki akan semakin kecil pula resiko kerugian yang bakal dialami oleh peternak tersebut.

Pada intinya untuk perhitungan Rugi Laba, diperlukan data sbb :

1. Biaya Produksi, dibagi menjadi dua yaitu :
1. Biaya tetap, adalah biaya investasi yang besarnya tidak pernah berubah, seperti sewa lahan, bangunan kandang dan peralatan.
2. Biaya tidak tetap, diantaranya pembelian bakalan, pakan, upah tenaga kerja, rekening listrik, telepon dan transportasi.
3. Hasil Produksi, merupakan pendapatan yang diperoleh, dapat berupa pendapatan utama dan hasil ikutan.

Contoh sederhana analisa usaha penggemukan sapi potong jenis P.O (Peranakan Ongole) per satu periode (0,5 tahun = 180 hari), dengan asumsi biaya sbb:

A.BIAYA PRODUKSI

Biaya Tetap

* Biaya Sewa Lahan : 500 meter, Rp.2.000.000/tahun, jadi biaya per periode adalah Rp.2.000.000,- x 0,5 tahun = Rp.1.000.000,-
* Biaya Bangunan kandang : Rp.30.000.000 (bertahan 20 tahun),jadi penyusutan per periode adalah Rp.30.000.000,- : 20 tahun x 0,5 = Rp.750.000,-

Total Biaya Tetap

= Biaya Sewa Lahan + Biaya bangunan

= Rp.1.000.000,- + Rp. 750.000,- = Rp.1.750.000,-

= Rp.1.750.000,-

Biaya Tidak Tetap

* Biaya Pembelian 10 ekor Sapi bakalan P.O (Peranakan Ongole) berat 300 kg, harga Rp.23.500,-, jadi biaya pembelian sapi bakalan adalah 10 ekor x 300 kg x Rp.23.500,- = Rp.70.500.000,-,-
* Biaya Pakan Hijauan, 8 kg /ekor/hari, harga Rp.300,-/kg, jadi total biaya pakan untuk 10 ekor sapi per satu periode adalah : 8 kg x 10 ekor x 180 hari x Rp.300,- = Rp.4.320.000,-
* Biaya Pakan konsentrat, 5 kg/ekor/hari, harga Rp.2.000,-/kg, jadi total biaya konsentrat untuk 10 ekor sapi per satu periode adalah : 5 kg x 10 ekor x 180 hari x Rp.2.000,- = Rp.18.000.000,-
* Biaya Pakan Tambahan, berupa Garam dapur (NaCl), tepung tulang, kapur,dll seharga Rp.100,- / ekor/hari, jadi total biaya pakan tambahan untuk satu periode adalah : Rp.100,- x 10 ekor x 180 hari = Rp.180.000,-
* Biaya Tenaga kerja, 2 Orang, Rp.15.000,- / hari, jadi total biaya untuk tenaga kerja per satu periode adalah : 2 x Rp.15.000,- x 180 hari = Rp.5.400.000,-
* Biaya Lain-lain,seperti Rekening Listrik, Telepon,Obat-obatan, transportasi Rp.500.000,- / bulan, jadi total biaya lain-lain adalah : Rp.500.000 x 6 bulan = Rp.3.000.000,-

Jumlah Biaya Tidak Tetap = Biaya Pembelian sapi bakalan + Biaya pakan + Biaya Tenaga Kerja + Biaya lain-lain

= Rp.107.100.000,-

TOTAL BIAYA PRODUKSI

= Biaya tetap + Biaya Tidak Tetap

= Rp. 1.750.000,- + Rp.101.400.000,-

= Rp. 103.150.000,-

B. HASIL PRODUKSI / PENDAPATAN

* Hasil Penggemukan 10 ekor sapi dengan pertumbuhan berat rata2 adalah 0,8 kg/hari, jadi total berat setelah penggemukan adalah : (300 kg x 10 ekor) + ( 1 kg x 180 hari x 10 ekor) = 4.800 kg. Harga penjualan adalah Rp.23.000,-, jadi hasil penjualan sapi adalah : 4.800 x Rp.23.000,- = Rp.110.400.000,-
* Hasil penjualan kotoran Sapi, 7 kg x 10 ekor x 180 hari x Rp.250,- = Rp.3.150.000,-

TOTAL HASIL PRODUKSI = Rp.110.400.000,- + Rp.3.150.000,- = Rp.113.550.000,-

C. KEUNTUNGAN

Keuntungan = Total Pendapatan – Total Biaya

= Rp.113.550.000,- – Rp.103.150.000,-

= Rp.10.400.000,-

D. ANALISA BREAK EVENT POINT

Break Event Pont (BEP) disebut juga titik impas, merupakan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan dengan total produksi.

BEP = total Biaya : total produksi

= Rp.103.150.000,- : 10 ekor

= Rp.10.315.000,- ekor

Dengan berat setelah penggemukan adalah 480 kg, maka

BEP adalah Rp10.315.000,- : 480 kg = Rp. 21.489,- / kg

E.ANALISA BENEFIT COST RATIO

Adalah perbandingan antara angka pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan.

B/C Ratio = Total Pendapatan : Total biaya

= Rp.113.550.000,- : Rp. 103.150.000,-

= 1,1

Suatu usaha dikatakan layak apabila angka Benefit Cost ratio (B/C Ratio) lebih dari 1.

.

Sumber :

* A.S. Sudarmono, Sapi Potong (Penebar Swadaya,2008)
* iabeef.org

Tags: analisa usaha, penggemukan sapi, sapi potong

This entry was posted on Wednesday, July 29th, 2009 at 22:12 and is filed under ALL, PENELITIAN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

(www.duniasapi.com)

Meningkatkan Investasi

2009-11-18T09:09:00.000+07:00

Selasa, 17/11/2009 17:55 WIB
Optimalisasi Sukuk Sebagai Pintu Investasi
Irfan Syauqi Beik - suaraPembaca

Jakarta - Bangsa ini baru saja mengadakan forum National Summit pada tanggal 29-31 Oktober 2009 lalu. Meski pemberitaan kegiatan tersebut nampaknya masih kalah dengan pemberitaan konflik KPK versus Polri dan Kejagung namun forum tersebut telah menghasilkan sejumlah output yang diharapkan dapat menjadi acuan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk 5 tahun ke depan.

Forum semacam ini merupakan sebuah wahana yang tepat untuk menjembatani komunikasi antar stakeholder bangsa ini. Mulai dari pemerintah, kalangan dunia usaha, akademisi, praktisi, LSM, dan masyarakat lainnya. Harapannya pemerintah akan mendapat masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada forum tersebut sejumlah isu ekonomi telah dibahas. Meski sebagian isu tersebut --sebagaimana dikatakan ekonom Sunarsip, merupakan pending matters sebelum KB Jilid I terbentuk yaitu antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan energi, serta revitalisasi industri dan transportasi. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan modal yang sangat besar.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa dibutuhkan sekurang-kurangnya investasi Rp 2 ribu triliun setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Jika ini bisa dicapai maka Indonesia bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi 7 persen setiap tahun sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Dengan kapasitas pemerintah yang hanya sanggup menyediakan dana investasi 10-15 persen saja dari total yang dibutuhkan maka peran sektor swasta menjadi sangat vital. Dibutuhkan adanya lompatan strategi yang luar biasa dari pemerintah untuk memenuhi target tersebut.

Sebuah misi yang sangat berat --jika tidak ingin mengatakannya sebagai mission impossible. Oleh sebab itu pemerintah perlu memikirkan sejumlah instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Atau paling tidak mampu mengurangi beban masalahnya.

Salah satu yang sangat penting adalah instrumen ekonomi syariah yang bernama sukuk. Sangat disayangkan bahwa isu ekonomi syariah sama sekali tidak disinggung dalam pembahasan di forum national summit.

Menstimulasi Sektor Riil
Sebagaimana diketahui bersama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan instrumen yang keberadaannya diatur oleh UU No 19/2008 dan Peraturan Pemerintah No 57/2008. Hingga saat ini pemerintah telah melakukan penerbitan SBSN dengan nilai total Rp 19,8 triliun.

Dengan perincian antara lain SBSN seri ijarah fixed rate, sukuk ritel, sukuk global, dan surat dana haji Indonesia (SDHI). Diharapkan melalui penerbitan sukuk negara ini sebagian defisit pembiayaan APBN dapat diatasi. Yang menarik dari penerbitan SBSN sebelum ini adalah investor yang berasal dari bank konvensional (27,01% prosentasenya lebih besar dari investor yang berasal dari bank syariah (9,66%).

Namun demikian penerbitan sukuk negara yang ada masih belum optimal di dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan dalam membuka lapangan kerja baru. Hal tersebut dikarenakan orientasi penerbitan sukuk negara belum pada upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor riil perekonomian. Melainkan sekedar menambal defisit APBN.

Oleh karena itu orientasi tersebut harus dirubah karena pemerintah sesungguhnya bisa menjadikan sukuk negara sebagai gerbang investasi di sektor riil. Termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur.

Agar hal tersebut dapat dicapai maka penulis menyarankan agar penerbitan SBSN difokuskan sebagai sumber dana untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Diharapkan ada multiplier effect yang dapat menggerakkan perekonomian negara jika pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi prioritas.

Atau bisa juga penerbitan SBSN tersebut diarahkan pada pembangunan industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Misalnya penerbitan SBSN untuk mengembangkan industri pengolahan hasil laut dan perikanan, dan lain-lain.

Intinya agar instrumen SBSN ini digunakan pada hal-hal yang lebih produktif dan memiliki dampak lebih signifikan terhadap perekonomian terutama sektor riil. Untuk mengoptimalkan instrumen SBSN ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan.
Pertama, tim ekonomi KIB II harus menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian utama dari kebijakan ekonomi nasional. Meski tidak disinggung dalam national summit bukan berarti ekonomi dan keuangan syariah diabaikan.

Kedua, optimalisasi potensi dana dalam negeri untuk investasi. Dengan berkembangnya pasar obligasi, perusahaan asuransi, dan dana pensiun maka ketersediaan dana jangka panjang domestik semakin besar. Belum lagi ditambah dengan tingginya saving masyarakat yang mencapai angka 34% dari GDP kita. Sehingga, kehadiran SBSN diharapkan dapat menyerap dana yang ada.

Ketiga, diplomasi ekonomi. Terutama yang berorientasi untuk menarik investor Timur Tengah, harus terus menerus ditingkatkan. Bahwa selama ini diplomasi ekonomi kita ke Timur Tengah belum optimal. Padahal potensi dana mereka sangat besar.

Keempat, perlunya peningkatan kualitas manajemen pengelolaan SBSN. Terutama ketika dana yang didapat disalurkan pada pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya. Insya Allah, melalui upaya dan kebijakan yang terarah, sukuk negara bisa menjadi pintu investasi yang efektif dalam memajukan perekonomian nasional.

Irfan Syauqi Beik
Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB
Kandidat Doktor Ekonomi Syariah IIU Malaysia
Jalan Gombak Kuala Lumpur 53100 Malaysia
Email: qibeiktop@yahoo.com

(www.detik.com)

Lagi Masalah Ketahanan Pangan

2009-11-17T16:01:00.000+07:00

Selasa, 17 November 2009 pukul 09:32:00
Menata Ulang Basis Produksi Pangan

Oleh Khudori (penulis buku Ironi Negeri Beras )

Salah satu persoalan besar bangsa ini di masa depan adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi perut semua warganya. Jika program keluarga berencana berhasil, pada 2030 penduduk Indonesia mencapai 425 juta jiwa. Agar semua perut kenyang dibutuhkan 59 juta ton beras. Karena luas tanam padi sekarang 11,6 juta hektare, pada saat itu diperlukan tambahan luas tanam baru sebesar 11,8 juta hektare.

Ini pekerjaan mahaberat.
Dewasa ini lahan pertanian kian sempit dan kelelahan. Keuntungan usaha tani di level on farm belum menjanjikan, produktivitas padi melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk semakin banyak, sementara akibat deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian massif. Rentang 1992-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110 ribu hektare, lalu melonjak jadi 145 ribu hektare per tahun, bahkan menurut data Deptan (Anton Apriyantono, 2008) mencapai 187 ribu hektare/tahun.

Bagaimana terus meningkatkan produksi pangan di saat pestisida mencemari sungai, danau, dan air tanah? Bagaimana menggenjot produksi pada saat erosi genetika demikian intensif, salinitas mencemari sawah dan hanya tersedia sedikit air irigasi? Bisakah produksi pangan didongkrak ketika air irigasi yang tersedia menurun 40-60 persen dalam 35 tahun ke depan? Belum lagi penyimpangan cuaca akibat pemanasan global yang membuat usaha tani kian sulit dikendalikan. Masih sanggupkah memberi makan?

Salah satu indikator penting untuk melihat kesanggupan memberi makan bisa didekati dari indeks luas panen per kapita. Dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, indeks luasan panen per kapita di Indonesia termasuk yang terkecil, hanya 531 m2 per kapita, setara dengan Filipina (516) dan sedikit lebih luas dari Malaysia (315). Berbeda dengan Indonesia, Filipina dan Malaysia adalah pengimpor pangan reguler. Sedangkan negara-negara pengekspor pangan memiliki indeks luasan panen per kapita cukup besar: Vietnam 929 m2/kapita, Myanmar 1.285 m2/kapita, dan Thailand 1.606 m2/kapita.

Sudah tentu indeks luasan panen per kapita bukan semata-mata penentu besarnya produksi pangan. Luasan panen yang agak sempit dapat dikompensasi oleh produktivitas yang tinggi. Tapi, besarnya indeks luasan panen per kapita memberikan indikasi masih terdapat potensi peningkatan produksi, apabila produktivitas belum mencapai optimal.

Yang terjadi di Indonesia, indeks luasan panen per kapita kecil dengan produktivitas tinggi. Artinya, lahan kita sudah jenuh dan hampir semua teknologi sudah diadopsi. Padi, misalnya. Dilihat dari sudut pandang teknologi produksi, apa yang dihasilkan petani saat ini di beberapa sentra padi bisa dikatakan sudah mendekati batas frontier yang bisa dicapai di lapangan. Satu kajian menarik yang dilakukan oleh Mahbub Hossain dan Narciso dari International Rice Research Institute (2002) terlihat, rata-rata produktivitas usaha tani padi di lahan irigasi di Indonesia sudah mencapai 6,4 ton/hektare, ini kedua tertinggi di Asia Timur dan Asia Tenggara setelah Cina (7,6 ton/hektare). Potensi peningkatan produktivitas hanya sekitar 0,5-1,0 ton/hektare dengan input yang kian mahal.

Dalam waktu dekat berharap ada teknologi baru semanjur revolusi hijau rasanya mustahil. Tanpa penambahan lahan baru buat pangan, kita akan jadi bangsa ayam broiler, bangsa pengimpor pangan. Perluasan areal budi daya pangan harus dilakukan. Potensi untuk melakukan itu masih terbuka. Dari total luasan daratan Indonesia sebesar 191 juta hektare, sebagian besar (66,15 persen) merupakan kawasan hutan, sedangkan untuk pertanian dengan berbagai kondisi agroekologi sebesar 36,35 juta hektare (18,72 persen). Menurut Puslitbangtanak (2001), potensi luas lahan basah mencapai 24,5 juta hektare atau lebih tiga kali lipat luas sawah saat ini. Potensi pengembangan tanaman pangan semusim di lahan kering masih 25,3 juta hektare, sedangkan untuk tanaman perkebunan seluas 50,9 juta hektare. Potensi-potensi ini sesuai data BPN (2001): berdasarkan indeks rata-rata nasional penggunaan kawasan budi daya masih tersisa 57,74 persen kawasan budi daya berupa hutan.

Selama 400 tahun terakhir, evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani atau warga sebagai subjek pembangunan. Premis dasar kebijakan yang diyakini adalah usaha besar memiliki kapasitas lebih tinggi dari petani. Makanya, meskipun potensi kawasan budi daya berupa hutan masih cukup luas untuk basis produksi pangan lahan tersebut tidak diberikan ke petani, pekebun, warga pinggir hutan, atau kaum marjinal lainnya. Sebaliknya, berpuluh-puluh juta hektare hutan diserahkan pada pengusaha dan konglomerat dalam bentuk aneka konsesi dengan lama puluhan tahun: Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau eksploitasi tambang di hutan lindung.

Apa hasilnya? Data Departemen Kehutanan menunjukkan, sekitar 59 juta hektare dari 120 juta hektare hutan asli Indonesia habis. Laju deforestasi meningkat: dari 1,6 juta hektare/tahun (1985-1997), 2,1 juta/tahun (1997-2000), dan menjadi 2,8 juta/tahun (2001-2005). Kerugian negara mencapai Rp 30 triliun/tahun. Hutan telah dieksploitasi sejak 1970-an, tetapi itu tidak membuat masyarakat lokal dan kita semua kaya. Eksploitasi itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan konglomerat. Sebaliknya, kita semua, terutama masyarakat lokal, telah merasakan dampak buruknya.

Pembukaan tambang di hutan, misalnya, akan menimbukan kerusakan permanen. Aktivitas penambangan memiliki daya musnah luar biasa. Tidak saja pada kawasan yang dibuka, tapi juga di kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas masyarakat. Nilai kerugian yang terjadi jauh lebih besar ketimbang keuntungan jangka pendek yang didapat. Ironisnya, aktivitas ini diizinkan pemerintah lewat PP No 2/2008. Padahal, UU No 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas tambang di hutan lindung.

Dengan PP ini perusahaan diizinkan membuka tambang di hutan lindung dengan tarif supermurah: Rp 1,2-3 juta per hektare/tahun. Karena tak ada klausul khusus buat 13 perusahaan, PP ini berpotensi merusak 11,4 juta hektare hutan lindung konsesi 158 perusahaan tambang lain. Penetapan kawasan hutan sebagai hutan lindung tentu tidak main-main karena berfungsi sebagai bagian ekosistem yang melindungi kehidupan manusia, bukan untuk tambang duit.

Kawasan hutan lindung tak bisa disubstitusi. Jangankan hutan lindung hancur, sekali hutan produksi hancur, kita segera menuai bencana. Orientasi yang keliru ini mesti diubah. HPH, HTI, atau tambang di hutan lindung harus dihentikan. Kawasan hutan telantar dan kebun-kebun tanpa izin mesti diubah untuk basis produksi pangan untuk digarap petani dan masyarakat lokal. Jika perusahaan tambang boleh, tentu mereka tak dilarang. Mana yang boleh dan mana yang dilarang ini akan menentukan kepentingan siapa yang didahulukan, dan kepentingan siapa yang dikorbankan. Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II harus mewujudkannya. Hanya dengan cara ini, indeks luas tanam per kapita dan kesanggupan memberi makan akan membaik.

(www.republika.co.id)

Lestarikan Warisan Budaya Bangsa

2009-11-17T09:52:00.000+07:00

Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO
Jumat, 2 Oktober 2009 20:44 WIB |

Jakarta (ANTARA News) - Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi.

Dalam siaran pers dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, UNESCO mengakui batik Indonesia bersama dengan 111 nominasi mata budaya dari 35 negara, dan yang diakui dan dimasukkan dalam Daftar Representatif sebanyak 76 mata budaya.

Sebelumnya pada tahun 2003 dan 2005 UNESCO telah mengakui Wayang dan Keris sebagai Karya Agung Budaya Lisan dan Takbenda Warisan Manusia (Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity) yang pada tahun 2008 dimasukkan ke dalam Representative List.

Depbudpar menyatakan masuknya Batik Indonesia dalam UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity merupakan pengakuan internasional terhadap salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Depbudpar menyatakan upaya agar Batik Indonesia diakui UNESCO ini melibatkan para pemangku kepentingan terkait dengan batik, baik pemerintah, maupun para pengrajin, pakar, asosiasi pengusaha dan yayasan/lembaga batik serta masyarakat luas dalam penyusunan dokumen nominasi.

Perwakilan RI di negara anggota Tim Juri (Subsidiary Body), yaitu di Persatuan Emirat Arab, Turki, Estonia, Mexico, Kenya dan Korea Selatan serta UNESCO-Paris, memegang peranan penting dalam memperkenalkan batik secara lebih luas kepada para anggota Subsidiary Body, sehingga mereka lebih seksama mempelajari dokumen nominasi Batik Indonesia.

UNESCO mencatat Batik Indonesia dan satu usulan lainnya dari Spanyol merupakan dokumen nominasi terbaik dan dapat dijadikan contoh dalam proses nominasi mata budaya tak-benda di masa datang.

Depbudpar menyatakan upaya Pemerintah Indonesia ini merupakan komitmen sebagai negara pihak Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang telah berlaku sejak 2003 dan diratifikasi oleh 114 negara (Indonesia meratifikasinya tahun 2007).

Konvensi dimaksud menekankan perlindungan warisan budaya takbenda, antara lain tradisi bertutur dan berekspresi, ritual dan festival, kerajinan tangan, musik, tarian, pagelaran seni tradisional, dan kuliner. Warisan yang masih hidup dan diturunkan dari generasi ke generasi, memberikan komunitas dan kelompok rasa identitas dan keberlangsungan, dan dianggap sebagai upaya untuk menghormati keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

UNESCO mengakui bahwa Batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal, bayi digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa keberuntungan, dan yang meninggal ditutup dengan kain batik.

Pakaian dengan corak sehari-hari dipakai secara rutin dalam kegiatan bisnis dan akademis, sementara itu berbagai corak lainnya dipakai dalam upacara pernikahan, kehamilan, juga dalam wayang, kebutuhan nonsandang dan berbagai penampilan kesenian. Kain batik bahkan memainkan peran utama dalam ritual tertentu.

Berbagai corak Batik Indonesia menandakan adanya berbagai pengaruh dari luar mulai dari kaligrafi Arab, burung phoenix dari China, bunga cherry dari Jepang sampai burung merak dari India atau Persia.

Tradisi membatik diturunkan dari generasi ke generasi, batik terkait dengan identitas budaya rakyat indonesia dan melalui berbagai arti simbolik dari warna dan corak mengekspresikan kreatifitas dan spiritual rakyat Indonesia.

UNESCO memasukkan Batik Indonesia ke dalam Representative List karena telah memenuhi kriteria, antara lain kaya dengan simbol-simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia; memberi kontribusi bagi terpeliharanya warisan budaya takbenda pada saat ini dan di masa mendatang.

Selanjutnya seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah melakukan langkah-langkah secara berkesinambungan untuk perlindungan termasuk peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas termasuk aktivitas pendidikan dan pelatihan.

Dalam menyiapkan nominasi, para pihak terkait telah melakukan berbagai aktivitas, termasuk melakukan penelitian di lapangan, pengkajian, seminar, dan sebagainya untuk mendiskusikan isi dokumen dan memperkaya informasi secara bebas dan terbuka.

Pemerintah telah memasukkan Batik Indonesia ke dalam Daftar Inventaris Mata Budaya Indonesia.
(*)

COPYRIGHT © 2009

Raja Ampat

2009-11-15T08:23:00.000+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Kepulauan Raja Ampat, tempat habitat spesies ikan dan hewan ataupun tumbuhan dan trumbu karang yang luar biasa banyaknya,....

Menurut hasil penelitian terbukti bahwa Raja Ampat memiliki keragaman hayati tertinggi didunia...........

Suatu asset bangsa yang tidak terhingga nilainya, yang sudah kesohor keseluruh dunia, terutama bagi para ilmuwan dan peneliti, serta bagi para petualang yang selalu haus untuk menikmati keindahan alam.............

Kita sebagai anak bangsa Indonesia harus mampu melindungi dan memelihara keasrian dan keindahan alam Raja Ampat, jangan sampai tergadai kepada bangsa asing, dan jangan pula sampai tercemar akibat tangan jahil dan kerakusan manusia yang tidak bertanggung jawab...........

Ini Juga Hasil Neoliberalisme

2009-11-14T11:05:00.000+07:00

Pasar, Rente dan Kelompok Bisnis Amat Berkuasa
Kamis, 12 November 2009 07:27 WIB | Artikel

Jakarta (ANTARA News) - Anda bisa kaya dengan menciptakan kekayaan atau dengan mengambil kekayaan yang diciptakan orang lain. Jika pengambilan kekayaan orang lain itu ilegal, maka namanya mencuri atau menipu, namun jika legal namanya memburu rente.

Memburu rente itu banyak macamnya. Di jalan raya tertua di Eropa, sungai Rhine, puri-puri di perbukitan, terhampar kisah yang menceritakan bagaimana bandit-bandit bergelar aristokrat mengenakan pajak terhadap mereka yang melewati daerah kekuasaannya.

Di negara-negara miskin, fokus kehidupan politik dan bisnis, seringkali dipusatkan pada kegiatan pengumpulan pajak, ketimbang menciptakan kekayaan. Itulah yang menjelaskan mengapa sejumlah negara hidup miskin, sedangkan yang lainnya bergelimang kekayaan.

Namun, kebiasaan memburu rente menghasilkan kutukannya sendiri. Misal, kekayaan minyak atau mineral, justru lebih sering menurunkan standard kehidupan penduduk karena usaha dan talenta manusia dialihkan dari kegiatan menciptakan kekayaan menjadi kegiatan memburu rente. Yang menyedihkan, bantuan asing juga seringkali menciptakan kondisi serupa itu.

Memburu rente mengakibatkan kontrak-kontrak pemerintah disapu bersih atau asset-asset negara diambil alih, oleh oligarki dan kerabat politisi.

Pada negara berperekonomian lebih maju, memburu rente bentuknya lebih canggih. Contoh, dari sepuluh persen hasil penjualan senjata, Anda bisa mendapatkan tujuh persen penyertaan saham baru.

Rente secara tidak langsung diperoleh dari konsumen melalui kontrak-kontrak pemerintah, misalnya dari jasa perlindungan persaingan dari barang impor atau royalti hak cipta intelektual.

Rente juga bisa diperoleh dari pekerja bergaji tinggi di proyek-proyek padat karya milik pemerintah.

Rente hidup subur di tatanan ekonominya terpusat pada negara, perusahaan swasta besar, dan grup perusahaan yang berkongsi dan saling kongkalikong.

Pemusatan kuasa ekonomi kepada swasta membuat swasta itu berkesempatan memperkuat dirinya sendiri. Inilah fenomena umum yang terjadi di era keemasan Amerika.

Hasilnya, kaum super kaya, seperti keluarga Rockefeller, keluarga Carnegie, atau keluarga Vanderbil, menggunakan kekayaannya untuk memperkuat pengaruh politik dan kuasa ekonominya, dengan cara membajak pasar dan demokrasi.

Kini Amerika mempunyai generasi baru pemburu rente. Versi modern dari puri-puri sepanjang sungai Rhine di jaman silam, adalah graha-graha mewah (lounge) dan jet-jet canggih milik perusahaan raksasa. Penghuninya, para bankir investasi dan eksekutif perusahaan.

Kemudian, rente menuntut pengelolaan ekonomi didesentralisasi.

Desentralisasi ekonomi itu meliputi pembatasan peran negara dalam perekonomian, pemusatan kuasa ekonomi pada kelompok bisnis raksasa, dipeliharanya kecurigaan terus menerus terhadap batas-batas antara mana kewenangan pemerintah dengan mana wilayah industri, dan supervisi untuk membatasi kapasitas individu-individu rakus dalam organisasi raksasa yang berusaha mengeruk rente untuk dirinya sendiri.

Memburu rente harus dibedakan dari kegiatan ekonomi di pasar kompetitif dan rezim pasar bebas murni (laisser-faire).

Swastanisasi dan pengakhiran monopoli legal telah mengurangi perburuan rente yang dilakukan kelompok pejabat publik terorganisasi, sebaliknya skala perburuan rente oleh kalangan bisnis dan pelaku senior bisnis serta keuangan, justru meningkat tajam.

Buktiya bisa dilihat dari tumbuhnya lobi bisnis di parlemen; pada struktur industri seperti farmasi, media, wahana militer, dan tentu saja, jasa keuangan; dan pada ledakan bonus yang diterima eksekutif.

Mengingat inovasi tergantung pada produk baru, maka adalah penting mencegah terjadinya pemusatan kuasa ekonomi. Sikap probisnis harus dibedakan dari sikap propasar. (*)

Disadur dari John Kay/Financial Times

COPYRIGHT © 2009

Provinsi Kepulauan

2009-11-12T12:29:00.000+07:00

Menteri kelautan dan Perikanan Dukung Provinsi Kepulauan
By Republika Newsroom
Rabu, 11 November 2009 pukul 17:52:00

KUPANG--Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhamad menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan provinsi kepulauan yang sedang diperjuangkan oleh tujuh provinsi. "Saya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, yang masih menjabat sebagai gubernur di daerah masing-masing akan mendukung terus rencana pembentukan provinsi kepulauan tersebut," kata Fadel Mumamad, ketika menghadiri pertemuan kerja sama tujuh provinsi kepulauan di Kupang, Rabu.

Ketujuh provinsi yang memperjuangkan status kepulauan itu adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Badan provinsi kepulauan, katanya, merupakan salah satu mitra dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk pembangunan Indonesia ke depan.

Dia berharap, pertemuan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan ini juga membahas tentang peningkatan pendapatan nelayan. "Banyak kendala untuk tingkatkan pendapatan nelayan. Jadi saya berharap masalah itu juga dibahas oleh badan ini," katanya.

Badan ini juga, merupakan forum perjuangan bersama, sehingga dia mengaku akan ikut berjuang, untuk meningkatkan anggaran bagi provinsi kepulauan. "Mudah-mudahan kita bersama bisa memajukan daerah kepulauan di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Karel Ralahalu mengatakan, pembahasan tentang provinsi kepulauan ini difokuskan pada tiga agenda. Ketiga agenda dimaksud yakni pusulan revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), konsep kerja sama dibidang perikanan dan pariwisata serta penyusunan anggaran dasar (AD) dan rumah tangga (RT) dari badan ini.

Pembahasan soal usul revisi UU Pemda, katanya, sudah dilakukan sebanyak dua kali oleh tim teknis Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan di Jakarta. Bahkan, hasil pembahasan tersebut sudah dilakukan uji publik. "Agenda ini akan kita sempurnakan sebelum diajukan ke lembaga negara yang berkompeten untuk diusulkan masuk dalam revisi UU Pemda," katanya.

Dia menambahkan, hasil pembahasan tersebut, akan ditetapkan sebagai "Deklarasi Kupang" untuk selanjutnya diperjuangkan di tingkat pusat. ant/kpo

Buta dan Takut Laut

2009-11-12T10:51:00.000+07:00

Sarwono: Bangsa Indonesia "Buta" Laut

Makassar, 11 November 2009 17:32
Mantan Menteri Kelautan dan Lingkungan Hidup (KLH) Sarwono Kusumaatmadja menilai, kondisi bangsa Indonesia yang "buta" laut, bahkan takut laut, menyebabkan potensi kelautan tidak tergarap dengan baik.

"Kondisi bangsa kita yang 'buta' laut, bahkan takut laut, sehingga kejayaan maritim di masa lalu, sulit dikembalikan. Begitu pula dengan potensi laut yang ada tidak digarap secara optimal," kata Sarwono, pada pertemuan kelompok ahli di Makassar, Rabu (11/11).

Menurut dia, selama ini bangsa Indonesia dicecoki dengan pemahaman bahwa posisi Indonesia yang strategis diantara dua benua dan menjadi lalulintas perdagangan dunia, namun kenyataannya peranannya sangat kecil dalam jalur lalulintas perdagangan dunia.

Ironisnya, lanjut anggota Dewan Kelautan Indonesia ini, negara tetangga Indonesia, Singapura yang tidak memiliki laut memanfaatkan habis-habisan jalur transportasi laut tersebut dan menikmati hasilnya.

Kondisi yang serupa pada India dan China yang keduanya adalah negara daratan, namun sudah tumbuh menjadi kekuatan maritim dengan menguasai perdaganan di segala sektor.

Dia mengatakan, Indonesia yang menamakan diri negara maritim, tidak memiliki sarana yang menjadi syarat sebagai negara maritim.

Ketiga syarat tersebut adalah memiliki armada niaga yang berbendera Indonesia yang mempunyai pengaruh di dunia, tidak mempunyai pelabuhan dan cluster yang kompetitif.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof Dr J. Salusu mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang unik karena dua hal.

Pertama, dari segi ilmu bumi politik, Indonesia dikenal sebagai "fragmented state" yakni negara yang terpencar, tersebar dalam pulau-pulau, tetapi tetap dalam kesatuan yang utuh.

Kedua, sebagai negara "fragmented" terbesar, Indonesia justeru memiliki bentuk pemerintahan sebagai negara kesatuan. Kondisi ini kurang mampu meyakinkan para ahli politik-pemerintahan dari luar negeri.

Alasannya, negara Eropa saja yang jauh lebih kecil dari Indonesia dan terdiri atas daratan, justru membentuk pemerintahan "federal".

Untuk menjadi negara maritim yang sesungguhnya, Salusu mengatakan, setidaknya itu baru dicapai pada 2040. Itupun akan terwujud jika seluruh potensi pemerintah dan masyarakat digiring ke program dan perencanaan untuk membenahi semua persoalan kelautan di Indonesia. [TMA, Ant]

(www.gatra.com)

Musim Panen

2009-11-10T10:42:00.001+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Tidak ada yang paling membahagiakan bagi seorang petani, melebihi ketika musim panen
tiba.

Dulu sebelum kebutuhan manusia sebanyak dan sekompleks sekarang, para petani kalau sudah habis panen, apalagi kalau hasil panennya bagus, mereka akan memasuki masa-masa santai dan bersuka ria, karena boleh dikatakan sudah tidak ada pekerjaan berat lagi sampai tiba musim tanam berikutnya.

Pada musim ini akan dilakukan banyak pesta.

Kehidupan pada musim itu benar-benar penuh kebahagiaan dan ketenangan, dimana kebutuhan utama yaitu pangan sudah tercukupi sampai musim panen berikutnya. Kebutuhan lain paling untuk beli sekadar pakaian, dan keperluan dapur yang dapat dibeli dengan menjual kelebihan hasil panen.

Lauk pauk dan sayuran serta buah-buahan tidak perlu dibeli, karena dapat dipenuhi dengan memelihara ternak, memelihara ikan, berburu atau mencari ikan dilaut dan sungai serta berkebun sayur dan buah-buahan.

Hiburan hanya kesenian dan permainan tradisional yang tidak butuh biaya. Pendidikan juga paling dengan berguru secara tradisional kepada ahlinya yang juga tidak dipungut biaya.

Itulah zaman dulu, zaman kesederhanaan dan kebersahajaan, tapi penuh dengan kearifan.

Inilah Neoliberalisme

2009-11-08T08:08:00.000+07:00

Penjualan Pulau
Tanah Airku Laris Manis

Libur panjang Lebaran pada tahun ini dimanfaatkan Irfan Hasan, 40 tahun, untuk berwisata ke luar kota. Warga Kelurahan Panggang, Kecamatan Kota Jepara, Jawa Tengah, itu membawa istri dan seorang anaknya ke Kepulauan Karimunjawa. Karyawan sebuah pabrik mebel itu mengaku cukup lama tidak menginjakkan kaki di pulau tersebut. Padahal, lokasi Pulau Karimunjawa tidak jauh, masih di lingkup Kabupaten Jepara.

Sayang, liburannya kali ini membawa pulang kecewa. "Karimunjawa tak sebebas dahulu," katanya. Dahulu gugusan pulau di Karimunjawa masih perawan dan bebas dikunjungi. Berbagai macam burung dan binatang banyak dijumpai di sana. "Saya dahulu bisa naik perahu dari satu pulau ke pulau lain untuk melihat kijang dan burung-burung," katanya.

Kini aktivitas itu tak lagi bisa dilakukannya. Irfan mendapat kenyataan tidak lagi bisa leluasa mengunjungi pulau-pulau di kawasan yang elok itu. Di Pulau Menyawakan, misalnya, telah dibangun tempat peristirahatan indah nan mahal bernama Kura-kura Resort. Di dalamnya terdapat bungalo-bungalo cantik di tengah taman yang indah.

Pengunjungnya kebanyakan turis asing yang ingin berlibur sambil menikmati keindahan terumbu karang di dasar laut. Alhasil, turis bermodal cekak seperti Irfan Hasan tak boleh mendekat. "Orang sini sendiri kok dilarang ke Karimunjawa," ia menggerutu.

Sebagian pulau kecil di Karimunjawa memang telah menjelma menjadi tempat-tempat privat yang mewah. Pulau-pulau itu dikuasai perorangan dan menjadi tempat yang terlarang bagi pribumi yang tidak berkepentingan.

Kura-kura Resort di Pulau Menyawakan, misalnya, dilengkapi dermaga khusus yang tarif sandarnya Rp 150.000 per jam. Resor ini menyediakan tiga tipe kamar, yaitu superior seaview cottage, deluxe superior cottage, dan private pool villa. Harganya, US$ 250 hingga US$ 380 semalam. Ada cottage private pool villa bernuansa bulan madu dengan kolam renang sendiri yang tertutup tembok. Orang tidak akan peduli dengan yang terjadi di dalamnya.

Pulau-pulau itu menjadi tempat berlibur turis-turis asing yang sedang ogah diganggu. Mereka datang ke Karimunjawa dengan pesawat Cessna yang diterbangkan pengelola resor dari Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang. Di jalur ini tidak ada penerbangan reguler.

Kura-kura Resort dimiliki Soren Lax, pria asal Swedia yang menikahi wanita pribumi asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Melalui istrinya, ia menguasai lahan seluas 21 hektare atau seluas pulau itu.

Soren Lax membeli pulau itu pada 1999 dan kini berhasil menjualnya sebagai tempat wisata kelas atas. Di sana berdiri 15 bungalo dengan fasilitas lengkap untuk menyelam dan berbagai kesenangan bahari lainnya.

Selain Menyawakan, sejumlah pulau di kawasan Karimunjawa juga telah "diprivatisasi". Berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Karimunjawa, pada saat ini ada delapan dari 27 pulau di Karimunjawa yang dikuasai satu pihak. Masing-masing memiliki luas 3-92 hektare.
Dua di antara pulau-pulau yang terjual itu dimiliki orang asing, yaitu Pulau Menyawakan dan Pulau Kumbang. Bila Pulau Menyawakan milik Soren Lax, Pulau Kumbang dimiliki ekspatriat asal Swedia, Mr. Jell, yang memegang hak milik atas nama istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia. Di Pulau Karimunjawa sendiri banyak orang asing yang menguasai lahan cukup luas dan telah "ditanami" resor di atasnya. Misalnya Nirwana Resort dan Escape Hotel.

Menurut Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, Harianto, pulau-pulau itu memang ada yang dimiliki orang per orang. Namun mereka bukan membeli pulaunya, melainkan hanya membeli tanah dan mengembangkannya.

Meskipun demikian, hal itu tetap menimbulkan kekhawatiran karena pemerintah daerah dan masyarakat tidak mengetahui apa yang sebetulnya dilakukan orang asing di pulau-pulau itu. Konsorsium Karimunjawa yang terdiri dari sejumlah LSM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti fenomena ini. Penguasaan pulau oleh satu pihak bisa menimbulkan ekses marjinalisasi penduduk lokal.

Menurut Koordinator Konsorsium Karimunjawa, Fatkhur Rahman, perpindahan kepemilikan tanah dari penduduk lokal kepada orang asing sangat mudah terjadi karena adanya kolusi antara oknum pemerintah dan calon pembeli. Pulau Karimunjawa, katanya, telah dikavling-kavling untuk resor yang eksklusif, sehingga orang Karimunjawa tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berbeda dengan di Bali. Di Pulau Dewata itu, toko-toko dan kafe dimiliki orang lokal, sehingga efek ekonominya menyegarkan orang pribumi.

Di Karimunjawa, turis datang ke salah satu pulau, bersenang-senang, lalu pulang. Jangankan berbelanja di kota Kecamatan Karimunjawa, menginjakkan kaki pun tidak. Toko-toko suvenir di Karimunjawa hanya mengandalkan pembeli wisatawan domestik. Jadi, kalaupun ada dana yang bergulir dari resor-resor eksklusif itu, yang menerima adalah pengelola resor yang juga orang bule.

Namun hal itu dibantah Camat Karimunjawa, Nuryanto. Menurut dia, pengelolaan lahan Karimunjawa oleh pihak asing hanya berupa penanaman modal di bidang pariwisata. Ia mengaku telah mengecek satu per satu status kepemilikan orang asing atas pulau-pulau itu. Ternyata sertifikatnya atas nama orang lokal, entah itu istri atau orang kepercayaannya.

Hal itu dibenarkan Bupati Jepara, Hendro Martojo. Dia memastikan, meski dikelola pihak asing, pulau-pulau tersebut masih di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Para pengelola pulau-pulau itu bahkan sengaja diundang Pemkab Jepara agar menginvestasikan dana untuk mengembangkan wisata Karimunjawa.

GATRA (Dok. GATRA)

Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau yang berada di tiga desa. Luas totalnya mencapai 107.225 hektare. Luas daratannya saja sekitar 7.120 hektare. Penduduk asli tersebar di lima pulau, antara lain di Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, Pulau Nyamuk, dan Pulau Genting.

Adanya pembangunan resor mewah itu menjadi paradoks dengan kehidupan nelayan yang ada di sekitarnya. Seorang nelayan lokal, Sunarto, mengungkapkan bahwa sebagian resor itu menutup bibir pantai, sehingga nelayan tradisional tidak bisa menyandarkan perahu di garis pantai yang ada resornya.

GATRA (Dok. GATRA)

Penguasaan pulau-pulau oleh orang asing banyak pula terjadi di daerah lain di Indonesia. Beberapa pulau di Kepulauan Mentawai dikabarkan tengah ditawarkan melalui iklan dengan judul "Islands for Sale in Indonesia" di situs privateislandsonline.com.

Yang aneh di iklan tersebut, yang menawarkan pulau itu bukan warga negara Indonesia, melainkan orang asing yang memampang alamatnya di 550 Queen St. East Suite 330 Toronto ON M5A 1 V2, Kanada. Jadi, pulau-pulau itu bisa berpindah tangan dari orang asing ke orang asing lainnya.

Pulau Meriam Besar dan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa Besar juga pernah dijual melalui situs internet. Namun, setelah hal itu disorot media, sertifikat atas nama orang asing akhirnya dibatalkan pemerintah daerah setempat.

Kepemilikan pulau oleh perorangan sebetulnya telah lama terjadi. Data dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Fisik Kepulauan Seribu menunjukkan, tahun 2000 saja di Kepulauan Seribu terdapat 65 pulau yang dikuasai satu nama, termasuk orang asing. Hal ini dinilai mengancam eksistensi nelayan tradisional yang biasa berlayar di sekitar pulau itu.

Menurut hasil monitoring Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), banyak nelayan tradisional yang tidak boleh masuk ke zona pulau tertentu. Padahal, mereka secara tradisional melaut di sekitar pulau itu dan memanfaatkan pulau tersebut sebagai tempat berlindung dari angin atau gelombang tinggi.

GATRA (Dok. GATRA)

Di sisi lain, penguasaan pulau dan lahan oleh orang asing di Karimunjawa membawa dampak positif bagi pendapatan asli daerah. Menurut data Dinas Pariwisata Jepara, pada tahun ini hampir 10.000 turis datang ke Karimunjawa. Angkanya terus naik dari tahun ke tahun.

"Ini menimbulkan multiplier effect yang bagus bagi masyarakat lokal," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Jepara, Chaeron Syariefudin. Bila satu turis membelanjakan uang rata-rata Rp 2,5 juta, maka penduduk bisa kecipratan uang tak kurang dari Rp 25 milyar per tahun.

Kehadiran orang asing di pulau-pulau itu, kata Chaeron, bukan membeli pulau mentah-mentah, melainkan membeli tanah, lalu mengembangkannya. Pulaunya sendiri tetap menjadi bagian dari NKRI. Pemiliknya membayar pajak dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Berkat peran orang asing itu, perekonomian lokal ikut mendapat manfaat karena arus wisatawan menjadi deras. "Tidak hanya resor mewah, rumah-rumah penduduk juga laku sebagai homestay," katanya kepada Gatra.

Penguasaan tanah dan pulau-pulau oleh orang asing sebetulnya legal. Cara yang paling lazim adalah dengan menikahi wanita lokal dan mengatasnamakan kepemilikan tanah kepada istrinya. Cara kedua adalah dengan mengurus hak pakai dalam jangka waktu tertentu.

Pada saat ini berlaku Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik (HM) atas tanah bagi rumah tinggal yang mengatur perubahan status pemilikan tanah untuk rumah tinggal dari HGB (hak guna bangunan) atau HP (hak pakai) menjadi HM, maksimal 5.000 meter persegi. Selain itu, ada Undang-Undang Pokok Agraria, yang memberi batasan maksimal kepemilikan tanah pertanian 20 hektare. Dua aturan itu mensyaratkan hak kepemilikan tanah harus atas nama warga negara Indonesia.

Jalur bagi orang asing juga tersedia. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Aturan ini memperbolehkan orang asing memiliki rumah tinggal atau hunian maksimal 25 tahun dan bisa diperpanjang satu kali untuk 20 tahun.

Selain menikahi wanita pribumi, cara ini lazim ditempuh orang asing. BPN Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Barat, misalnya, pernah mengeluarkan sertifikat HGB atas nama PT Reefseekers Khaternet Lestari yang dimiliki Ernest Lewandosky, warga Inggris.

Mujib Rahman
[Ekonomi, Gatra Nomor 51 Beredar Kamis, 29 Oktober 2009]

Menghindari Rekayasa Keadilan

2009-11-05T10:21:00.000+07:00

Rabu, 04 November 2009 pukul 14:28:00
Kembali ke Jalan Utama

Drama cicak-buaya-godzila belum berakhir. Pemutaran rekaman percakapan telepon antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah pihak menjadi tontonan rakyat Indonesia. Inilah tontonan nasional paling menghebohkan dan paling kontroversial. Sedih, prihatin, dan makin menguatkan keyakinan bahwa salah satu faktor tersulit dalam pemberantasan korupsi adalah karena sapunya tak hanya kotor, tapi juga rusak serusak-rusaknya.

Pertama, kita menyaksikan bahwa memang benar dugaan kita selama ini. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan sesuatu yang bisa dibisniskan. Dari rekaman itu terlihat bahwa penyidik menyusun BAP dengan didikte dan dikerjakan bersama penjahat. Kedua, Jaksa Agung Muda menjadi 'konsultan' dari rencana jahat.

Ketiga, kita melihat bahwa dua institusi penegak hukum benar-benar rusak. Ini terlihat dari nama-nama yang terungkap maupun 'permainan' yang sedang mereka kerjakan. Hal itu juga terlihat dari pernyataan-pernyataan para petingginya sejak kasus ini pertama bergulir hingga hari ini: konsisten dan tak berubah. Pembentukan tim pencari fakta dan pemutaran rekaman belum mengubah konstelasi apa pun.

Rusak serusak-rusaknya. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkannya. Mereka menyoal penyalahgunaan wewenang oleh Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dan untuk membuktikan itu, mereka melakukannya dengan menyelewengkan amanah dan kewenangan yang ada.

Amanah sudah dilanggar karena bukannya memberantas koruptor mereka malah membela koruptor. Atas nama kuasa, mereka bisa seenaknya mengubah-ubah pasal tuduhan dan menahan orang hanya karena melakukan jumpa pers. Sudah rusak, diacak-acak pula. Kita harus mengakui bahwa institusi kepolisian dan kejaksaan telah rusak.

Namun, yang membuat kita prihatin kini mereka menyediakan diri untuk diacak-acak. Buron koruptor Anggoro Widjojo bisa mengaturnya dari Singapura. Saudaranya, Anggodo, bebas berkeliaran ke sana-kemari sebagai operatornya. Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diaduk-aduk. Semuanya adalah institusi penegak hukum.

Dua orang mereka bukan siapa-siapa bisa mengacak-acak empat institusi penting. Dan hingga kini, keduanya bebas berkeliaran. Belum ada perintah penangkapan. Padahal, kita sudah merasakan dampaknya: seluruh energi nasional tersedot. Mestinya kita fokus pada program 100 hari pemerintahan baru, kita justru bertengkar. Mestinya publik dan market menilai masa depan ekonomi, kini justru cemas terhadap rasa keadilan dan keamanan karena perilaku aparatnya. Kita menghadapi ketidakpercayaan yang luar biasa.

Karena itu, cukup sudah pelajaran di Mahkamah Konstitusi ini. Inilah pengadilan rakyat yang sangat bersejarah. Demokrasi yang telah maju bisa runtuh lagi karena penegakan hukum kita yang mampet, kotor, dan bau. Harus ada reformasi total di bidang penegakan hukum. Presiden, DPR, DPD, dan MPR harus melakukan langkah serius. Rakyat, yang kali ini menjadi kekuatan sipil yang luar biasa: melalui pers, LSM, facebook. Kita tahu DPR dan partai diam saja, pemerintah apalagi. Kini, saatnya kembali ke jalan utama. Jangan biarkan terus tersesat karena mabuk kuasa atau sakit hati dan dendam.

Untuk itu, pertama, bebaskan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tanpa harus menunggu kerja tim pencari fakta. Semua sudah jelas dan gamblang. Kedua, ganti semua pejabat tinggi di kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ketiga, kembalikan Chandra dan Bibit ke posisi semula di KPK. Keempat, lakukan reformasi menyeluruh di kepolisian dan kejaksaan. Kelima, jangan ganggu segala kewenangan yang dimiliki KPK. Keenam, tempatkan figur-figur bersih, berintegritas, dan bervisi untuk duduk di KPK, Polri, dan Kejaksaan. Mari kita selamatkan demokrasi untuk Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

(www.republika.co.id)

Markus

2009-11-04T13:14:00.000+07:00

Anggodo & Dahsyatnya Kekuatan Markus
Haiyya, Cincai Lah...
IM Sumarsono

Istilahnya Markus. Kependekan dari Makelar Kasus. Hampir di setiap institusi penegak hukum, ada. Tak nampak tapi menjebak.

Akhir tahun 2004, saat SBY memulai pemerintahannya dengan JK, agenda penting yang menjadi target taktis adalah memberantas korupsi. Sebab, di situlah kehancuran republik ini dimulai.

Lalu, muncullah tema parsial di institusi penegakan hukum. Yaitu: berantas Markus alis Makelar Kasus!

Inilah, yang berabad-abad terjadi di Indonesia. Dalam terminologi kontekstual, Makelar Kasus ini merujuk pada suatu penyelesaian masalah di luar jalur.

Artinya, setiap kasus harus mempunyai ketetapan hukum. Tapi, tidak semuanya bisa diproses. Alasannya macam-macam. Bisa karena personil, karena waktu, karena pengetahuan atau karena ada permainan.

Di situlah Markus bermain. Ketika ada orang nggak mau repot dengan urusan proses hukum, Markus yang ambil alih. Ketika aparat penegak hukum main mata, Markus yang menterjemahkan.

Markus ada dan berkuasa. Tapi, Markus tak pernah nyata. Dia bergerak seperti hantu: menakutkan, menyeramkan, meski banyak juga yang butuh untuk kepentingan menakut-nakuti orang.

Nah, dalam kasus Anggodo Widjojo, pengacara KPK, Trimoelja D Soerjadi menyebut apa yang terjadi pada rekaman itu sebagai praktik yang lazim disebut Markus.

Rekaman yang diperdengarkan oleh Mahkamah Konstitusi selama hampir 4,5 jam ke seluruh Indonesia, memang luar biasa.

Sederet nama-nama penting di negeri ini, disebut dengan gaya obrolan pinggir jalan Suroboyoan:

''Lha, koen wis menang siki...''

''Wooo... iso tak pateni engkok.''

Yang menarik adalah pembelaan Anggodo, yang menjadi bintang utama dalam rekaman itu. Bahwa, tak satupun diantara sekian puluh pembicaraan itu, ada suara pejabat yang diajak bicara.

''Yang pejabat cuma Pak Wisnu. Itu juga karena dia teman saya. Kami bicara sebagai teman,'' kata Anggodo.

Nah, itulah yang menjadi sudut penting dari pendapat hukum Trimoelja. Bahwa, realitas Markus itu, modusnya selalu begitu.

Punya banyak nama penting, punya banyak nomor telepon penting, juga dengan gayanya yang SKSD (Sok Kenal Sok Dekat), menyebut nama-nama itu.

Inilah, yang publik mesti memahami, bahwa apa yang terjadi atas Anggodo, dan bagaimana dia memainkan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, memang bukan sebuah fenomena baru. Ini sudah terjadi beradab-abad, dimana ketika hukum menemui kebuntuan dan aparat main mata, maka Markus menjadi layanan siap saji yang efektif.

Jadi, jangan heran kalau kemudian muncul istilah yang banyak dikutip orang jika punya masalah dengan proses hukum.

Yaitu:''Haiyya, Cincai... lah! Atul sikik-sikik... Situ senang, owe tenang!''

Inilah yang harusnya menjadi target penting bagi penegakkan hukum Indonesia, bahwa Markus masih berkuasa dan merajelela. Bukan sekadar Kriminalisasi KPK.[/]

Target Ekonomi Terlalu Pesimis

2009-11-03T10:20:00.000+07:00

Senin, 02 November 2009 pukul 00:33:00
National Summit, Apa Selanjutnya?

Oleh Sunarsip

Pemerintah baru saja selesai menggelar forum National Summit pada 29-31 Oktober 2009. Banyak hal yang didiskusikan pada forum tersebut, mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Namun demikian, tampaknya isu ekonomi tetap menjadi fokus perhatian. Tentunya, ini tidak aneh karena memang muara dari seluruh kebijakan di harapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat.

Forum seperti ini memang perlu digelar untuk menyatukan pandangan dari semua pihak. (Pemerintah perlu mendengar masukan dari berbagai pihak atas pengelolaan ekonomi ke depan. Terlebih lagi, tidak sedikit dari menteri ekonomi kita saat ini me rupakan wajah baru yang tentunya harus bisa cepat ‘match’ dengan eks pektasi masyarakat. Dengan kata lain, forum National Summit sesungguhnya lebih cocok disebut sebagai ‘’gelar perkara’‘ atas berbagai persoalan di Tanah Air.

Pertanyaannya, lalu apa langkah selanjutnya setelah forum ini selesai? Jawabnya, tentunya harus cepat bekerja dan segera mem berikan bukti. Terlebih lagi, target target ekonomi yang dikejar pemerintah juga tidak ringan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum ini menyatakan akan mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen, penurunan angka pengangguran menjadi lima hingga enam persen, dan angka kemiskinan menjadi delapan hingga 10 persen pada tahun 2014.

Tentunya target ini tidak ringan, sekalipun juga terlihat kurang ambisius. Penulis ka takan kurang ambisius karena negaranegara tetangga kita sudah pasang target tinggi sejak 2010. Vietnam, misalnya, pada tahun 2010 sudah pasang target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Perdana Menteri India kemarin menyatakan, pada 2010 India menargetkan pertumbuhan ekonomi sembilan hingga 10 persen. Cina, bahkan lebih dahsyat lagi. Sekalipun belum pasang target untuk 2010, namun melihat kinerja ekonomi pada kuartal III 2009 sebesar 8,9 persen, penulis yakin target pertumbuhan Cina 2010 akan lebih fantastis di bandingkan 2009. Sementara itu, kita pada 2010 'hanya' pasang target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

Mungkin ada yang bertanya, apakah kita memang perlu sedikit ambisius? Penulis berpendapat kita memang perlu (bahkan wajib) untuk sedikit ambisius dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Pertama, angka pertumbuhan 5,5 persen (katakanlah hingga enam persen), sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi problem sosial kita. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi setidaknya tujuh persen untuk bisa menyerap tambahan tenaga kerja, plus mengurangi pengangguran yang ada saat ini. Dan tentunya, pertumbuhan minimal tujuh persen tersebut tidak bisa harus menunggu hingga 2014. Ini mengingat, problem sosial tersebut sudah dirasakan oleh rakyat kita.

Kedua, kita perlu membuat kebijakan terobosan atau reformasi di bidang ekonomi. Ekonomi kita memang telah pulih dari krisis 1997/98. Namun, dampak krisis 1997/98 terhadap struktur ekonomi kita luar biasa. Industri manufaktur, misalnya, banyak tergantung pada bahan baku impor yang kita saksikan kini banyak yang mati. Sek-tor pertanian yang di era 1980-an dan 1990-an menjadi primadona, kini pertumbuhan dan kontribusinya semakin menurun. Padahal, pertanian masih menjadi tumpuan karena penduduk yang hidup dari sektor ini masih besar.

Dan, struktur ekonomi akibat krisis inilah yang menyebabkan kita terjebak pada siklus pertumbuhan ekonomi rendah. Mari kita perhatikan, kinerja sektor ekonomi yang menjadi salah satu kontributor terbesar pada PDB kita: pertanian dan manufaktur. Ternyata, laju pertumbuhan kedua sektor ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2008, pertumbuhan sektor pertanian hanya 4,77 persen dan sektor manufaktur 3,66 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional 6,1 persen. Padahal, sebelum krisis 1997/98, pertumbuhan sektor manufaktur bisa di atas 12 persen (tahun 1980 bahkan 22 persen). Dan, penulis kira, ini adalah tugas pemerintah dan pelaku ekonomi untuk bisa memecahkan problem struktural tersebut.

Apakah bisa kita membuat lompatan dalam hal target pertumbuhan ekonomi dari sekarang (katakanlah empat persen) menjadi, misalnya 6,5 persen atau bahkan tujuh persen? Jawabnya, kenapa tidak? Mari kita tengok contoh berikut ini. Surat kabar Wall Street Journal edisi Asia (30 Oktober 2009) memberitakan bahwa pada kuartal III 2009, ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh 3,5 persen. Padahal, sejak 2008 ekonomi AS mengalami pertumbuhan minus (kontraksi). Mengapa AS bisa mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi yang begitu dratis? Jawabnya adalah karena AS berhasil melakukan terobosan kebijakan ekonomi, seperti cash for clunkers, stimulus proyek sosial, pendidikan, infrastruktur, termasuk proteksi perdagangannya.

Kesimpulannya, bisa tidaknya kita membuat lompatan kinerja ekonomi tergantung pada bagaimana upaya yang kita lakukan. Pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan agar kita juga bisa membuat lompatan kinerja ekonomi? Salah satunya, seperti yang disampaikan Presiden RI: modal besar. Presiden menyatakan untuk mencapai tujuh persen, rata-rata selama lima tahun kita perlu investasi Rp 2.100-an triliun. Karena dari sektor pemerintah hanya sekitar 10-15 persen dari kebutuhan investasi, dibutuhkan peran swasta yang lebih besar. Itu artinya, langkah selanjutnya untuk mencapai lompatan kinerja ekonomi adalah kita perlu melakukan reformasi struktural terhadap iklim investasi: regulasi, birokrasi, perizinan, law enforcement, antikorupsi, dan sektoral.

Pada dasarnya, beberapa isu yang didiskusikan pada National Summit kemarin tidak seluruhnya hal baru. Bahkan, isu yang muncul dalam forum National Summit justru merupakan pending matters sebelum Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid 1 terbentuk, seperti RUU Keuangan Mikro dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Sementara itu, isu-isu yang merupakan pending matters pada KIB Jilid 1 yang kembali muncul pada forum National Summit adalah percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan energi, serta revitalisasi industri dan transportasi.

Selain isu permodalan dan isu struktural di bidang investasi, kita juga membutuhkan berbagai kebijakan ekonomi yang sifatnya jangka pendek dan langsung dapat dirasakan rakyat.

Penulis kira, salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya program stimulus fiskal kita dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kita terlalu berharap pada transmisi ekonomi yang ada, yaitu melalui industri. Padahal, mereka sendiri kondisinya perlu pertolongan.

Pekerjaan besar setelah forum National Summit berakhir adalah bagaimana merealisasikan seluruh isu yang muncul. Dan tentunya, langkah-langkah dan target yang hendak dicapai harus terencana secara baik dan terukur. Serta tak kalah penting, pasca-National Summit perlu ada perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi.

(www.republika.co.id)

Seteru "cicak" vs "buaya".

2009-11-02T13:27:00.000+07:00

Membaca Gerakan Rakyat Dukung KPK
R Ferdian Andi R

(inilah.com /Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta — Gelombang dukungan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba begitu besar sesaat setelah dua komisioner KPK (nonaktif) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditahan oleh Mabes Polri. Apa makna gerakan rakyat itu terhadap KPK?

Sekitar tiga tahun lalu, banyak yang menilai KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan cara 'tebang pilih' alias pilih-pilih obyek yang akan dijadikan tersangka. Namun kini berbalik 180 derajat. Publik menjadi garda terdepan dalam melakukan pembelaan terhadap KPK.

Ragam istilah pun muncul. Mulai soal kriminalisasi KPK, pembonsaian KPK, dll. Bentuk dukungannya pun cukup masif, beragam dan menyebar di semua kalangan. Mulai penjaminan diri agar Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditangguhkan penahanan baik melalui dunia maya maupun langsung, gerakan dukungan di dunia maya dengan gerakan satu juta Facebooker, hingga aksi damai pita hitam di lengan kanan.

Yang bersuara lantang atas kondisi KPK pun beragam, mulai bekas Presiden RI hingga rakyat jelata. Dari ulama hingga para mantan pejabat.

Gerakan rakyat ini jelas tak ada kuasa yang membendungnya. Apalagi martil gerakan rakyat ini tak lain dari sikap kepolisian yang menilai Chandra-Bibit melakukan penggiringan opini ke publik terkait posisi dirinya yang menjadi tersangka oleh Polri. Karena, hal itu pula, salah satu alasan Polisi menjebloskan Chandra-Bibit ke sel tahanan.

Kondisi mutakhir terkait polemik KPK versus Polri, di atas kertas memenangkan Chandra-Bibit. Hal ini tidak terlepas dengan beredarnya rekaman pembicaraan petinggi aparat penegak hukum yang sedianya akan dibuka saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (2/11). Kini yang muncul persepsi publik, Chandra-Bibit dizalimi kepolisian.

Kondisi ini berbalik arah dengan institusi kepolisian yang terjepit atas kasus saat ini. Tuduhan sangkaan terhadap KPK yang mengada-ada, tertuju ke kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari sangkaan KPK yang berubah-ubah. Mulai soal penyalahgunaan wewenang, hingga pemerasan.

Menurut pengamat komunikasi politik Wisnu Martha Adiputra, situasi yang terjadi saat ini adalah bersatunya elit dan masyarakat luas atas kondisi KPK versus Kepolisian. Hal ini, jelas akan menyudutkan institusi kepolisian.

"Di akar rumput, kini direpotkan dengan UU Lalu Lintas yang menjerat banyak masyarakat dengan sanksi berat. Sedangkan di elit soal KPK versus Kepolisian. Polisi kini benar-benar tersudut," jelasnya. Wisnu menyarankan, agar institusi kepolisian segera bersikap agar tidak semakin terpuruk dengan opini yang terjadi di akar rumput dan elit terhadap institusi kepolisian.

Ketua PP Muhammadiyah Izzul Muslimin mengusulkan, untuk menghentikan polemik berkepanjangan soal KPK versus kepolisian, sebaiknya Presiden SBY mengganti Kapolri dan Jaksa Agung.

"Presiden bisa menggunakan kewenangannya tanpa harus terlibat langsung ke dalam masalah itu, misalnya dengan mengganti Jaksa Agung dan Kapolri dengan figur yang dianggap kredibel," tegasnya di Jakarta, Minggu (1/11). Apalagi, sambung Izzul, dalam penyusunan kabinet beberapa waktu lalu, posisi Kejaksaan Agung belum ada perubahan.

Bandul rakyat kini berpihak pada KPK dan Chandra-Bibit. Kondisi ini jelas memiliki dampak serius. Presiden SBY ada baiknya segera menyikapi persoalan konkret atas masalah yang muncul. Bagaimanapun, baik KPK maupun Kepolisian RI menjadi lembaga yang harus diselamatkan. Dukungan rakyat terhadap KPK harus dimaknai sebagai upaya kuat publik dalam pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Tak terkecuali, semangat ini harus menjalar di institusi KPK maupun Kepolisian. [mor]

Pemuda Pelaku Sejarah

2009-10-28T15:24:00.000+07:00

oleh : Mahiruddin Siregar

Bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia sejatinya baru terbentuk sejak Soempah Pemoeda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sebelumnya, bangsa ini masih merupakan beberapa bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara yang saat itu masih merupakan anak jajahan Negeri Belanda.

Tanah air ini merupakan tanah dan air Nusantara, yang juga dikuasai oleh penjajah Belanda.

Bahasa persatuan Indonesia masih merupakan bahasa Melayu yang kemudian disepakati menjadi bahasa persatuan untuk Indonesia, dan kalau mau jujur sesungguhnya itu jugalah bahasa yang dipakai oleh penjajah Belanda saat itu.

Jadi sebenarnya sejarah bangsa Indonesia baru tercipta setelah Soempah Pemoeda itu.

Sejarah sebelum itu adalah sejarah anak bangsa Nusantara yang merupakan cikal bakal adanya bangsa Indonesia.

Berikutnya pemuda selalu berperan besar dalam menyelesaikan kemelut bangsa seperti pada saat memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, menyelesaikan kemelut G 30 S PKI, 30 September 1965, dan terakhir menggerakkan reformasi pada Mei 1998.

Maka tidak salah kalau kita meletakkan pemuda sebagai pencipta dan pelaku sejarah Indonesia...........

Kita akan selalu mengharapkan peran pemuda untuk Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari segala keterpurukan,dan kita yakin bahwa mereka pasti bisa.

Industri Manufaktur Tumbuh Lamban

2009-10-27T16:58:00.000+07:00

27/10/2009 - 15:15

MS Hidayat Diterjang Deindustrialisasi
Ahluwalia

INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, menteri perindustrian baru, namun soal industri tetap masalah lama yang memusingkan, yakni gejala deindustrialisasi. Bisakah MS Hidayat mengatasi soal ini?

Menteri Perindustrian MS Hidayat harus bekerja cerdas dan ekstra keras karena perekonomian Indonesia mengalami proses deindustrialisasi. Industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal, sehingga tidak dapat tumbuh secara optimal. Kendala eksternal tak kalah banyaknya. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik, kurang memadai.

Ekonom Faisal Basri mengingatkan bahwa pasokan energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) dimonopoli badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki kebijakan tidak selalu sejalan dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan ekspor energi kurang mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri. Contoh, gas diekspor, sementara kebutuhan bahan baku industri petrokimia, keramik, dan lain-lain belum terpenuhi.

Tak mengherankan setelah peran industri manufaktur dalam menciptakan nilai tambah mencapai puncaknya pada 2004 dengan kontribusi 28,1% pada PDB, kini cenderung merosot. Sejak 2004, perannya terus turun hingga tinggal 27,1% pada 2007 dan sedikit meningkat menjadi 27,9% pada 2008.

Penurunan peran akan terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Banyak pihak menuding perbankan nasional kurang 'bersahabat' dengan industri. Perbankan lebih senang menyalurkan kredit ke sektor nonindustri yang memiliki risiko investasi tinggi, dan masa pengembalian investasi lama, ketimbang sektor lain yang lebih 'instan' dan berisiko rendah. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti.

Penyaluran kredit perbankan ke sektor industri secara nominal memang tetap tumbuh, tetapi persentasenya makin rendah. Pada 1985, hampir 40% kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan. Pada 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16% kredit perbankan.

"Perbankan nasional hanya memberikan 16% dari total kredit ke sektor manufaktur, dan lebih condong mengucurkan kredit ke sektor konsumsi dan properti berisiko rendah," kata ekonom A Tony Prasentiantono dari Universitas Gadjah Mada.

Akibatnya, pertumbuhan PDB negeri ini sekitar 60% didorong sektor konsumsi. Konsumsi mendorong impor yang menguras devisa. Total impor pangan mencapai Rp55 triliun/tahun, termasuk impor garam sekitar Rp900 miliar.

Data dari Visi 2030 dan Roadmap 2015 menyebutkan, sejak krisis ekonomi (2000-2009), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7%. Sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang 5,2%. Pertumbuhan sektor manufaktur 2004-2008 hanya 5,6%.

Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat dari konsumsi BBM industri yang terus turun sejak 2000, juga konsumsi listrik industri. Per 2008, peran industri manufaktur tinggal 27,9% dari PDB setelah sempat mendekati 35%.

Untuk mengejar pertumbuhan 7%, pemerintah tak bisa lain harus mengutamakan sektor riil, khususnya manufaktur, pertanian, dan UKM. Manufaktur tak bisa lain revitalisasi industri serta membangun infrastruktur yang kini sangat tidak memadai.

Sejak krisis ekonomi 1997-1998, industri manufaktur mengalami penurunan pertumbuhan sangat drastis. Pada 10 tahun menjelang krisis (1987-1996), industri manufaktur nonmigas tumbuh rata-rata 12%/tahun, lima poin lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada waktu itu (6,9%). Setelah krisis (2000-2008), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7%/tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB (5,2%).

Belakangan, pertumbuhan industri manufaktur cenderung turun, bahkan menjadi lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Inilah tantangan bagi Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam memetakan masalah dan memecahkan problemnya.

Dalam periode 20 tahun ke depan, menurut Kadin, Indonesia dapat diciptakan sebagai negara industri maju dan bangsa niaga tangguh yang makmur dalam keadilan dan kemakmuran melalui kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur, dan jaringan penjualan produk industri nasional. Ini terutama dengan cara menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang menang bersaing dengan produk negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, Malaysia, dan Cina, baik di pasar domestik maupun regional.

Kebangkitan kekuatan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan bermutu terjamin sehingga dapat tercapai swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan ekspor.

Menteri Perindustrian MS Hidayat harus bergerak ke arah sana. [mor]

Kebijakan Impor Yang Mematikan

2009-10-27T16:08:00.000+07:00

Selasa, 27 Oktober 2009 pukul 01:48:00
Hidup atau Mati

Muslimin Nasution
(Ketua Presidium ICMI)

''Apa yang hendak saya katakan ini adalah amat penting,'' ujar presiden Soekarno dalam pidato peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian UI yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor. ''Oleh karena soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat, camkan. Sekali lagi, camkan. Kalau kita tidak aanpakken soal makanan rakyat ini secara besar-besaran, secara radikal, dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka.'' Sesuai dengan pesannya, pidato ini sendiri diberi judul 'Soal Hidup atau Mati'.

Kekhawatiran presiden Soekarno didasari terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan pangan beras Indonesia saat itu. Presiden Soekarno kemudian menyampaikan gagasan, detail, dan lengkap dengan angka-angka, bagaimana cara menambah persediaan makanan rakyat dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Presiden Soekarno sedikit pun tidak menawarkan opsi impor. Logikanya, bagaimana mungkin kita akan menyerahkan hidup mati kita kepada bangsa lain?

Saat ini, RI telah masuk jebakan impor pangan. Setiap tahun, lebih dari 5 miliar dolar AS atau setara Rp 50 triliun lebih devisa habis untuk mengimpor pangan, mulai dari gandum, kedelai, jagung, daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan, bahkan garam yang kebutuhannya masih dapat dipenuhi oleh produsen garam lokal juga dimpor dengan nilai Rp 900 miliar. Begitu dahsyatnya ketergantungan kita kepada pangan impor, sampai-sampai pada tahun ini pernah ada rencana untuk melakukan impor daging dari Brasil dan India, dua negara yang jelas-jelas tidak bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Tulisan ini sengaja mengambil judul dari judul pidato presiden Soekarno. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua bahwa sungguh memprihatinkan, ternyata kita tenggelam dalam masalah yang telah diingatkan sejak puluhan tahun lalu.

Dilihat dari sisi agroekologis, nyaris semua komoditas yang diimpor itu sesungguhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Hanya gandum yang tidak bisa dibudidayakan secara meluas di sini, dengan catatan, gandum pun terbukti dapat disubstitusi sebagian atau seluruhnya dengan tepung lokal. Lahan, teknologi, modal, dan tenaga kerja untuk memproduksi pangan itu juga semuanya kita miliki. Lalu, mengapa masih mengimpor? Jawabnya, karena kita belum mempunyai kebijakan yang berpihak kepada penggunaan pangan lokal.

Dalam masalah keberpihakan ini, kita kalah dengan negara lain. Dibandingkan Nigeria, misalnya. Sewaktu terjadi lonjakan harga gandum dunia beberapa tahun lalu, presiden Nigeria mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan industri produsen terigu lokal mencampur 10 persen terigu dengan tepung ubi kayu. Nigeria adalah salah satu negara produsen utama ubi kayu di Afrika. Adanya kebijakan ini otomatis menciptakan captive market sebesar 200 ribu ton tepung ubi kayu lokal setiap tahunnya.

Di India, tak ada setetes susu impor pun yang boleh masuk ke negara itu tanpa seizin koperasi produsen susu di sana. Dengan kata lain, tanpa persetujuan para peternak lokal, tidak ada susu luar yang bisa dijual di India. Di Thailand, tidak ada produk pangan impor yang bisa masuk jika produk itu bisa diproduksi secara lokal. Raja Bhumibol sendiri yang akan turun tangan untuk membela produk negerinya ketika ada ancaman.

Jadi, solusinya cukup sederhana. Buatlah kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk pangan dalam negeri untuk produk yang memang bisa dihasilkan di dalam negeri. Kemudian, diikuti dengan berbagai kebijakan pendukungnya, seperti kebijakan kredit yang disesuaikan dengan kondisi usaha pertanian, kebijakan jaminan pasar dan jaminan harga, kebijakan bantuan teknologi, dan kebijakan prorakyat sejenis.

Persoalannya, ketika kebijakan untuk mewajibkan penggunaan pangan lokal ini muncul, kebijakan ini akan dianggap bertentangan dengan konsep pasar bebas yang diusung kaum ekonom neoliberal. Padahal, kaum ekonom neoliberal sangat kuat pengaruhnya di pemerintahan. Ketika terjadi krisis beras tahun 2007 lalu, penulis pernah menawarkan program diversivikasi pangan untuk menggantikan impor kepada seorang tokoh kunci pengambil kebijakan ekonomi di pemerintahan. Tanggapan tokoh itu, selagi kita punya uang, mengapa kita tidak membelinya dari luar? Jika membeli dari luar lebih murah, mengapa harus susah-susah memproduksinya di dalam negeri yang jelas-jelas jika ini dilakukan merupakan tindakan yang tidak efisien?

Di sisi lain, kebijakan ini juga akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pertama, negara eksportir pangan. Misalnya, jika kita menghentikan impor kedelai dan menggantinya dengan kedelai lokal, kita akan berhadapan dengan aksi negara-negara besar semacam AS. Beranikah pemerintah menghadapi respons balik dari mereka?

Kedua, importir lokal yang akan kehilangan sumber bisnisnya. Importir lokal ini adalah kelompok 'kuat' karena menguasai akses teknologi, permodalan, jaringan pasar, dan pembuat kebijakan sehingga oleh Amy Chua, pengarang buku terkenal World on Fire, disebut market dominant.

Di Indonesia, bisnis impor pangan dikuasai oleh market dominant itu. Sebagai gambaran, bisnis impor kedelai dikuasai hanya oleh lima perusahaan. Impor terigu dan jaringan pemasarannya dikuasai sebuah perusahaan. Demikian pula impor ubi kayu dan tapioka, penguasanya adalah sebuah perusahaan saja. Bisnis impor pangan lain, seperti jagung, gula, hingga garam, yang bermain juga hanya segelintir perusahaan.

Tentu saja, kebijakan impor pangan akan memperlemah kemampuan produksi pangan lokal. Produk-produk pangan dalam negeri yang dihasilkan oleh para petani harus bertarung sendirian dengan produk pangan impor yang bersubsidi besar. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam persaingan ini? Apakah para petani Indonesia yang saat ini hampir kehilangan segala bentuk subsidi dan insentif atau para petani dari negara-negara pengekspor pangan atau petani di negara industri yang didukung dengan subsidi berjumlah 300 miliar dolar AS?

Jawabannya sungguh jelas. Kalau diteruskan, kita tinggal menunggu malapetaka datang. Mudah-mudahan, kita tersadar dan segera kembali ke jalan yang benar.

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita memutuskan bebas dari ketergantungan impor pangan memang sungguh berat. Namun, itu bisa diatasi jika pemerintah bersedia dan berani memutus ketergantungan itu. Kebijakan pemerintah-lah yang menyebabkan terigu mampu menjadi komoditas pangan utama di negeri kita. Kebijakan pemerintah pula yang menyebabkan beras dapat menggantikan jagung, sagu, dan ubi kayu sebagai satu-satunya sumber karbohidrat rakyat. Jadi, kebijakan pemerintah bisa mengubah keadaan, bahkan mengubahnya secara drastis. Belum terlambat jika pemerintah mau mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat, yang menyelamatkan kelangsungan hidup rakyatnya sendiri. Semoga presiden dan kabinet yang baru dapat memimpin rakyat melepaskan diri dari ketergantungan pangan untuk kemudian hidup sentosa dalam kemerdekaan pangan yang abadi.

(www.republika.co.id)

Infrastruktur dan Sektor Riil (II)

2009-10-27T15:58:00.000+07:00

Percepatan Infrastruktur
Senin, 26 Oktober 2009 00:00 WIB

ADA tanda-tanda Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II melangkah lebih cepat dan lebih fokus. Lebih cepat, hanya dua hari setelah dilantik, Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa telah memimpin rapat koordinasi pertama jajaran menteri perkonomian dengan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Lebih fokus, karena Tim Ekonomi benar-benar ingin ada percepatan infrastruktur sebagai prioritas. Untuk itu, pemerintah tengah meretas jalan mencari alternatif pendanaan melalui kebijakan pembiayaan bersama antara pemerintah dan swasta.

Mempercepat pembangunan infrastruktur jelas amat penting bagi negeri ini. Sebab, kondisinya amat memprihatinkan. Di dalam negeri, ia menghambat arus barang antardaerah. Di mata dunia, ia menurunkan daya saing kita. Hasil survei terbaru World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008-2009 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-86 dari 143 negara dalam hal infrastruktur.

Fakta di lapangan meneguhkan temuan tersebut. Dari sekitar 35 ribu kilometer jalan nasional, hanya sekitar 50% yang benar-benar dalam kondisi mantap. Sisanya, rusak ringan hingga parah.

Listrik pun tak kalah menyedihkan. Jangankan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, untuk menerangi rumah tangga saja tidak cukup. Di pelbagai ibu kota provinsi, listrik bergiliran hidup dan mati.

Semua itu nyata di hadapan kita. Akan tetapi, dari segi anggaran, kita seperti tak berdaya untuk mengatasinya. Alokasi anggaran infrastruktur kita baru sekitar 4% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, idealnya 6% dari PDB.

Gambaran lain, di negara maju, hanya untuk biaya pemeliharaan infrastruktur disediakan sekitar 10%-17% dari PDB. Sedangkan di Indonesia, biaya pemeliharaannya kurang dari 1%. Padahal, rendahnya biaya pemeliharaan infrastruktur akan berpengaruh pada produktivitas belanja modal.

Karena itu, menjadikan percepatan infrastruktur sebagai prioritas merupakan langkah yang amat tepat. Dengan infrastruktur yang memadai, denyut nadi perekonomian masyarakat akan kian cepat bergerak.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, misalnya, akan mempercepat mobilitas sebagian besar transaksi bisnis masyarakat. Hal itu karena transportasi jalan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang.

Percepatan infrastruktur juga memengaruhi gairah investasi di negeri ini, sekaligus meningkatkan iklim kemudahan berusaha. International Finance Corporation memang menaikkan 7 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia pada 2009, dari peringkat 129 menjadi peringkat 122. Namun, kita masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura yang berada di urutan pertama, Thailand yang mencapai peringkat 12, Malaysia ke-23, Vietnam ke-93, dan Brunei Darussalam ke-96.

Rakyat negeri ini sudah teramat lama menanti perubahan nasib mereka, dari miskin menuju makmur sejahtera. Karena itu, percepatan infrastruktur yang merupakan jembatan menuju kesejahteraan tepatlah menjadi prioritas serta haruslah diawasi dan dipastikan realisasinya.

(www.mediaindonesia.com)

Infrastruktur dan Sektor Riil (I)

2009-10-27T15:41:00.000+07:00

Senin, 26 Oktober 2009

Menggerakkan Sektor Riil
Iman Sugema(InterCAFE IPB)

Kabinet baru telah terbentuk, dan mayoritas di tim ekonomi adalah muka baru serta politisi. Mereka punya 100 hari untuk segera membuktikan bisa berbuat lebih baik dibanding tim sebelumnya. Persepsi pelaku pasar keuangan dan sejumlah komponen masyarakat yang sedikit meragukan kemampuan mereka, harus segera dijawab dengan kerja nyata. Pencitraan memang bisa sedikit menolong, tetapi rakyat lebih membutuhkan karya nyata.

Adalah penting bagi tim yang baru untuk mengambil arah kebijakan yang relatif berbeda dengan tim yang lama, agar bisa mengatasi berbagai persoalan secara lebih kreatif dan cepat. Ada beberapa kebijakan dasar yang memerlukan perubahan, yakni sebagai berikut.

Pertama, terlalu banyak kebijakan yang bersifat antidomestik. Dikatakan demikian, karena sejumlah kebijakan bersifat merugikan pelaku domestik, menguntungkan pihak asing, bahkan mematikan para pengusaha kecil. Mungkin hanya di Indonesia saja yang memiliki kebijakan yang secara sistematis pelaku domestik terkerdilkan, sementara pihak asing banyak diberi kemudahan. Ke depan, kita lebih menginginkan perlakuan yang lebih adil dan lebih berpihak pada pengusaha domestik. Contoh yang paling nyata adalah di sektor energi dan perdagangan.

Pabrik pupuk seringkali kesulitan mendapatkan gas alam dan terpaksa beberapa pabrik harus ditutup. PLN beberapa kali mengalami kesulitan mendapatkan gas dan batu bara. Di lain pihak, kita jor-joran melakukan ekspor gas dan batu bara. Bahkan, lapangan minyak blok Cepu yang tadinya 100 persen merupakan milik Pertamina, kini diserahkan pengelolanya kepada asing. Lebih parah lagi, eksploitasi blok tersebut sangat lamban dan sebagai akibatnya menjadi sulit bagi kita untuk meningkatkan produksi minyak. Alhasil, impor minyak terus membengkak dan setiap ada kenaikan harga minyak dunia, kita menjadi sangat repot dalam menyesuaikan APBN karena pembengkakan anggaran subsidi. Kita dibikin repot oleh kebijakan kita sendiri.

Liberalisasi perdagangan juga seringkali tidak memikirkan dampaknya bagi pengusaha sektor riil. Contohnya, liberalisasi ekspor rotan mentah yang mengakibatkan para pengrajin rotan di Cirebon gulung tikar karena kesulitan bahan baku. Pengrajin kuningan juga kesulitan bahan baku karena kuningan bekas diperbolehkan untuk diekspor. Padahal, pasokan logam kuningan sangat terbatas.

Celakanya, kebijakan-kebijakan tersebut lebih menguntungkan pengrajin di luar negeri dan pedagang serta eksportir. Pedagang dan eksportir notabene kebanyakan adalah saudara kita yang berketurunan Tionghoa. Susahnya lagi menterinya adalah keturunan Tionghoa. Pejabat daerah dan di Departemen Perdagangan menjadi kurang berani untuk memprotes kebijakan seperti ini, karena takut dituduh menjegal kebijakan dengan isu rasial. Kita memang tidak boleh mencampuradukkan isu rasial dengan kebijakan ekonomi yang sehat. Kita harus melihatnya secara objektif, apakah kebijakan liberalisasi menguntungkan rakyat atau tidak, dan menggerakkan sektor riil atau tidak.

Kedua, berbagai kebijakan di sektor finansial telah sampai pada tahap di mana sektor finansial justru menjadi penghambat sektor riil. Uang menjadi semakin menumpuk tanpa bisa dimanfaatkan oleh sektor riil karena hanya berputar-putar di sektor finansial. Teorinya, sektor finansial menambah kemampuan sektor riil untuk berkembang. Teori ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Karena Menteri Keuangan menerbitkan surat utang dengan tingkat imbal hasil atau sampai 13 persen, suku bunga kredit sulit sekali turun. Walaupun Bank Indonesia telah berkali-kali menurunkan BI rate, pengucuran kredit perbankan masih juga lambat. Kebijakan suku bunga rendah yang diupayakan BI menjadi mandul karena bertubrukan dengan kebijakan Menteri Keuangan.

Derasnya aliran dana asing telah mendongkrak harga saham dan akumulasi SBI yang dikuasai asing. Tumpukan SBI mencerminkan besarnya dana nganggur yang tidak bisa dimanfaatkan secara produktif. Peningkatan harga saham yang terlalu fantastik, dapat menarik dana-dana dari pelaku usaha sehingga investasi di sektor riil justru ditinggalkan. Uang hanya berputar dari satu instrumen finansial ke instrumen lainnya tanpa pernah bersinggungan dengan aktivitas produktif.

Ketiga, keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur dapat mengakibatkan lemahnya daya saing. Lambannya pembangunan pembangkit dan jaringan listrik tidak hanya telah menghambat investasi swasta, tetapi juga telah merugikan masyarakat dan pengusaha. Listrik yang byar-pet menyebabkan aktivitas usaha di sejumlah daerah menjadi terhambat. Bahkan, daerah yang menjadi lumbung energi, seperti Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Riau masih belum menikmati kecukupan energi listrik. Kita tidak pernah melihat Singapura, Korea, dan Jepang yang gelap gulita karena pasokan energinya selalu kita cukupi. Ironis bukan?

Pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi juga terkesan sangat lamban sehingga tidak mampu mengimbangi perkembangan aktivitas masyarakat. Jalan lintas di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi masih kurang memadai untuk memungkinkan pergerakan barang secara cepat dan murah. Pembangunan jalan tol dan kereta api di Jawa dan Sumatra tak kunjung terselesaikan. Perdagangan antarpulau juga menjadi mahal karena infrastruktur transportasi laut kurang berkembang. Lebih murah mengimpor jagung dari Amerika ketimbang mendatangkannya dari Gorontalo ke Surabaya.

Kalau seandainya tiga masalah tersebut bisa diselesaikan dalam satu tahun pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih mudah untuk dicapai. Tapi, itu hanya bisa terjadi kalau para menteri di tim ekonomi mampu mengubah haluan kebijakannya. Selamat mencoba.

(www.republika.co.id)

Nusantara Lebih Cocok ?

2009-10-20T11:26:00.000+07:00

Pergaulan Kepulauan

Sesungguhnya demikian banyak fakta sejarah yang masih tersembunyi di balik waktu dan ketidaktahuan kita tentang peradaban yang pernah dan masih dikembangkan oleh masyarakat kepulauan Indonesia ini. Fakta-fakta dari banyak sekali momen historis yang monumental dari riwayat hidup kita yang obskur, dibalut mistik, berpengertian eklektik, atau gelap sama sekali. Bahkan, misalnya, sejarah yang belum jauh, katakanlah tentang Wali Songo, masih banyak dirundung keremangan. Begitu pun soal masuknya Islam, Gajah Mada, Sriwijaya, Ajisaka, kultur dan kerajaan Jawa purba, asal muasal Betawi, hingga siapa sebenarnya Imam Bonjol dan Kaum Padri, dan seterusnya.

Atau katakanlah seorang geograf Yunani asal Mesir yang hidup sekitar 1,5 milenium lalu, mencatat adanya ekspedisi dari Jawa membawa hasil-hasil bumi terbaiknya ke Afrika untuk ditukarkan dengan budak, pada 100 M. Menggambarkan di masa itu sesungguhnya telah berkembang sebuah peradaban yang cukup advanced dengan tingkat ekonomi (perdagangan) yang tinggi.

Atau sebagaimana para ahli membuktikan, kecakapan bahari masyarakat kepulauan ini memilki tradisi bahkan teknologi yang sangat tinggi, sejak masa purba. Sehingga perahu jung bukannya dipelajari dari Cina, tapi justru sebaliknya. Begitu pun teknologi pelayaran dan armada besar Cina, macam ekspedisi Ceng Ho, sesungguhnya belajar dari tradisi kelautan negeri ini. Tak mengherankan, karena tiga peradaban besar yang sangat mempengaruhi bangsa ini --Cina, India, dan Arab-- sesungguhnya adalah peradaban kontinental, bukan maritim.

Tak mengherankan, bila kata ''bahari'' dalam kosakata Melayu, bermakna dasar ''dahulu kala''. Sebuah penandaan tegas tentang kelautan sebagai identitas asli kita. Sehingga bisa jadi benar pendapat beberapa pengamat: kata Indonesia --yang berakar dari kata ''Indos'' (Indus/India) dan ''nesos'' (nusa/pulau)-- sangatlah berorientasi daratan. Kata ''nusantara'', ''tanah air'', atau ''dipantara'' dirasa jauh lebih cocok menggambarkan realitas historis dan geografis bangsa ini.

Dari paparan itu kita mendapatkan bukti bahwa di kepulauan ini, sejak ribuan tahun lalu, sudah berkembang satu bentuk pergaulan kebudayaan yang sangat terbuka dan kosmopolit, yang ditandai oleh berlangsungnya proses akulturasi yang penuh respek terhadap kultur asing. Negeri-negeri seputar kepulauan ini, seperti Formosa, Filipina, Singapura, Malaysia --dan sesungguhnya hingga Madagaskar dan Hawaii, menurut teori persebaran bahasa-- adalah bagian dari tradisi pergaulan kepulauan di atas.

Datangnya kultur kontinental yang datang dari Utara dan terutama Barat --hingga Eropa-- sejak masa sejarah, sesungguhnya cukup bertentangan dengan tradisi itu. Penetrasi kultur kontinental yang sangat kuat, melalui agama hingga kolonialisasi, dari materialiasi sampai kapitalisasi di 200 tahun belakangan, cukup mengguncang tradisi tersebut. Bahkan di banyak bagian sukses mengubah orientasi, pola berpikir, atau sikap mental kita. Kultur daratan, dengan bentuk kerajaan konsentris dan ketentaraan, misalnya, begitu dominan saat ini.

Menariknya, kultur adoptif itu kini merenggut habis kepercayaan diri negara tetangga, Malaysia. Sukses ekonomi mereka yang sangat ''Barat'' membuat negara itu memiliki cara berpikir ganjil: melihat identitas diri atau kebudayaannya subordinatif di hadapan ''kakak'' di sebelah rumahnya. Lalu dengan perasaan cemburu ia mengganggu sang ''kakak'', untuk meruntuhkan otoritas politik dan kulturalnya, untuk mendapatkan kekuatan politik/kulturalnya, di sisi kekuatan ekonomis yang dimilikinya.

Sebenarnya lumrah saja jika tari pendet, reog, wayang kulit, rasa sayange, dan sebagainya mereka tampilkan. Karena dalam pergaulan kepulauan, hal itu lumrah. Bangsa Melayu --sebagaimana Bangsa Batak, Jawa, Bugis, Bali, dan lainnya-- terbentuk dan dibentuk juga oleh anasir kultural di luarnya. Tak ada persoalan hak cipta, apalagi paten. Yang ada adalah masalah etika, ketika pergaulan kebudayaan kepulauan ini dicederai oleh cultural attitude salah satu anggotanya yang tidak sopan dan tak punya rasa hormat, bahkan pada tradisi yang telah menciptakan diri mereka sendiri.

Apalagi ketika penggunaan anasir kultural itu dilatari oleh kepentingan sempit politis, ideologis, atau industrialis, lewat pendekatan kontinental --yang memiliki sejarah perampokan budaya luar biasa-- pada sesama anggota peradaban kepulauan ini. Sebuah tepukan untuk memberi teguran dan ingatan pantas dilakukan. Teguran kebudayaan untuk kembali menghormati identitas awal kita bersama. Teguran yang sebenarnya juga mesti diberikan pada penguasa kita sendiri yang juga sudah ''lupa lautan'', atau mengingkari ''ketanahairannya'' sendiri.

Radhar Panca Dahana
Pekerja seni dan pemerhati budaya
[Perspektif, Gatra Nomor 47 Beredar Kamis, 1 Oktober 2009]

Redupnya Kearifan Lokal

2009-10-20T10:04:00.000+07:00

Oleh : Mahiruddin Siregar

Kearifan lokal didesa-desa pelosok tanah air telah lama merupakan kebanggaan para putra daerah terhadap tanah kelahirannya.

Kearifan itu adalah pusaka yang sangat berharga yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur warga desa.

Kearifan itu adalah segala adat istiadat yang dilestarikan sejak dahulu, adat istiadat itu berupa aturan tidak tertulis, tetapi tetap dipatuhi. Pelanggaran adat berarti pengucilan diri sendiri. Karena hukuman yang diberikan oleh adat adalah mengucilkan pelaku pelanggar adat dari kehidupan bersama masyarakat desa.

Adat istiadat pada umumnya adalah tatanan hidup bersama yang nilainya sangat mulia dan luhur. Tatanan hidup itu diselenggarakan dengan hubungan kekeluargaan yang harmonis saling menghargai, saling membantu dan gotong royong serta dilakukan dengan tatacara yang sopan dan santun.

Puncak acara adat biasanya terlihat nampak jelas pada saat acara pesta, selamatan ataupun pada acara ritual duka cita, dll. Para tetua dan pemangku adat akan melaksanakan tata cara adat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi apakah itu merupakan pesta suka ria, atau acara berduka cita, semuanya telah ada aturan adatnya masing-masing.

Setiap warga yang melaksanakan pesta atau yang ditimpa kemalangan sangat mengharapkan bantuan warga terutama para tetua dan pemangku adat agar acara yang dilaksanakan terselenggara dengan sempurna sesuai dengan adat yang berlaku. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri kalau acara dimaksud berjalan dengan sempurna seperti yang diharapkan.

Apa yang terjadi kini ? Masihkah ada kearifan lokal itu ?

Soal pesta adat masih tetap diadakan, malah semakin meriah mengikuti kemajuan ekonomi warga.

Tetapi yang dikejar bukan lagi kearifan lokal seperti diuraikan diatas, tetapi hanya sekedar mengejar kebanggaan. Pesta sekarang cenderung pesta pora belaka, tanpa nilai luhur kebersamaan dan gotong royong. Pelaksana pesta hanya ingin menunjukkan kemampuan ekonominya kepada para tetangganya.

Para pemangku adat pun sibuk mengalunkan pujian-pujian kepada pelaksana pesta. Untaian pepatah, pantun dan kata-kata bijak yang selama ini dialunkan dengan bahasa yang halus dan sopan, sekarang sudah jarang terdengar, yang ada adalah bahasa sanjungan secara pulgar dan miskin seni sastera atau bahasa sindiran kepada pihak yang tidak disukai secara keras dan kasar.

Dalam kehidupan sehari-hari juga, masyarakat desa yang dulu kita banggakan dan rindukan, sekarang sudah berubah total. Keramahan berkurang, hidup gotong royong sudah tidak ada, hidup individualis sudah makin ketara dan tegur sapa antar sesama sudah mulai berkurang.

Itulah gambaran desa-desa kita kini.

Dapatkah kita menghidupkan kembali kearifan lokal yang sudah mulai redup itu ? Sehingga kita kembali punya kerinduan untuk pulang kampung atau mudik ?

Saya rasa bisa, kalau kita para perantau ini, mau juga kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kearifan lokal, karena diakui atau tidak redupnya kearifan itu akibat tingkah laku para perantau juga yang jauh dari kearifan itu.

Dan warga desa adalah para peniru dan pencontoh yang baik.